Halonusantara.id, Samarinda – Komisi IV DPRD Kaltim gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) membahas tentang persiapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun ajaran 2025/2036 untuk jenjang SMA dan SMK negeri di Kaltim pada Senin (21/4/2025).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV, H. Baba, berlangsung dinamis dengan fokus utama pada permasalahan klasik yang terus berulang setiap tahun, yakni ketimpangan daya tampung sekolah, terutama di Kota Balikpapan dan Samarinda.
H. Baba menyampaikan bahwa RDP ini digelar untuk menyelaraskan langkah strategis antara DPRD dan Disdikbud, agar pelaksanaan PPDB mendatang dapat berjalan lebih tertib, adil, dan merata.
“Setiap tahun, terutama di Balikpapan dan Samarinda, PPDB selalu menimbulkan polemik. Karena itu, kita ingin mengetahui mana pembangunan yang akan masuk di 2025 dan mana yang akan dilanjutkan di 2026, agar ada kesinambungan dalam mengatasi persoalan ini,” ungkapnya
Pihaknya mengungkapkan bahwa di Balikpapan, daya tampung sekolah negeri baru mampu mengakomodasi sekitar 51 persen dari total calon peserta didik. Bahkan, disebutnya, masih terdapat kecamatan seperti Balikpapan Tengah yang belum memiliki SMA atau SMK sama sekali.
“Ini bukan soal kualitas, tetapi memang jumlah sekolahnya yang kurang. Oleh karena itu, pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) di Balikpapan telah direncanakan,” tegasnya.
Sementara di Samarinda, permasalahan justru terletak pada preferensi masyarakat yang cenderung hanya ingin menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah unggulan tertentu, meski secara umum daya tampung sekolah sudah mencukupi.
“Padahal kapasitasnya cukup, tapi karena belum ada pemerataan mutu pendidikan, masyarakat berbondong-bondong ke sekolah favorit. Jika kualitas sekolah merata, tentu distribusi siswa juga akan lebih seimbang,” lanjutnya
Dalam rapat tersebut, H. Baba juga menyinggung soal keterlibatan pesantren dalam sistem pendidikan daerah. Meskipun berada di bawah naungan Kementerian Agama, menurutnya pesantren tetap menjadi bagian dari ekosistem pendidikan yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah.
“Pesantren juga berkontribusi dalam mendidik generasi muda. Selama mereka melayani masyarakat Kaltim, kita harus turut memikirkan kebutuhannya,” tutupnya. (Eby/Adv)
