Halonusantara.id, Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi menyoroti kebijakan pemerintah pusat terkait pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp6 triliun yang akan diterima Kaltim.
Ia menilai, pemangkasan TKD yang cukup besar membuat ruang fiskal Pemprov Kaltim menjadi sangat sempit sehingga pemerintah daerah dituntut untuk melakukan penyesuaian anggaran di semua aspek.
“Pemangkasan sampai Rp6 triliun membuat hampir semua kegiatan harus dirasionalisasi, termasuk agenda dan dana pokir DPRD Kaltim,” ucapnya.
Subandi menyebut, kondisi tersebut akan berdampak pada pelaksanaan berbagai program pembangunan yang sebelumnya telah dijadwalkan.
“Semua pokir kena rasionalisasi. Saya sudah sampaikan ke masyarakat bahwa beberapa kegiatan yang sudah direncanakan kemungkinan tertunda karena pemangkasan dilakukan merata,” terangnya.
Dirinya juga mengatakan bahwa dampak pemotongan TKD juga dirasakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maka dari itu mereka harus meninjau kembali rencana pelaksanaan program beserta anggarannya, termasuk untuk pembangunan di Kota Samarinda.
“Pengurangan terjadi di semua sektor dan OPD. Karena itu perlu penyesuaian agar kegiatan tetap bisa berjalan meskipun anggaran terbatas,” ujar Subandi.
Subandi berharap masyarakat dapat memahami kondisi yang tengah dihadapi Pemprov Kaltim. Ia menegaskan bahwa keputusan pemotongan TKD merupakan kebijakan pemerintah pusat, sehingga daerah harus kembali menyusun prioritas agar pelayanan publik dapat berjalan secara optimal.
“Pemprov dan DPRD kini bekerja keras menata ulang prioritas anggaran supaya layanan ke masyarakat tidak terganggu,” tukasnya. (Ngl/Adv/DPRDKaltim)
