Halonusantara.id, Samarinda – DPRD Kota Samarinda mengingatkan Pemerintah Kota agar segera mengambil langkah konkret untuk meredam potensi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terhadap perekonomian masyarakat. Legislator menilai penyesuaian harga BBM berpotensi memicu kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok apabila tidak diantisipasi sejak dini.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, mengatakan upaya mengendalikan inflasi harus dilakukan secara terpadu melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Menurutnya, seluruh instansi yang tergabung dalam tim tersebut perlu memperkuat koordinasi agar perkembangan harga di pasar dapat dipantau secara berkelanjutan.
“Pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Semua unsur dalam TPID harus bergerak bersama agar dampak kenaikan BBM terhadap masyarakat dapat ditekan,” ujarnya, Jumat (26/6/2026).
Ia menjelaskan, TPID memiliki peran strategis dalam memantau pergerakan harga kebutuhan pokok, mengidentifikasi penyebab kenaikan, serta merumuskan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas pasar.
Menurut Iswandi, komoditas seperti cabai, ikan, dan minyak goreng menjadi beberapa barang yang berpotensi mengalami kenaikan harga karena biaya distribusi cenderung meningkat setelah penyesuaian harga BBM.
Oleh sebab itu, pemerintah daerah diminta segera memperbarui data harga di lapangan agar kebijakan yang disusun benar-benar didasarkan pada kondisi aktual dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Komoditas yang terdampak harus dipetakan lebih dulu sehingga langkah penanganannya bisa lebih tepat sasaran,” katanya.
Ia menambahkan, kenaikan biaya transportasi hampir selalu berimbas pada meningkatnya harga barang kebutuhan sehari-hari. Karena itu, berbagai program pengendalian inflasi yang telah dianggarkan dalam APBD perlu segera dioptimalkan.
Program seperti operasi pasar, penguatan ketahanan pangan, hingga dukungan terhadap distribusi barang dinilai dapat menjadi instrumen penting untuk menjaga kestabilan harga sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat.
“Programnya sebenarnya sudah tersedia. Tinggal bagaimana pelaksanaannya dipercepat agar manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.
Dalam waktu dekat, Komisi II DPRD Samarinda juga akan menggelar pembahasan bersama TPID untuk mengevaluasi perkembangan inflasi sekaligus merumuskan strategi menghadapi dampak lanjutan dari kenaikan harga BBM.
DPRD berharap pemerintah daerah dapat bergerak cepat sehingga lonjakan harga kebutuhan pokok dapat dikendalikan, sementara kondisi ekonomi masyarakat tetap terjaga di tengah perubahan biaya hidup. (Eby/Adv)
