Halonusantara.id, Samarinda – Pemanfaatan sistem pembayaran non-tunai, termasuk QRIS, terus didorong Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Paser sebagai upaya mempercepat digitalisasi layanan keuangan di daerah.
Langkah tersebut dianggap mampu mendukung sistem transaksi yang lebih aman dan praktis, seiring berkembangnya aktivitas masyarakat yang berbasis teknologi
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, menilai metode pembayaran di masyarakat masih beragam. Meski demikian, transaksi digital disebut menawarkan kemudahan yang lebih besar dibandingkan pembayaran tunai.
“Setiap orang punya kebiasaan masing-masing, ada yang nyaman pakai tunai, ada juga yang non-tunai. Tapi transaksi digital jelas mempermudah karena tidak perlu membawa uang dalam jumlah besar,” ucap Yenni.
Menurut Yenni, transaksi non-tunai dapat meningkatkan keamanan dengan mengurangi risiko kehilangan uang dan kejahatan di jalan. Meski begitu, dirinya juga mengingatkan agar penerapannya dilakukan secara bertahap.
“Tidak bisa dipaksakan. Masih ada masyarakat, terutama di daerah, yang belum terbiasa dengan teknologi. Jadi prosesnya harus pelan-pelan,” terangnya.
Ia berharap upaya memperluas pembayaran digital di PPU dan Paser berjalan seiring dengan peningkatan pemahaman masyarakat, sehingga transaksi non-tunai dapat berkembang dan memperkuat ekonomi daerah. (Ngl/Adv/DPRDKaltim)
