Halonusantara.id, Kutai Kartanegara – Demi menjawab keresahan petani akibat penutupan salah satu pabrik Sawit di Muara Badak, Kementerian Koperasi menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif pembangunan pabrik kelapa sawit milik masyarakat yang diinisiasi oleh Koperasi Persatuan Petani Kelapa Sawit Muara Badak (KPPSMB).
Dukungan ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang dalam menjaga kestabilan harga sawit dan memperkuat kemandirian ekonomi petani.
Penutupan pabrik sawit tersebut, yang selama ini menjadi pusat pengolahan kelapa sawit di kawasan Muara Badak, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, menimbulkan dampak serius bagi para petani.
Tidak adanya tempat untuk menjual hasil panen membuat petani terpaksa mengirimkan buah sawit ke luar daerah dengan biaya operasional yang tinggi. Akibatnya, hasil keuntungan yang diterima oleh petani semakin sedikit.
Menanggapi kondisi tersebut, para petani kemudian berinisiatif membentuk wadah bersama bernama Koperasi Persatuan Petani Kelapa Sawit Muara Badak (KPPSMB), yang bertujuan mengembalikan pemasaran hasil kebun mereka. Salah satu langkah konkret dari koperasi ini adalah merencanakan pembangunan pabrik kelapa sawit milik masyarakat, agar proses produksi tidak lagi bergantung pada pihak swasta dan tengkulak.
Ketua KPPSMB, Abdullah, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk menyuarakan aspirasi petani, mulai dari mengirimkan proposal ke pemerintah daerah hingga mengupayakan audiensi dengan kementerian terkait.
Setelah sekian waktu, kesempatan bertemu dengan Wakil Menteri Koperasi Ferry Joko Julianto akhirnya diberikan pada Jum’at (23/05/2025), tepatnya saat waktu maghrib di kantor Kementerian Koperasi, Jakarta.
“Kami menjelaskan semua kendala yang dihadapi petani sejak pabrik tutup. Alhamdulillah, Kementerian menyambut baik inisiatif kami. Wakil Menteri menyatakan bahwa Kementerian Koperasi siap mendampingi kami membangun pabrik sawit milik masyarakat,” ungkap Abdullah.
Ia menambahkan bahwa meskipun belum ada tanggal pasti terkait pembangunan, pihak Kementerian akan membentuk tim khusus yang akan mendampingi koperasi dalam proses perencanaan dan pendirian pabrik.
Komitmen ini dinilai sejalan dengan visi Presiden RI yang menekankan pentingnya industrialisasi berbasis rakyat dan penguatan ekonomi kerakyatan melalui koperasi.
Abdullah menegaskan bahwa pabrik ini tidak hanya akan melayani petani dari Muara Badak, tetapi juga dari kawasan sekitar seperti Samboja, Bontang, dan Anggana. Dengan luas lahan sawit mandiri yang diperkirakan mencapai 14 ribu hektare, kehadiran pabrik ini diyakini akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara signifikan.
“Kalau pabrik ini berdiri dan dikelola sendiri oleh koperasi, maka harga sawit bisa dikendalikan oleh masyarakat. Tidak lagi dimainkan oleh tengkulak atau spekulan. Ini bukan hanya soal harga, tapi juga soal kemandirian petani,” ujar Abdullah.
Ia juga menyampaikan bahwa kestabilan pendapatan petani akan berdampak luas pada perputaran ekonomi di desa-desa, menciptakan efek positif bagi sektor lain seperti perdagangan, jasa, dan pendidikan. Dalam jangka panjang, koperasi berharap industri kelapa sawit berbasis rakyat ini bisa mewujudkan ketahanan ekonomi daerah.
“Harapan kami besar. Jika pendapatan petani meningkat, maka ekonomi desa akan tumbuh. Dan kalau masyarakat yang mengelola langsung industrinya, maka keuntungan akan kembali ke rakyat,” tutup Abdullah.
Dukungan dari pemerintah pusat ini menjadi titik terang bagi petani sawit di Muara Badak setelah masa-masa sulit. Dengan sinergi antara koperasi dan negara, pembangunan ekonomi berbasis masyarakat bukan wacana, namun menjadi keinginan nyata bagi para petani untuk mandiri.(Eby/Ragam)
