Halonusantara.id, Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusul rendahnya serapan anggaran dan realisasi pendapatan menjelang akhir tahun anggaran 2025.
Ia menyebut serapan belanja OPD di Kaltim masih di bawah 70 persen, sementara realisasi pendapatan daerah baru berkisar 60 persen.
“Serapan ini harus menjadi perhatian serius. Dengan waktu yang tersisa, kami mendorong seluruh OPD untuk bekerja lebih cepat dan efektif. Ini bukan hanya soal angka, tapi soal bagaimana anggaran benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat,” ucapnya.
Selain faktor teknis, rendahnya serapan anggaran juga disebabkan perencanaan yang kurang matang dan lemahnya pengendalian internal OPD.
Sebab itu, Ananda meminta audit internal dilakukan lebih awal, proses administrasi dipercepat, serta peningkatan koordinasi antara OPD dengan Badan Pengelola Keuangan.
“Ini menjadi pembelajaran penting bagi kita semua. Ke depan, perencanaan dan realisasi PAD harus lebih realistis, terukur, dan tepat waktu. Jangan sampai anggaran terlambat digunakan dan akhirnya tidak memberi manfaat optimal,” jelas Ananda.
“Kalau memang target harus dikejar, maka langkah-langkah percepatan perlu dilakukan. Tapi percepatan itu harus tetap terukur dan sesuai regulasi. Kita ingin anggaran terserap maksimal,” sambungnya.
Dirinya menambahkan bahwa pihaknya akan memastikan OPD mampu bekerja sesuai rencana kerja melalui pengawasan yang lebih ketat.
“Kami di DPRD akan terus mengawal. Ini bukan hanya soal mencapai target serapan, tapi juga memastikan program benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat Kalimantan Timur,” tutupnya. (Ngl/Adv/DPRDKaltim)
