Halonusantara.id, Samarinda – Upaya percepatan swasembada pangan yang ditargetkan tercapai dalam enam bulan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Kementerian Pertanian mendapat sorotan kritis dari legislatif. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menyatakan bahwa meski tujuannya mulia, tantangan di lapangan memerlukan pendekatan yang lebih realistis.
Menurut Sarkowi, kompleksitas medan Kaltim menjadi faktor penting yang tidak bisa diabaikan dalam menyusun program percepatan ini. Ia menyoroti bahwa wilayah Kaltim memiliki tantangan geografis yang tidak seragam, mulai dari daerah rawan banjir hingga minimnya infrastruktur dasar di sektor pertanian.
“Perlu diakui, medan Kaltim tidak semudah daerah lain. Ada wilayah yang rawan banjir, ada pula yang sulit aksesnya. Ini harus dihitung secara realistis,” ujar Sarkowi.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa penetapan target enam bulan harus diimbangi dengan kesiapan teknis dan pendukung di lapangan agar program tidak hanya mengejar waktu tetapi juga kualitas pelaksanaan.
“Enam bulan bisa saja tercapai, tapi dengan catatan: ada kesiapan di lapangan, infrastruktur pendukung cukup, dan daerah tidak menghadapi gangguan besar seperti cuaca ekstrem,” katanya.
Sarkowi juga menekankan pentingnya pembagian tanggung jawab antar pemerintah daerah. Ia menilai, peran kabupaten dan kota yang memiliki akses langsung ke petani dan lahan pertanian tidak bisa diabaikan dalam mencapai swasembada pangan.
“Pemerintah kabupaten/kota yang punya lahan dan petani. Jadi, perlu pembagian yang jelas dan realistis. Jangan sampai ada yang diberi target terlalu berat,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan swasembada pangan harus mencakup aspek dukungan teknis seperti keterlibatan petani lokal, distribusi pupuk yang tepat, serta pendampingan teknologi pertanian. Hal-hal ini, katanya, sering terabaikan dalam kebijakan yang terlalu fokus pada angka capaian.
Meski menggarisbawahi tantangan, Sarkowi tetap membuka peluang untuk suksesnya program ini. Menurutnya, kunci utama adalah koordinasi menyeluruh dan sinergi lintas sektor.
“Bukan hanya anggaran yang harus disinergikan, tapi juga strategi di lapangan. Kalau hanya provinsi yang bergerak, ya tentu berat. Tapi kalau semua bergerak sesuai perannya, peluangnya ada,” pungkasnya. (Eby/Adv)
