Halonusantara.id, Samarinda – Ketimpangan implementasi program Sekolah Rakyat di Kalimantan Timur menjadi sorotan serius. Dari sepuluh kabupaten/kota di provinsi ini, hanya Kota Samarinda yang dinilai siap melaksanakan program yang digagas Kementerian Sosial tersebut. Kondisi ini menunjukkan belum optimalnya koordinasi antara pemerintah daerah dan provinsi.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyayangkan lemahnya langkah Pemerintah Provinsi dalam memastikan seluruh daerah bisa menjalankan program tersebut secara merata. Ia menilai bahwa peran aktif Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim masih sangat minim.
“Ketika hanya satu daerah yang siap, itu bukan hanya soal teknis, tapi cerminan buruknya pendampingan dan koordinasi. Padahal, Sekolah Rakyat ini merupakan program nasional yang mestinya dijalankan bersama,” ujar Darlis.
Menurutnya, Sekolah Rakyat merupakan upaya konkret untuk membuka akses pendidikan bagi masyarakat yang selama ini terpinggirkan, khususnya di wilayah pedalaman, perbatasan, dan komunitas miskin perkotaan. Oleh karena itu, Pemprov Kaltim diminta tidak bersikap pasif dalam menyukseskan program ini.
“Disdikbud harus jemput bola. Sosialisasi harus jalan, pemetaan harus jelas, dan harus ada intervensi nyata dari provinsi agar semua kabupaten/kota bergerak,” tegasnya.
Darlis menambahkan, program ini bisa menjadi alat pemerataan pendidikan jika dijalankan dengan serius dan berkelanjutan. Namun jika hanya terfokus di daerah kota seperti Samarinda, maka ketimpangan pendidikan akan terus berlanjut.
“Jangan sampai program ini hanya menjadi cerita sukses satu daerah saja, sementara wilayah lain justru makin tertinggal,” katanya.
Ia berharap dalam waktu dekat, Pemerintah Provinsi melakukan evaluasi menyeluruh atas kesiapan tiap daerah dan menyusun strategi bersama agar Sekolah Rakyat benar-benar hadir sebagai solusi pendidikan inklusif di seluruh wilayah Kaltim. (Eby/Adv)
