Halonusantara.id, Samarinda – Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Investigasi Pertambangan (IP) DPRD Kalimantan Timur, M. Udin sampaikan hasil temuan inspeksi mendadak (Sidak) dalam forum Rapat Paripurna ke-9 DPRD Kaltim, Senin (13/3/2023).
Di tengah jalannya rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud itu, M. Udin menyampaikan bahwa pihaknya menemukan adanya dua conveyor ilegal yang sedang beroperasi dan termasuk dalam pelanggaran kegiatan pertambangan tak berizin.
Temuan ini didapat saat Pansus IP DPRD Kaltim menyidak tambang ilegal yang termasuk dalam salah satu pemegang 21 Izin Usaha Pertambangan (IUP) Palsu di Desa Suko Mulyo, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
“Dari hasil inspeksi mendadak (sidak) berhasil menelusuri salah satu perusahaan dari 21 IUP palsu yang beroperasi, selain menemukan aktivitas pertambangan ilegal, mereka juga menemukan beberapa kegiatan ilegal lainnya,” ujar Udin dengan lantang, hingga membuat perhatian seluruh peserta sidang memusat kepadanya.
Dia menegaskan bahwa beberapa unit conveyor atau sistem mekanik yang berfungsi untuk memobilisasi tumpukan batubara dari kapal menuju penampungan itu diyakini ilegal.
Terpantau, kata Udin, salah satu perusahaan dari 21 IUP palsu yang ditemukan beroperasi itu juga didukung dengan 3 unit conveyor. Dari tiga unit hanya satu yang memiliki legalitas jelas, artinya dua yang lainnya tidak punya legalitas dan bisa dipastikan ilegal.
“Ditemukan tiga jety (dermaga) di lokasi tersebut, pertama Jety HBH, kedua Jety CKT, dan Jeti SPL, namun yang memiliki legalitas untuk batubara hanyalah Jety CKT,” katanya, dengan jelas dan rinci.
Udin menyebutkan kegiatan pertambangan ilegal sangat jelas memberikan dampak kerugian yang besar bagi daerah, kita tidak bisa membiarkan oknum-oknum tak bertanggung jawab itu terus meraup keuntungan lebih tanpa melihat kepentingan daerah.
“Pertama dampaknya adalah jalan rusak. Sebelumnya jalan beraspal sekarang jadi tanah, Kemudian jalan semenisasi sekarang sudah pecah-pecah,” sebut Anggota Komisi I DPRD Kaltim itu.
Dia juga memaparkan, terkait aktivitas tambang ilegal tersebut masyarakat setempat kerap kali mengeluhkan bahkan sampai ke Pemerintah Pusat, namun dari upaya itu justru tak satu pun yang membuahkan hasil sesuai dengan harapan mereka.
Bahkan, lanjutnya, mereka terang-terangan melakukan aktivitas pengangkutan batubara di siang hari dan ini sangat mengganggu transportasi, keseharian masyarakat setempat, belum lagi kegiatan hauling. Semua kegiatan itu belum ada sedikit pun memberikan sumbangsih positif kepada masyarakat sekitar.
“Kami sempat membuka dialog dengan masyarakat, mereka sudah bosan dan terus mengeluhkan dampak kerusakan dari aktivitas penambangan yang tidak pernah digubris sama sekali,” pungkasnya. (MF/Adv/DPRDKaltim)
