Halonusantara.id, Samarinda – Kawasan Polder Air Hitam dinilai memiliki potensi lebih besar jika tidak hanya dipertahankan sebagai bagian dari sistem pengendalian banjir. DPRD Kota Samarinda mendorong pemerintah daerah mulai menyiapkan konsep penataan kawasan tersebut agar dapat dimanfaatkan sebagai ruang publik sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Sani Bin Husain, mengatakan keberadaan Polder Air Hitam merupakan salah satu aset daerah yang dapat dikembangkan dengan fungsi tambahan tanpa menghilangkan peran utamanya sebagai infrastruktur pengendali genangan.
Menurutnya, kawasan tersebut dapat ditata menjadi ruang terbuka hijau yang dapat digunakan masyarakat untuk berolahraga, bersantai maupun melakukan berbagai aktivitas bersama keluarga.
“Polder Air Hitam memiliki potensi besar. Ke depan, kawasan ini jangan hanya dimanfaatkan sebagai tampungan air, tetapi juga bisa menjadi ruang publik yang nyaman dan memberi nilai tambah bagi masyarakat,” ujarnya, Jumat (7/8/2026).
Sani mengusulkan sejumlah fasilitas pendukung yang dapat disiapkan secara bertahap, di antaranya lintasan jogging, jalur pedestrian, penerangan, tempat duduk, area parkir serta penghijauan. Penataan tersebut dinilai dapat meningkatkan kenyamanan sekaligus menjadikan kawasan lebih menarik bagi masyarakat.
Tak hanya untuk aktivitas warga, ia juga melihat peluang pengembangan sektor ekonomi di sekitar polder. Area khusus bagi pelaku UMKM dapat disediakan dengan konsep penataan yang terintegrasi sehingga kegiatan perdagangan tetap berjalan tanpa mengganggu fungsi utama kawasan.
“Kalau ada ruang untuk UMKM, harus ditata dengan konsep yang rapi. Produk lokal seperti kuliner khas Samarinda, kerajinan, maupun hasil karya masyarakat bisa menjadi daya tarik tambahan bagi pengunjung,” katanya.
Menurut Sani, konsep pengembangan tersebut membutuhkan perencanaan yang matang, terutama karena Polder Air Hitam tetap memiliki fungsi penting dalam sistem drainase dan pengendalian banjir. Setiap pembangunan fasilitas publik harus mempertimbangkan aspek teknis agar tidak mengurangi kapasitas maupun fungsi polder.
Di sisi lain, keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan tahapan pembangunan. Sani menilai pengembangan kawasan tidak harus dilakukan sekaligus, tetapi dapat dimulai dari perencanaan, kajian teknis, hingga pembangunan fasilitas prioritas.
Karena itu, ia mendorong Pemkot Samarinda memasukkan rencana penataan Polder Air Hitam dalam dokumen perencanaan jangka panjang daerah. Dengan begitu, pengembangan kawasan dapat dilakukan secara berkelanjutan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Dengan kondisi keuangan daerah sekarang, tentu tidak bisa langsung diwujudkan sekaligus. Harapannya program ini masuk dalam RPJPD agar pelaksanaannya dapat dilakukan bertahap berdasarkan kajian yang matang dan kemampuan anggaran pemerintah,” pungkasnya. (Eby/Adv)
