Halonusantara.id, Samarinda – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim Anwar Sanusi menghadiri Pelantikan dan Pengukuhan 14 Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemprov Kaltim. Pelantikan dan pengukuhan ditandai pembacaan kata pelantikan dan penandatangan berita acara pelantikan oleh perwakilan pejabat dilantik dengan disahkan Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik, Sekprov Kaltim Sri Wahyuni, dan Asisten Administrasi Umum Riza Indra Riyadi, di Pendopo Odah Etam, Senin (27/11/2023). Pj Gubernur Akmal Malik dalam arahannya menyebut pelantikan merupakan tindaklanjut Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Rumah…
Penulis: Halo Nusantara
Halonusantara.id, Samarinda – Biro Hukum Setprov Kaltim melakukan pembahasan hasil harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pendataan Desa dan Kelurahan Presisi, di Ruang Batiwakal Lantai 5 Kantor Gubernur Kaltim, Senin (27/11/2023). Rapat yang dipimpin Kepala Biro Hukum Setprov Kaltim Suparmi tersebut membahas pemantapan Rapergub yang nantinya menjadi acuan pelaksanaan pendataan desa dan kelurahan presisi. Dikatakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim Anwar Sanusi melalui Sekretaris Eka Kurniati Rapergub merupakan tindaklanjut arahan Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik dalam mewujudkan satu data di tingkat desa dan kelurahan. “Pak Gubernur berharap ada satu data yang valid terkait kondisi riil desa…
Halonusantara.id, Samarinda – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim melalui Sekretaris Eka Kurniati menghadiri rapat paripurna ke-43 DPRD Kaltim tahun 2023 di Gedung Utama B Kantor DPRD Kaltim, Senin (27/11/2023). Sekretaris Eka menyimak penyampaian laporan hasil reses yang disampaikan perwakilan anggota DPRD Kaltim. “Tugas kita menyimak penyampaian laporan hasil reses yang sudah dilakukan anggota dewan,” singkat Eka. Hasil reses, kata dia merupakan gambaran utuh kondisi riil di lapangan yang disampaikan masyarakat secara langsung kepada anggota dewan di wilayah konstituennya. Maksudnya jika ada hal terkait urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa bisa menjadi catatan. Kemudian ditindaklanjuti melalui program…
Halonusantara.id, Samarinda —Tim Inspektorat Jendral (itjen) Kemendagri bakal melakukan monitoring dan evaluasi dengan sampel lokus di Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun data yang ingin dievaluasi antara lain Siskeudes, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Keuangan Daerah, BUMD, serta MCP KPK Tahun 2023. “Untuk DPMPD Provinsi Kaltim bertanggung jawab terkait Siskeudes,” ujar Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dakwan Diny melalui Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Abdul Rivai saat menghadiri Rapat Entry Meeting dengan Tim Itjendagri, di Ruang Rapat Inspektorat Daerah Kaltim, Senin, (27/11/2023). Untuk di daerah Kaltim masih ada 2 kabupaten yang masih melakukan pendataan Siskeudes secara Offline yaitu Kabupaten Kutai Barat…
Halonusantara.id, Samarinda – Sinergitas dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan disebut menjadi faktor pendukung keberhasilan kinerja sektor sanitasi. Demikian disampaikan Kabid Usaha Ekonomi, SDA, dan Teknologi Tepat Guna Elvis melalui Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Noor Agustina saat menjadi narasumber Lokakarya Pendanaan Sanitasi di Hotel Puri Senyiur Samarinda, Senin (27/11/2023). “Untuk keberhasilan capaian kinerja sektor sanitasi sangat perlu peningkatan sinergitas dan kolaborasi berbagai stakeholder guna mendukung program kegiatan sanitasi,” katanya. Sinergitas dan kolaborasi dibutuhkan agar pemangku kepentingan terkait bisa melakukan intervensi sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Karenanya melalui kegiatan diharap ada sharing informasi dan diskusi terkait sumber – sumber pendanaan yang…
Halonusantara.id, Samarinda – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim terlibat menjadi narasumber Sosialisasi Penyaluran Dana Insentif Program Forest Carbon Partenership Fasility Carbon Fund (FCPF-CF) bagi Pemerintahan Desa dan Kelompok Masyarakat. Kegiatan dilaksanakan secara bersamaan di empat kluster, yakni Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kota Balikpapan, dan Kabupaten Berau. Dari DPMPD terlibat menjadi narasumber di Kluster Balikpapan yang diperuntukan bagi Pemerintahan Desa dan Kelompok Masyarakat cluster Kota Balikpapan, Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara di Hotel Grand Senyiur Kota Balikpapan, Senin (27/11/2023). Diwakili Bagus Saputra Staf Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosbudmasy yang sebelumnya telah mengikuti pembekalan. Pokok Penyampaian terkait…
Halonusantara.id, Samarinda – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim menggelar Workshop Teknologi Tepat Guna (TTG) terkait pelatihan mesin las. Kegiatan diikuti peserta dari Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) 10 kabupaten/kota se Kaltim. Kepala DPMPD Kaltim Anwar Sanusi melalui Kabid Usaha Ekonomi Masyarakat, SDA, dan TTG, Elvis menyebut kegiatan merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam melakukan pembinaan terhadap Posyantek. “Para Peserta yang dilatih atau dibina diharapkan mendapatkan ilmu pengetahuan yang cukup untuk dapat mengerjakan tugas yang akan diberikan,” ungkapnya di Samarinda, Minggu (26/11/2023). Para peserta yang baru dilatih diharapkan dapat dan mampu melakukan tugas saat ditempatkan pada proses yang telah…
Halonusantara.id, Samarinda – Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota samarinda terbilang cukup tinggi di provinsi kalimantan timur, Hal ini ditanggapi oleh ketua komisi IV dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kota samarinda. Ketua komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan Kasus kekerasan perempuan dan anak di samarinda memang cenderung tinggi, menurutnya bukan hanya samarinda bahkan di seluruh Indonesia mengalami peningkatan kasus. “Tingginya kasus tersebut memang karena banyaknya penduduk di kota samarinda, tapi tidak bisa juga kita pungkiri bahwa didaerahlain juga mengalami peningkatan,” ucapnya pada media. Politikus Demokrat tersebut mengatakan, bahwa kasus kekerasan perempuan dan anak selain meningkat karena…
Halonusantara.id, Samarinda – Banyaknya infrastruktur sekolah negeri maupun swasta di Kota Samarinda, mengundang tanya. Apakah selama ini pemerintah (Pemkot) kota tidak memberikan dana, baik untuk perbaikan maupun pembangunan. Wakil Ketua III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Samri Shaputra memberikan tanggapan, yang mana saat ini anggaran yang dimiliki pemerintah pemkot belum mencukupi untuk mengcover seluruh perbaikan maupun pembangunan. “Kita dari DPRD juga mendorong dan berharap pada pemkot, agar semua sekolah-sekolah bisa bagus. Tetapi kembali kepada kekuatan anggaran kita, makanya kita disini menggunakan skala perioritas,” ucapnya. Menurutnya, siapapun yang menduduki kursi DPRD maupun walikota tentu mengharapkan yang terbaik, terutama di…
Halonusantara.id, Samarinda – Sekretaris Komisi IV DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar menyebut kurangnya perhatian pemerintah merupakan satu faktor yang menjadi penghambat kemajuan pada satuan pendidikan. Tak hanya itu, terhambatnya pemenuhan fasilitas pada beberapa sekolah juga disebabkan kurangnya alokasi anggaran bagi sektor pendidikan. Bahkan, menurutnya masih banyak sekolah di Kota Samarinda yang kondisi sarana dan prasarana (sarpras)-nya kurang memadai bahkan tidak layak. “Sekolah dapat menjadi lebih bagus jika fasilitas di dalamnya sudah memenuhi standar pelayanan. Saat ini kita masih menemukan sekolah yang kurang” kata Deni, pada Sabtu (26/11/2023). Politikus Partai Gerindra itu pun berharap, anggaran tersebut dapat lebih dimaksimalkan agar pengadaan…