Halonusantara.id, Samarinda — Di tengah merebaknya dugaan praktik pengoplosan beras secara masif di tingkat nasional, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyatakan komitmennya untuk tidak hanya memperketat pengawasan distribusi pangan, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan daerah secara menyeluruh.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menilai bahwa polemik beras oplosan harus dilihat sebagai alarm penting untuk mempercepat langkah menuju kemandirian pangan.
Ia menyebut pengawasan logistik dan kualitas beras yang masuk ke wilayah Kaltim kini diperketat, seiring koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindak pelaku yang mencoba menyusupkan produk oplosan ke pasaran.
“Kami tidak ingin Kaltim hanya menjadi pasar bagi beras-beras yang tidak jelas asal-usulnya. Keamanan pangan adalah prioritas, dan ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” ucap Seno, Kamis (24/7/2025).
Pernyataan ini muncul menyusul pengakuan Menteri Pertanian yang mengungkap adanya lebih dari 200 merek beras yang diduga tercemar praktik oplosan.
Isu tersebut tidak hanya memicu keresahan publik terkait mutu dan kandungan beras yang dikonsumsi, tetapi juga menyoroti lemahnya kontrol di jalur distribusi pangan nasional.
Di Kaltim, pemerintah provinsi disebut telah mengambil sejumlah langkah antisipatif, termasuk membatasi alur distribusi beras ke gudang-gudang resmi seperti Bulog guna mencegah masuknya produk tak layak konsumsi.
Selain itu, perhatian juga diberikan pada distribusi beras lintas daerah, mengingat sebagian besar pelaku usaha nakal berasal dari luar provinsi.
Namun, Seno tak hanya fokus pada upaya penindakan. Ia mendorong solusi jangka panjang berupa peningkatan produksi beras lokal sebagai cara paling efektif menghadapi ancaman ketergantungan pangan luar daerah.
Menurutnya, sejumlah kabupaten di Kaltim tengah bersiap memasuki masa panen raya, yang diprediksi akan menghasilkan puluhan ribu ton beras dalam waktu dekat.
“Kita melihat tren produksi yang sangat menjanjikan bulan ini. Panen raya di beberapa titik akan menjadi pendorong nyata menuju swasembada,” katanya.
Meski kebutuhan konsumsi beras Kaltim masih jauh di atas total produksi yang ada, Seno optimistis bahwa tren pertumbuhan hasil panen akan terus membaik jika ditopang oleh kebijakan yang berpihak pada petani.
Salah satu langkah strategis yang ditekankan adalah menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani. Ia menyebut bahwa arahan pemerintah pusat mengenai harga minimal gabah sebesar Rp6.500 per kilogram harus dikawal ketat oleh dinas terkait.
“Petani harus untung. Kalau harga gabah anjlok, semangat produksi bisa turun. Ini yang kita jaga,” ujarnya.
Pemprov Kaltim melihat bahwa kemandirian pangan tidak bisa diraih hanya dengan slogan. Diperlukan sistem distribusi yang bersih, proteksi terhadap petani lokal, dan ketegasan dalam penindakan pelanggaran.
“Kita punya potensi. Yang dibutuhkan adalah keberanian mengambil keputusan yang melindungi rakyat, dan kami siap mengambil peran itu,” tutup Seno Aji. (Na/Adv/DiskominfoKaltim)
