Close Menu
Halo NusantaraHalo Nusantara
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Halo NusantaraHalo Nusantara
    Button
    • Politik
    • Hukum
    • Niaga
    • Ragam
    • Advertorial
    • Metropolis
    • Opini
    Halo NusantaraHalo Nusantara
    Home»Advertorial»Sistem Pajak Dinilai Kaku, DPRD Kaltim Minta Evaluasi Layanan
    Advertorial

    Sistem Pajak Dinilai Kaku, DPRD Kaltim Minta Evaluasi Layanan

    Halo NusantaraBy Halo NusantaraJuli 15, 2025Tidak ada komentar2 Mins Read
    Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo. (Ist)

    Halonusantara.id, Samarinda — Peringatan Hari Pajak Nasional menjadi momen refleksi atas kualitas layanan perpajakan di Kalimantan Timur. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, menyoroti masih berbelitnya proses administrasi pajak, yang menurutnya bertolak belakang dengan semangat membangun kepatuhan warga.

    Dalam keterangannya, Sigit menilai sistem yang tidak ramah pengguna bisa menjadi penghambat utama bagi masyarakat yang ingin melaksanakan kewajiban perpajakannya.

    “Jangan sampai masyarakat sudah niat bayar pajak, malah dihadang prosedur berbelit. Itu kontraproduktif dengan tujuan negara meningkatkan penerimaan,” kata Sigit saat ditemui.

    Salah satu isu yang disorotinya adalah proses balik nama kendaraan bermotor. Ia mencontohkan masih banyak pemilik baru yang kesulitan menyelesaikan proses administrasi karena terkendala persyaratan yang tidak realistis.

    “Bayangkan, mobil sudah berpindah tangan dua-tiga kali. Tapi saat mau balik nama, disuruh cari KTP asli pemilik pertama. Padahal semua data kendaraan seharusnya sudah terekam,” ujarnya heran.

    Menurut Sigit, kerumitan tersebut bisa menghambat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak secara tertib. Ia mengkritik kurangnya optimalisasi sistem digital serta lemahnya integrasi data lintas lembaga pemerintah.

    Ia pun mendorong agar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan kepolisian segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan pajak, khususnya yang berkaitan dengan kendaraan bermotor.

    “Masalahnya bukan sekadar data, tapi mindset birokrasi kita yang belum berpihak pada pelayanan. Pemerintah ingin masyarakat taat bayar pajak, tapi sistemnya sendiri yang membuat orang frustrasi,” tegasnya.

    Lebih lanjut, DPRD Kaltim disebutnya akan terus mendesak reformasi birokrasi di sektor pelayanan publik, terutama yang berkaitan langsung dengan kontribusi warga terhadap penerimaan daerah.

    “Ini bukan hanya soal pajak, tapi soal kepercayaan publik terhadap negara. Kalau niat baik masyarakat selalu terhalang sistem yang kaku, jangan heran kalau penerimaan pajak tak optimal,” pungkasnya. (Eby/Adv)

    DPRD Kaltim Halonusantara.id
    Share. Facebook WhatsApp Twitter Telegram
    Halo Nusantara

    Berita Terkini

    Sekum DPK KNPI Loa Janan: Sunmori Jadi “Teror Mingguan”, Polisi Dinilai Lakukan Pembiaran Terbuka

    Januari 4, 2026

    Budianto Bulang Perkuat Nilai Kebangsaan Melalui Sosialisasi Perda Sampai ke Desa Terpencil

    Desember 17, 2025

    DPRD Kaltim Bentuk Pansus CSR, Dorong Perusahaan Beri Manfaat untuk Masyarakat

    Desember 17, 2025
    Leave A Reply Cancel Reply

    Seputar Kaltim

    JKT48, Raisa, dan NDX AKA Akan Panaskan Gema Fest Samarinda

    Mei 9, 20251,900 Views

    Gema Fest 2025 Sukses Guncang Samarinda, Ribuan Penonton Terpukau

    Mei 11, 20251,491 Views

    Gubernur Kaltim dan Jabar Perkuat Kerja Sama, Redakan Polemik Media Sosial

    Mei 4, 20251,133 Views

    Empat Pegawai Bank Mandiri Samarinda Disomasi, Buntut Dugaan Penipuan yang Rugikan Ratusan Juta Rupiah

    Oktober 23, 20251,018 Views
    Facebook X (Twitter) WhatsApp Telegram
    • Redaksi
    • Pedoman Media Siber
    • Sitemap
    Copyright © 2021, PT. Abdi Nusa Multimedia 

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.