Halonusantara.id, Samarinda – Praktik penyimpangan dalam distribusi pupuk subsidi kembali menjadi sorotan publik, memunculkan keprihatinan terhadap nasib para petani kecil di Kalimantan Timur yang selama ini sangat menggantungkan harapan pada bantuan pemerintah tersebut.
Sorotan ini semakin menguat setelah Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, menyatakan sikap tegasnya atas dugaan korupsi yang kembali mencuat. Menurutnya, distribusi pupuk bersubsidi harus direformasi total agar tidak lagi menjadi ladang permainan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Pupuk subsidi itu hak petani, bukan untuk dipermainkan. Ketika distribusinya diselewengkan, yang paling dirugikan adalah mereka yang justru menjadi tulang punggung ketahanan pangan kita,” ujar Yenni.
Ia menekankan bahwa masalah ini tidak boleh dianggap remeh, sebab menurutnya sudah sering terjadi dan menunjukkan lemahnya pengawasan serta buruknya tata kelola di tingkat pelaksana.
“Jika subsidi disalahgunakan, maka itu sama saja memutus akses petani terhadap alat produksi yang mereka butuhkan. Ini tidak boleh dibiarkan. Negara harus hadir dan melindungi mereka,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Yenni mendesak agar evaluasi menyeluruh dilakukan. Mulai dari pembenahan regulasi, peningkatan pengawasan, hingga penggunaan sistem berbasis digital untuk memastikan transparansi penyaluran.
“Perbaikan sistem itu mutlak. Mulai dari transparansi data penerima, distribusi oleh pihak ketiga, hingga kontrol lapangan oleh pengawas independen. Kita harus berani berubah,” tambahnya.
Ia menambahkan bahwa momentum ini seharusnya menjadi titik balik dalam perbaikan sektor pertanian, bukan hanya dari sisi teknis, tetapi juga dari keberpihakan terhadap petani sebagai aktor utama pangan nasional.
“Petani tidak boleh dibiarkan sendirian menghadapi sistem yang lemah. Kita semua harus menjadi bagian dari solusi,” pungkasnya. (Eby/Adv)
