Halonusantara.id, Samarinda – Persoalan anak usia sekolah yang belum mendapatkan akses pendidikan masih menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda. Berdasarkan data yang ada, sekitar 6.000 anak di Samarinda tercatat belum mengenyam pendidikan, dengan jumlah terbesar berada pada kelompok usia Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan persoalan tersebut tidak dapat dipandang semata-mata sebagai tanggung jawab pemerintah. Peran keluarga, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dinilai penting untuk memastikan setiap anak memperoleh haknya dalam bidang pendidikan.
“Ini menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya pemerintah kota. Bagaimana kita memastikan anak-anak yang belum bersekolah bisa kembali mendapatkan haknya atas pendidikan,” ujar Sri Puji saat dikonfirmasi Morfem.id, Jumat (24/7/2026).
Ia menjelaskan, angka sekitar 6.000 anak tersebut tidak hanya merujuk pada anak yang putus sekolah di tingkat SD maupun SMP. Data tersebut merupakan akumulasi anak usia sekolah mulai dari kelompok usia PAUD hingga sekitar 15 tahun.
Menurut Sri Puji, kelompok anak usia PAUD justru menjadi penyumbang terbesar dalam data tersebut. Salah satu penyebabnya adalah masih adanya orang tua yang belum menempatkan pendidikan usia dini sebagai kebutuhan penting bagi tumbuh kembang anak.
“Masih banyak orang tua yang belum menganggap PAUD itu penting. Padahal pendidikan sejak usia dini sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak,” katanya.
Padahal, pendidikan anak usia dini menjadi salah satu tahapan penting dalam mempersiapkan anak sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar. Karena itu, peningkatan kesadaran orang tua dinilai perlu menjadi bagian dari upaya mengatasi persoalan anak yang belum bersekolah.
Selain persoalan kesadaran terhadap pentingnya PAUD, Sri Puji mengungkapkan terdapat sejumlah faktor lain yang menyebabkan anak tidak melanjutkan pendidikan. Kondisi sosial dan ekonomi menjadi salah satu persoalan yang masih dihadapi sebagian keluarga.
Tidak sedikit anak yang memilih bekerja setelah menyelesaikan pendidikan di jenjang tertentu. Ada yang berhenti setelah lulus SD, SMP, bahkan SMA dan kemudian tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat berikutnya.
Untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak yang sempat berhenti sekolah, pemerintah telah menyediakan sejumlah jalur pendidikan alternatif. Selain jalur pendidikan formal, tersedia pula pendidikan nonformal melalui Program Paket A, Paket B, dan Paket C.
Pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk memperluas akses pendidikan. Di sekolah umum terdapat jalur afirmasi bagi kelompok tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, program Sekolah Rakyat juga dihadirkan sebagai salah satu alternatif bagi anak-anak yang belum mendapatkan akses pendidikan.
Namun demikian, ketersediaan fasilitas pendidikan usia dini masih menjadi tantangan tersendiri. Sri Puji menyebut jumlah PAUD negeri di Samarinda saat ini masih terbatas, yakni sekitar 17 lembaga.
Sementara itu, sebagian besar layanan PAUD lainnya dikelola oleh pihak swasta sehingga terdapat biaya pendidikan yang perlu ditanggung oleh orang tua.
Kondisi tersebut diharapkan dapat menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan angka partisipasi pendidikan anak usia dini di Kota Samarinda. Sri Puji berharap kebijakan pemerintah, termasuk penerapan Peraturan Wali Kota terkait wajib belajar satu tahun PAUD, dapat memberikan dampak positif.
Menurutnya, upaya mengembalikan anak-anak ke dunia pendidikan bukan sekadar persoalan mengejar angka partisipasi sekolah. Lebih dari itu, pendidikan merupakan bagian dari pemenuhan hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.
“Ini bukan hanya soal pendidikan, tetapi juga menyangkut perlindungan dan pemenuhan hak anak agar mereka dapat tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan yang layak, serta berpartisipasi dalam pembangunan,” tutupnya.
Ke depan, kolaborasi antara pemerintah, keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan diharapkan mampu menekan jumlah anak yang belum mengenyam pendidikan. Dengan perhatian sejak usia dini, setiap anak di Samarinda diharapkan memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan dan mempersiapkan masa depannya. (Eby/Adv)
