Halonusantara.id, Samarinda – Program pembiayaan pendidikan gratis melalui kebijakan Gratispol dari Pemprov Kalimantan Timur mendapat apresiasi karena telah memudahkan akses pendidikan, termasuk untuk calon dokter spesialis. Namun, DPRD Kaltim mengingatkan pentingnya peran aktif orang tua dalam mendukung pendidikan anak, terutama dalam aspek pembiayaan.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menegaskan bahwa kehadiran program Gratispol seharusnya dilihat sebagai bentuk bantuan dari pemerintah, bukan sebagai solusi menyeluruh yang menggantikan tanggung jawab orang tua.
“Ada rumusannya di Pergub. Meskipun sebenarnya kalau kita bicara soal Gratispol kadang kita berpikir bahwa sebelum ada program Gratispol itu, para orang tua yang memang sudah mampu. Tapi begitu ada Gratispol seolah-olah semuanya ingin dibiayai, termasuk pendidikan dokter itu,” ujar Sarkowi.
Ia mengingatkan, semangat keadilan dalam kebijakan tidak berarti seluruh pembiayaan harus ditanggung negara. Orang tua tetap memiliki peran penting dalam mendukung pendidikan anak-anaknya, baik secara moril maupun materil.
“Masa untuk anak kita, sama sekali kita tidak mau keluar biaya? Kan begitu. Maksud saya, adil itu kan tidak harus merata juga. Kalau kita jadi orang tua, oke, pemerintah membantu, memberikan bantuan. Tapi paling tidak, orang tua juga jangan semua diserahkan ke pemerintah,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mencontohkan situasi yang sering terjadi, di mana nominal Uang Kuliah Tunggal (UKT) melebihi plafon bantuan yang diberikan pemerintah. Dalam kondisi seperti ini, keterlibatan orang tua tetap diperlukan.
“Sama misalnya kalau batas atasnya UKT lima juta, ternyata UKT-nya enam juta. Masa nambahin satu juta tidak mau? Kalau belum ada program pemerintah, dia harus bayar enam juta. Sekarang cuma bayar satu juta. Jadi proses penyadaran itu penting juga bagi orang tua,” katanya.
Menurutnya, pendidikan, apalagi dalam konteks pemenuhan kebutuhan tenaga dokter spesialis di Kaltim, membutuhkan sinergi semua pihak. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan keluarga dalam memastikan keberlanjutan program pendidikan yang inklusif dan efektif.
“Bahwa orang tua juga punya kewajiban untuk mendidik anaknya, termasuk menyekolahkan anaknya. Jangan kemudian ini seolah-olah dari sisi pembiayaan, dia lepas tangan sama sekali. Ya tidak lah,” tandasnya.
“Secara pendidikan itu kan tanggung jawab semua. Pemerintah punya tanggung jawab, orang tua punya tanggung jawab, perguruan tinggi juga punya tanggung jawab,” pungkasnya. (Eby/Adv)
