Halonusantara.id, Berau — Minimnya progres realisasi program Sekolah Rakyat di Kabupaten Berau menjadi sorotan tajam dari anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Syarifatul Sya’diah. Ia menyayangkan daerah yang menjadi basis pemilihnya itu belum menunjukkan kesiapan maksimal, terutama bila dibandingkan dengan Kota Samarinda yang dinilai jauh lebih sigap.
Satu-satunya kota di Kaltim yang telah memenuhi seluruh persyaratan dan siap menjalankan program bantuan dari Kementerian Sosial RI adalah Samarinda. Syarifatul berharap Berau dapat mencontoh langkah-langkah strategis yang telah diambil kota tersebut.
“Kalau Samarinda bisa kenapa di Berau tidak? Jadi harus belajar dengan Samarinda. Dan itu perlu ada yang dievaluasi dan diperbaiki, karena harus jemput bola,” ujarnya
Politikus Partai Golkar itu menjelaskan, Sekolah Rakyat merupakan program inisiatif nasional yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana dalam jumlah besar telah dialokasikan untuk kabupaten atau kota yang sanggup memenuhi ketentuan administratif dan teknis.
Menurutnya, dari lima daerah di Kalimantan Timur yang telah mengajukan program ini, baru Samarinda yang lolos verifikasi dan berhak menerima alokasi anggaran.
“Ini program pusat dan dananya dari APBN. Kalau syarat administrasi sudah beres, anggaran itu sudah standby dan tinggal disalurkan,” tuturnya.
Melihat stagnasi di Berau, Syarifatul menyatakan kesiapannya untuk melakukan langkah-langkah aktif. Ia berencana berkoordinasi dengan Dinas Sosial Berau guna mengidentifikasi secara langsung kendala yang dihadapi.
“Nanti kami ke Dinsos dulu, koordinasi. Kami ingin tahu apakah semua syarat sudah lengkap atau masih ada hambatan administrasi lainnya. Kalau perlu, kami dari provinsi siap mendampingi ke Kemensos untuk mencari solusi bersama,” jelasnya.
Syarifatul menegaskan pentingnya sinergi antardaerah dalam mengoptimalkan program-program pusat. Menurutnya, keberhasilan Samarinda seharusnya menjadi pembelajaran penting bagi daerah lain seperti Berau.
“Saran saya, Pak Kadis Dinsos Berau coba koordinasi ke Samarinda. Pelajari langkah-langkah apa saja yang mereka lakukan sampai bisa lolos. Ini bentuk tanggung jawab kita supaya program dari pusat tidak sia-sia hanya karena minim inisiatif daerah,” paparnya.
“Program ini tujuannya untuk masyarakat. Kalau lambat dieksekusi, yang rugi rakyat. Jangan sampai program sebagus ini gagal jalan hanya karena kurang gerak dari daerah,” tukasnya.
Dengan adanya sorotan ini, diharapkan Kabupaten Berau segera berbenah agar peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat Sekolah Rakyat tidak terlewatkan. Dukungan dari DPRD Kaltim diharapkan mampu menjadi pendorong percepatan proses di daerah. (Adv)
