Halonusantara.id, Samarinda – Kesenjangan pembangunan di kawasan pedalaman Kutai Kartanegara (Kukar) terus menjadi perhatian serius kalangan legislatif, terutama terkait keterbatasan infrastruktur dasar yang masih dirasakan masyarakat.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menyoroti minimnya kemajuan pembangunan jalan dan konektivitas di Kecamatan Tabang, Kembang Janggut, dan Kenohan. Ketiga wilayah ini disebutnya belum mendapatkan perhatian proporsional, padahal memiliki aktivitas ekonomi dan sosial yang tinggi, terutama saat periode ramai seperti bulan Ramadan.
“Bukan soal jalan rusak saja. Tapi soal bagaimana masyarakat bisa beraktivitas, berdagang, mengakses layanan kesehatan dan pendidikan tanpa terhambat,” ungkapnya.
Ia menyebutkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi salah satu penghambat. Salah satunya adalah rendahnya realisasi dari rencana peninggian jalan yang semula diajukan sebesar Rp50 miliar, namun hanya disetujui Rp20 miliar dalam APBD Kukar tahun 2025.
“Itu pun baru fokus pada peninggian badan jalan, belum menyentuh hal lain seperti perbaikan jembatan atau koneksi antarwilayah,” imbuhnya.
Salehuddin juga mengungkapkan persoalan ketergantungan warga terhadap moda transportasi feri yang digunakan untuk menyeberangi sungai sebagai jalur utama antarwilayah. Ia menilai kondisi ini tidak efisien, terutama karena berdampak langsung terhadap stabilitas harga barang kebutuhan masyarakat.
“Biaya logistik tinggi karena akses jalan yang buruk. Akhirnya harga barang juga ikut naik. Ini menyulitkan masyarakat yang sudah terbebani oleh perlambatan ekonomi nasional,” jelasnya.
Menurutnya, sudah saatnya pemerintah mengambil pendekatan yang lebih menyeluruh dan jangka panjang, karena posisi strategis tiga kecamatan itu cukup vital dalam mendukung roda ekonomi daerah.
“Infrastruktur itu investasi. Kita harus berani melihat ke depan. Jangan cuma tambal sulam, harus ada kajian menyeluruh agar setiap rupiah yang dikeluarkan berdampak luas,” tegas politisi asal Dapil Kukar itu.
Sebagai bentuk komitmen terhadap pemerataan pembangunan, Salehuddin turut mendesak agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur aktif menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan Pemkab Kukar. Ia berharap pembangunan di kawasan hulu tidak terus tertinggal dari wilayah lain.
“Pemerataan itu bukan hanya slogan. Ini soal keadilan dan memastikan semua warga Kukar, dari hilir sampai hulu, mendapatkan hak pembangunan yang sama,” pungkasnya. (Eby/Adv)
