Halonusantara.id, Samarinda — Kalimantan Timur (Kaltim) menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan ketahanan pangan jangka panjang. Di tengah ancaman alih fungsi lahan dan ketergantungan pada pasokan pangan dari luar daerah, Kabupaten Kutai Barat justru menyimpan potensi yang dinilai belum tergarap maksimal.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menyatakan bahwa ratusan ribu hektare lahan pertanian yang ada di Kutai Barat merupakan aset strategis yang dapat dioptimalkan untuk mendukung kemandirian pangan di Kaltim.
Ia menekankan bahwa pengelolaan lahan pertanian tidak bisa dilakukan setengah hati jika provinsi ini ingin keluar dari ketergantungan terhadap distribusi pangan luar daerah.
“Lahan di Kutai Barat sangat luas, tapi sebagian besar belum digarap. Ini peluang yang besar kalau dikelola serius dan berkelanjutan,” ujar Seno Aji, Jum’at (25/7/2025).
Dari total sekitar 113 ribu hektare lahan yang tersedia, hanya sekitar 3 ribu hektare yang saat ini dimanfaatkan secara aktif untuk pertanian. Pemerintah menargetkan pengaktifan hingga 11 ribu hektare dalam dua tahun ke depan sebagai bagian dari upaya memperkuat produksi beras dalam negeri.
Bagi Seno, langkah itu harus dimulai dengan keberanian membenahi kebijakan tata kelola lahan. Ia juga menyoroti pentingnya mencegah alih fungsi lahan produktif, termasuk menjaga kawasan pertanian percontohan agar tetap difungsikan sebagai sarana edukasi dan peningkatan kapasitas petani.
“Kalau ada lahan yang sudah pernah dijadikan pusat pertanian, jangan dibiarkan terbengkalai atau malah diubah fungsinya. Lebih baik dikembangkan sebagai pusat edukasi dan wisata berbasis pertanian agar masyarakat ikut merasakan manfaat ekonomi langsung,” jelasnya.
Lebih dari sekadar program teknis, Seno menilai bahwa ketahanan pangan membutuhkan pendekatan kolektif. Menurutnya, seluruh elemen dari pemerintah daerah, komunitas tani, hingga sektor swasta harus terlibat dalam merancang dan menjalankan strategi pertanian modern.
Ia menegaskan bahwa peningkatan infrastruktur, adopsi teknologi tepat guna, dan pemberdayaan petani lokal harus menjadi bagian dari agenda prioritas.
“Kalau kita mau bicara swasembada, maka kerja sama dan komitmen dari seluruh pihak mutlak diperlukan. Pertanian tidak bisa jalan sendiri-sendiri,” tegasnya.
Langkah optimalisasi lahan tidur ini juga dinilai selaras dengan upaya memperkuat posisi Kaltim sebagai salah satu lumbung pangan nasional, terutama di tengah perubahan arah pembangunan pascapemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN).
(Na/Adv/DiskominfoKaltim)
