Halonusantara.id, Samarinda – Sebagai upaya mengurangi penduduk yang miskin ekstrem. Wakil Ketua DPRD Samarinda Rusdi mengingatkan pentingnya verifikasi dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE).
“Pertama Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM) Samarinda harus melakukan pendataan secara valid. Data itu harus benar-benar aslinya berapa,” kata Rusdi, Senin (16/10/2023).
Menurutnya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Kota Samarinda perlu menangani ini secara massif, khususnya verifikasi dan validasi data masyarakat miskin ekstrem. Sebab, tidak menutup kemungkinan data yang dimiliki oleh Pemerintah justru berbeda dengan realita di lapangan. Sehingga hal inilah yang perlu diantisipasi.
“Bisa saja data terpadu dan terintegrasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan daerah berbeda, maka dari itu perlu adanya validasi,” ujar dia.
Seperti halnya data dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK RI) merilis data masyarakat miskin ekstrem Samarinda pada 2023 ada sebanyak 9.032 jiwa terdiri atas 1.600 kepala keluarga (KK).
“Tetapi berdasarkan laporan Dinsos PM Samarinda menindaklanjuti data P3KE pemerintah pusat itu, mereka verifikasi dan validasi ulang dengan melakukan pendataan ke lapangan terakhir (update Juni 2023),” jelasnya.
Pasca melakukan validasi pada Juni 2023 lalu, terdapat 6.973 jiwa dari 9.032 jiwa. Sedangkan dari 1.600 kepala keluarga menjadi 1.456 kepala keluarga ada kategori miskin ekstrem di Samarinda.
Kendati demikian, ia meminta agar Dinsos PM dapat melakukan validasi dengan baik, walaupun bertahap tetapi memiliki akurasi yang tinggi sehingga ketika ada bantuan dari Pemkot Samarinda ataupun Pemerintah bantuan tersebut dapat diterima sesuai sasaran.
“Kita juga mau lihat updatenya di lokasi daerah kita. Karena masih banyak orang yang menerima bantuan itu pada kategori mampu atau misalnya tidak masuk kriteria karena sudah berubah taraf ekonominya,” tutupnya. (HN/Adv/Eby)
