Halonusantara.id, Samarinda — Meski tren akses sanitasi di Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan peningkatan, upaya untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat masih menemui banyak tantangan.
Pemerintah Provinsi Kaltim menegaskan komitmennya mempercepat penyediaan layanan sanitasi layak dengan mengucurkan anggaran Rp200 miliar melalui mekanisme bantuan keuangan kepada kabupaten dan kota.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi mendorong pencapaian target akses sanitasi aman hingga 100 persen dalam dua hingga tiga tahun mendatang.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (DPUPR-Pera) Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, menjelaskan bahwa sanitasi bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan pekerjaan sosial jangka panjang yang sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat.
“Persoalan sanitasi tidak hanya berkutat pada ketersediaan fasilitas fisik. Kesadaran masyarakat menjadi elemen yang krusial. Kami melihat, masih ada 16 persen warga yang belum menikmati sanitasi layak, dan ini tidak semuanya berasal dari kelompok ekonomi bawah,” ujar Firnanda, Rabu (4/6/2025).
Fakta bahwa sebagian masyarakat mampu secara finansial tetapi tetap abai terhadap sanitasi, menurutnya, mencerminkan tantangan edukasi yang belum optimal.
Oleh sebab itu, Pemprov Kaltim tak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tapi juga gencar mendorong edukasi perubahan perilaku.
Lebih lanjut, Firnanda mengingatkan pentingnya peran pemerintah daerah sebagai ujung tombak pelaksanaan program sanitasi. Ia menyayangkan bahwa masih ada kepala daerah yang belum menempatkan isu ini dalam prioritas utama.
“Sanitasi bukan proyek yang mudah terlihat hasilnya dalam waktu singkat, seperti jalan atau gedung. Tapi dampaknya sangat besar terhadap kualitas hidup, angka kemiskinan, hingga prevalensi stunting,” tegasnya.
Data menunjukkan, dalam tiga tahun terakhir, capaian akses sanitasi di Kaltim naik dari 74 persen menjadi 84 persen. Meski demikian, angka tersebut masih di bawah target nasional. Guna menutup celah yang tersisa, Pemprov Kaltim mendorong sinergi lintas sektor.
Senada, Kepala Bidang Cipta Karya DPUPR-Pera Kaltim, Rahmad Hidayat menekankan bahwa pembangunan sistem sanitasi tidak bisa berjalan sendiri-sendiri.
Keterlibatan lintas instansi, dari sektor kesehatan, lingkungan hidup, hingga perencanaan, menurutnya sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem sanitasi yang berkelanjutan.
“Keberhasilan sanitasi sangat ditentukan oleh kerja bersama dan konsistensi lintas sektor. Ini bukan urusan satu dinas saja, tapi tugas kolektif,” ujarnya.
Dengan tantangan yang masih cukup besar dan target waktu yang terbatas, upaya percepatan sanitasi di Kaltim kini bergantung pada kekompakan seluruh pemangku kepentingan dan yang terpenting, kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup bersih dan sehat. (Na/Adv/DiskominfoKaltim)
