Halonusantara.id, Samarinda – Ketergantungan Kalimantan Timur (Kaltim) pada dana transfer pusat dinilai masih tinggi. Padahal, daerah memiliki potensi sumber pendapatan asli yang besar, salah satunya dari sektor pajak kendaraan bermotor.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, menilai bahwa sektor tersebut bisa menjadi tulang punggung fiskal daerah jika dikelola secara lebih serius dan sistematis. Pajak kendaraan, menurutnya, memiliki potensi signifikan untuk menopang pembangunan infrastruktur serta peningkatan layanan publik di berbagai wilayah.
“Kalau sektor ini kita kelola dengan lebih serius, kita tidak harus terlalu bergantung pada APBN. Pajak kendaraan adalah potensi PAD yang besar. Tinggal bagaimana strategi kita untuk mengoptimalkannya,” ujar Subandi.
Namun, ia mengakui bahwa rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat masih menjadi tantangan utama dalam optimalisasi penerimaan dari pajak kendaraan. Oleh karena itu, strategi baru dinilai perlu diterapkan guna meningkatkan kesadaran wajib pajak.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menekankan pentingnya pendekatan edukatif dan transparansi dalam pengelolaan dana pajak. Menurutnya, masyarakat akan lebih patuh jika melihat manfaat nyata dari pajak yang mereka bayarkan.
“Kalau masyarakat percaya bahwa dana pajak dikelola dengan benar, mereka tak perlu diancam sanksi. Kesadaran itu akan tumbuh karena ada kepercayaan,” jelasnya.
Subandi juga mendorong agar kampanye pembayaran pajak dibuat lebih kreatif dan sesuai dengan budaya serta konteks lokal. Ia menilai pendekatan yang menekankan manfaat sosial lebih efektif ketimbang sekadar menegaskan kewajiban hukum.
“Kampanye soal pajak jangan kaku. Harus menyentuh. Tampilkan manfaatnya seperti jalan bagus, fasilitas publik yang layak, itu yang akan menggerakkan kesadaran warga,” ungkapnya.
Sebagai bentuk modernisasi pelayanan, ia juga menyoroti perlunya digitalisasi sistem pembayaran pajak kendaraan. Menurutnya, hal ini tidak hanya mempermudah proses administrasi, tapi juga dapat mencegah terjadinya pungli dan kebocoran pendapatan.
“Ini bukan semata soal pajak kendaraan, tapi bagaimana kita membangun sistem keuangan daerah yang berdaulat. Dengan PAD yang kuat, kita bisa menentukan arah pembangunan sendiri,” tukasnya. (Eby/Adv)
