Halonusantara.id, Samarinda – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Samarinda diharapkan tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha di daerah.
Komisi II DPRD Kota Samarinda mendorong agar pelaksanaan program tersebut melibatkan lebih banyak pelaku usaha lokal, mulai dari petani, peternak, nelayan hingga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Keterlibatan sektor lokal dinilai penting karena kebutuhan bahan pangan untuk dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) cukup besar. Kondisi tersebut seharusnya dapat menjadi peluang bagi masyarakat untuk ikut masuk dalam rantai pasok program MBG.
Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Sani, menegaskan bahwa program pemerintah tersebut semestinya memberikan manfaat yang lebih luas. Menurutnya, pelaku usaha daerah jangan sampai hanya menjadi penonton ketika kebutuhan pangan untuk pelaksanaan MBG dipenuhi.
“Petani, peternak, nelayan, dan UMKM harus menjadi bagian dari program ini. Jangan sampai mereka justru kehilangan kesempatan untuk ikut menikmati manfaat yang telah disiapkan pemerintah,” ucapnya.
Karena itu, Komisi II DPRD Samarinda akan terus memantau pelaksanaan MBG, khususnya terkait pemanfaatan produk dan sumber daya yang tersedia di daerah. Pengawasan diperlukan agar kebijakan tersebut berjalan sesuai sasaran sekaligus membuka peluang bagi pelaku usaha lokal.
Sani berharap setiap SPPG dapat mengoptimalkan potensi daerah dalam memenuhi kebutuhan program MBG. Dengan demikian, manfaat program tidak berhenti pada penyediaan makanan bergizi, tetapi turut mendorong perputaran ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Samarinda.
“Kami ingin seluruh SPPG benar-benar memaksimalkan potensi daerah. Dengan begitu, manfaat program tidak hanya dirasakan penerima makanan bergizi, tetapi juga masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor usaha lokal,” tutup Sani. (Eby/Adv)
