Halonusantara.id, Samarinda – Menghadapi derasnya investasi nasional maupun global di Kalimantan Timur sebagai Super Hub Ekonomi Nusantara, perhatian terhadap pemerataan manfaat ekonomi kembali disuarakan Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menegaskan bahwa pembangunan tanpa strategi pemberdayaan masyarakat lokal berisiko memperbesar kesenjangan sosial.
Dalam pandangannya, kehadiran berbagai proyek strategis harus sejalan dengan peningkatan kualitas SDM lokal. Tanpa itu, masyarakat asli Kaltim hanya akan menjadi penonton di tengah geliat pembangunan yang pesat.
“Kita tidak ingin warga Kaltim hanya jadi penonton di tanah sendiri. Kalau SDM-nya tidak disiapkan dari sekarang, akan muncul jurang ketimpangan antara yang bisa ikut terlibat dan yang tertinggal,” ujar Syarifatul.
Ia menyoroti pentingnya arah kebijakan pembangunan yang inklusif, terutama dalam bidang pendidikan dan tenaga kerja, sebagai fondasi utama menghadapi transformasi ekonomi jangka panjang.
“Lapangan kerja akan terbuka, tapi siapa yang mengisinya? Kita harus pastikan itu adalah masyarakat Kaltim sendiri, bukan dari luar semua,” katanya.
Syarifatul mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Kaltim yang akan menggratiskan pendidikan jenjang SMA hingga perguruan tinggi mulai 2025, namun mengingatkan agar tidak terjebak pada simbolisme tanpa kesiapan konten dan pelaksanaan.
“Pendidikan gratis itu langkah awal. Tapi lebih penting lagi adalah memastikan isinya: apakah lulusannya benar-benar siap kerja? Apakah pelatihannya sesuai kebutuhan industri?” tegasnya.
Menurutnya, sinergi antara pendidikan vokasi, dunia industri, dan pelatihan kerja harus diperkuat agar SDM lokal benar-benar mendapat posisi strategis di dunia kerja. Ia mendorong insentif bagi sektor usaha yang berkomitmen pada perekrutan tenaga kerja lokal.
“Kita perlu skema yang menjamin warga lokal bukan cuma jadi buruh kasar. Mereka harus bisa naik kelas, jadi teknisi, supervisor, bahkan manajer,” ujarnya.
Syarifatul menutup pernyataannya dengan peringatan keras: jika tidak ada langkah antisipatif, eksklusi sosial bisa menjadi sumber konflik jangka panjang. Maka, pembangunan tidak boleh hanya dilihat dari sisi fisik atau nilai investasi.
“Pembangunan tidak boleh hanya dilihat dari sisi fisik dan nilai investasi. Kesejahteraan masyarakat harus menjadi indikator utama keberhasilannya,” pungkas Syarifatul. (Eby/Adv)
