Halonusantara.id, Kutai Kartanegara – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kutai Kartanegara (Kukar) melaksanakan kegiatan sosialisasi penggunaan Sistem Informasi Daerah Penangkapan Berbasis Android kepada masyarakat nelayan di Kecamatan Muara Jawa, pada Kamis (14/11/2023). Agenda serupa juga digelar DKP Kukar di Kecamatan Samboja pada waktu yang sama. Kegiatan sosialisasi tersebut diselenggarakan meningkatkan produktivitas para nelayan di Kukar dengan menerapkan kemajuan teknologi. Kepala Seksi Pengelolaan Produksi Perikanan Tangkap DKP Kukar, Yusa Abdi mengatakan, kegiatan tersebut tentunya juga sudah selaras dengan Program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar yakni Kukar Idaman. “Kami berharap dengan diadakannya Sosialisasi ini masyarakat nelayan mampu menggunakan fasilitas teknologi yang sudah ada,…
Penulis: Halo Nusantara
Halonusantara.id, Samarinda – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Anwar Sanusi mengaku desa-desa di Provinsi Kaltim sudah mendukung kebijakan pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan mewujudkan kemandirian pangan. “Semua desa di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) hingga Oktober 2023 telah membangun 176 sarana dan prasarana (sapras) ketahanan pangan, demi kemandirian pangan,” ungkap Anwar di Samarinda, Jum’at (1/12/2023). Pembangunan sapras dimaksud menghabiskan anggaran Rp1,45 miliar melalui Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Dari angka tersebut upah tunai total yang diterima pekerja senilai Rp937,47 juta untuk 6.410 orang jumlah warga yang terlibat dalam PKTD, yakni 3.480 pekerja laki-laki dan 2.930 pekerja…
Halonusantara.id, Samarinda – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa DPMD kabupaten se Kaltim melakukan kunjungan untuk melihat keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Ammatoa Kajang Desa Tana Towa, Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu. Kunjungan bertajuk studi pintar tersebut merupakan tindak lanjut Rapat Kerja Teknis (Rakertek) Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat se Kaltim yang dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan pemberian pengakuan dan perlindungan MHA di Provinsi Kaltim. “DPMPD melakukan fasilitasi Studi Cerdas MHA untuk melihat pembinaan MHA dalam rangka percepatan pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan MHA di Kaltim,” ungkap Kepala DPMPD Kaltim Anwar…
Halonusantara.id, Samarinda – Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus berkomitmen mengembangkan sektor pertanian dan telah mengidentifikasi pentingnya mengembangkan pertanian dalam konteks menjadi lumbung pangan bagi Kaltim dan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang akan menjadi rumah bagi ribuan bahkan jutaan penduduk yang akan menetap di wilayah tersebut. Salah satu contoh upaya pengembangan sektor pertanian yang sedang berlangsung adalah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa (Pemdes) Jembayan di Kecamatan Loa Kulu. Pemdes Jembayan berusaha memperbaiki sektor pertanian dalam rangka mendukung visi pengembangan Kukar sebagai lumbung pangan dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar memberikan dukungan yang nyata dalam bentuk bantuan sarana dan prasarana pertanian, dengan tujuan…
Halonusantara.id, Samarinda – DPMPD Kaltim mulai menerapkan digitalisasi arsip dengan menggunakan aplikasi Srikandi. Namun, digitalisasi arsip ini tidak berlaku untuk dokumen Digitalisasi arsip dinilai dapat memudahkan pengelolaan arsip dan meminimalisir risiko kehilangan arsip. Namun, keputusan DPMPD Kaltim untuk belum medigitalisasi dokumen keuangan bukan tanpa alasan. Dokumen keuangan merupakan dokumen yang sangat sensitif dan berisiko tinggi jika terjadi penyelewengan dana. Dengan menyimpan dokumen keuangan dalam bentuk fisik, pengawasan terhadap dokumen keuangan dapat dilakukan secara lebih ketat. Hal ini dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran. Dengan menyimpan dokumen keuangan dalam bentuk fisik, pengawasan terhadap dokumen keuangan dapat dilakukan secara lebih ketat. Hal ini…
Halonusantara.id, Samarinda – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim mendukung penuh Aparatur desa Kebupaten/Kota untuk melakukan manajemen desa secara maksimal demi pembangunan desa masa depan. Menurutnya manajemen desa sendiri merupakan proses pengelolaan dan pengembangan desa agar dapat berjalan dengan baik, dan efektif. Manejemen desa melibatkan berbagai aspek antara lain pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), pengelolaan keuangan, pengembangan infrastruktur, serta pengembangan berbagai sektor ekonomi yang ada di desa. Kepala DPMPD Kaltim, Anwar Sanusi tengah fokus melakukan pengembangan manajemen desa yang melakukan kerjasama dari semua pihak yang terlibat, seperti kepala desa, perangkat desa, masyarakat dan stakeholder lainnya. “Ada 841 desa…
Halonusantara.id, Samarinda – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Anwar Sanusi siap melakukan pembinaan kepada pengelola Destinasi Wisata negeri di atas awan tersebut melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Lusan. “DPMPD siap melakukan pendampingan kepada pengelola Bumdes agar mendapatkan legalitas badan hukum dari Menkumham serta ada peningkatan SDM bagi Pengurus Bumdes tentang Manajemen Pengelolaan Wisata,” ungkapnya, Jum’at (1/12/2023). Menurutnya, kehadiran Destinasi Negeri di Atas Awan atau Gunung Boga ini memberikan dampak peningkatan perekonomian warga Desa Luan. Agar destinasi wisata ini dapat berkelanjutan, maka diperlukan keterlibatan semua pihak, baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten maupun pihak perusahaan (CSR).…
Halonusantara.id, Samarinda – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) diakui telah menunjukan kinerja terbaiknya dalam melaksanakan kebijakan pemerintah daerah terhadap upaya mendorong peningkatan status Indeks Desa Membangun (IDM) 841 desa se-Provinsi Kaltim. “Kebijakan pengentasan desa berstatus sangat tertinggal dan tertinggal menunjukan capaian baik. Target kita dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2019 – 2023 meningkatkan status 150 desa dari 518 desa berstatus sangat tertinggal dan tertinggal sudah jauh terlampaui. Sekarang PR kita hanya tersisa 5 desa berstatus tertinggal,” kata Sekretaris Eka Kurniati, Jum’at (1/12/2023). Menurutnya 5 desa yang masih berstatus tertinggal itulah yang perlu diperhatikan, dan keterlibatan…
Halonusantara.id, Samarinda – Rapat Kerja Teknis (Rakertek) Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat se-Kaltim tahun 2023 diakui sebagai langkah percepatan pemberian pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Kaltim. “Rakertek bersama kabupaten untuk membahas masalah dan hambatan serta mensinergikan upaya dalam pemberian pengakuan dan perlindungan serta pemberdayaan MHA,” tutut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim Anwar Sanusi melalui Kabid Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosbudmasy Roslindawaty saat ditemui, Jum’at (1/12/2023). Ia mengatakan, hingga saat ini baru ada dua MHA yang diakui di Provinsi Kaltim, yakni MHA Muluy Desa Swan Selutung dan MHA Paring Sumpit Desa Muara Andeh. Paling tidak kata…
Halonusantara.id, Samarinda – Sebanyak 36 Desa/Kampung pelaksana program pengurangan emisi berbayar Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF-CF) Kaltim menyerahkan Berita acara Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan / PADIATAPA di FUGO Hotel Samarinda. Rinciannya 21 desa dari Kabupaten Kutai Kartanegara, 6 Kampung dari Kabupaten Mahakam Ulu, dan 9 Kampung dari Kabupaten Kutai Barat. “Berita acara menjadi dasar persetujuan pelaksanaan program FCPF-CF di desa berserta manfaat yang didapat dari pelaksanaan program,” jelas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim Anwar Sanusi saat ditemui, Jum’at (1/12/2023). Program FCPF-CF merupakan fasilitasi kemitraan carbon hutan antara negara maju dan negara…
