Halonusantara.id, Kutai Kartanegara – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) berencana menata kembali kawasan permukiman yang terdampak kebakaran di sejumlah wilayah.
Penataan tersebut diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang lebih tertata, layak huni, dan aman dari risiko kebakaran.
Kepala Disperkim Kukar, M. Aidil, mengatakan langkah awal yang akan dilakukan adalah mendata kondisi permukiman terdampak dengan melibatkan pemerintah kelurahan dan kecamatan setempat.
Selain pendataan, pihaknya juga berencana mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mengetahui kebutuhan serta harapan warga terhadap penataan lingkungan setelah kebakaran.
“Kami juga meminta mungkin nanti pertemuan dengan masyarakat yang terdampak musibah kebakaran ini, inginnya seperti apa penataan lingkungannya supaya nanti lingkungannya menjadi rapi, menjadi layak dan sehat, dan mungkin juga memitigasi kejadian berulang,” ujar Aidil di Tenggarong, Sabtu (17/10/2026).
Menurutnya, penataan kawasan pascakebakaran tidak cukup hanya mengembalikan kondisi permukiman seperti sebelumnya. Aspek keselamatan dan mitigasi bencana juga perlu menjadi perhatian agar risiko kebakaran serupa dapat dikurangi.
Sementara itu, terkait kemungkinan bantuan pembangunan kembali rumah warga, Aidil menjelaskan bahwa perencanaan anggaran secara teknis mengikuti mekanisme tahun berikutnya atau N+1.
Meski demikian, pihaknya masih akan berkoordinasi dengan kepala daerah untuk menentukan langkah penanganan yang memungkinkan dilakukan bagi masyarakat terdampak.
“Jadi kami harusnya merencanakan tahun depan, tapi kami juga akan berkomunikasi dengan pimpinan kami, kepala daerah, nanti seperti apa terhadap kawan-kawan atau masyarakat yang terdampak musibah ini,” jelasnya.
Aidil menegaskan, hingga saat ini belum ada keputusan mengenai bentuk bantuan maupun dukungan anggaran yang akan diberikan. Proses koordinasi masih berlangsung untuk menentukan langkah yang sesuai dengan kebutuhan warga dan kemampuan keuangan daerah.
“Ini mungkin kami masih dalam tahap koordinasi, kami belum bisa memutuskan apakah nanti mungkin tindak lanjutnya seperti apa. Tapi pemerintah daerah tetap hadir dan berupaya untuk mengembalikan kehidupan masyarakat yang terdampak bencana seperti sediakala,” sebutnya.
Pihaknya berharap proses pendataan dan koordinasi dapat menjadi dasar dalam menyusun langkah pemulihan kawasan permukiman, sehingga masyarakat terdampak dapat kembali memiliki lingkungan tempat tinggal yang layak dan aman. (HB/ADV)
