Halonusantara.id, Kutai Kartanegara — Kekurangan anggaran daerah membuat Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) harus lebih selektif dalam memberikan dukungan kepada komunitas kreatif.
Namun, kondisi tersebut tidak menghentikan program stimulus yang selama ini menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap kegiatan masyarakat.
Dinas Pariwisata (Dispar) Kukar memastikan sejumlah kegiatan komunitas di tingkat kecamatan tetap berjalan, sementara pola dukungan disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan dan kemampuan keuangan daerah.
Plt. Kepala Dispar Kukar Awang Agus Dharmawan mengatakan, program stimulus kegiatan kreatif telah berjalan. Sejumlah kegiatan bahkan telah mendapatkan kontrak dan mulai dilaksanakan.
“Program stimulus untuk kegiatan kreatif sudah berjalan. Ada beberapa kegiatan yang sudah berkontrak dan sudah berjalan, sementara sebagian lainnya masih menunggu proses kontrak sebelum dapat dilaksanakan,” ujar Awang Agus di Kantor Bupati Kukar, Jumat (18/9/2026).
Menurutnya, stimulus tersebut diarahkan untuk mendukung kegiatan komunitas yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata di berbagai wilayah Kukar.
Sejumlah kegiatan yang telah mendapat dukungan di antaranya Festival Adat Cerau atau Cerau Kampong Tuha Kelampak di Desa Menamang Kanan, Kecamatan Muara Kaman, serta Kukar Reggae Fest di Taman Musik Tenggarong.
Namun, dukungan pemerintah tidak selalu diberikan dalam bentuk bantuan uang tunai. Dispar Kukar menyesuaikan bentuk stimulus dengan kebutuhan kegiatan, karakter komunitas, serta kemampuan anggaran daerah.
Kondisi tersebut membuat pemerintah harus menentukan skala prioritas dalam memberikan dukungan.
“Sebenarnya kami ingin seluruh komunitas bisa mendapatkan stimulus. Namun, karena kondisi anggaran saat ini, kami harus menyesuaikan,” kata Awang.
Di sisi lain, Dispar Kukar tidak ingin keterbatasan APBD membuat kegiatan komunitas berhenti. Pemerintah kini membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak yang memiliki program dan tujuan yang sejalan.
Awang mengatakan kolaborasi dapat menjadi alternatif agar kegiatan komunitas tetap berjalan tanpa sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah daerah.
“Kami juga tidak kehabisan cara dan terus mencari solusi agar kegiatan-kegiatan tersebut tetap bisa berjalan tanpa terlalu membebani APBD,” ujarnya.
Menurut dia, pola dukungan tersebut diharapkan dapat menjaga keberlangsungan aktivitas komunitas kreatif di tingkat kecamatan sekaligus membuka ruang bagi keterlibatan pihak lain dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif Kukar.
Dengan ruang fiskal yang terbatas, pemerintah memilih tidak sekadar mengurangi dukungan, tetapi mencari pola pembiayaan dan kolaborasi yang memungkinkan kegiatan kreatif masyarakat tetap tumbuh. (HB/ADV)
