Halonusantara.id, Samarinda – Program kerja 100 hari pertama Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur mendapatkan sorotan positif dari DPRD. Namun, sejumlah catatan penting turut disampaikan demi memastikan program tersebut memberikan manfaat konkret bagi masyarakat. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, menyampaikan apresiasinya terhadap arah kebijakan awal yang dinilai sudah menunjukkan keberpihakan kepada rakyat, khususnya dalam mengurangi tingkat pengangguran. “Program-program yang disampaikan cukup menjanjikan dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Kita tentu berharap seluruh visi dan misi pasangan pemimpin daerah ini bisa berjalan maksimal,” kata Damayanti. Meskipun memberi dukungan, Damayanti juga mengingatkan pentingnya menjaga kualitas pelaksanaan di lapangan. Menurutnya, fokus pada pencapaian…
Penulis: Halo Nusantara
Halonusantara.id, Samarinda – Permasalahan dalam pelaksanaan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kalimantan Timur kembali mencuat dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi IV DPRD Kaltim dan Dinas Pendidikan Kaltim. Salah satu sorotan datang dari anggota Komisi IV, Agusriansyah Ridwan, yang menekankan pentingnya pendekatan berbasis kearifan lokal dalam proses penerimaan siswa baru. Dalam RDP tersebut, Agusriansyah mendorong agar daerah memiliki ruang lebih luas dalam menentukan mekanisme pendidikan yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan wilayah masing-masing. Menurutnya, penerapan sistem zonasi yang menjadi acuan nasional sering kali tidak kompatibel dengan kondisi nyata di daerah seperti Kalimantan Timur, yang memiliki tantangan…
Halonusantara.id, Samarinda – Optimalisasi penerimaan daerah dari sektor sumber daya alam kembali menjadi sorotan utama dalam laporan evaluasi tahunan terhadap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Melalui Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun 2024, DPRD Kaltim menuntut langkah nyata untuk memperkuat posisi keuangan daerah. Rekomendasi ini merupakan hasil evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah provinsi selama satu tahun anggaran. Ketua Pansus LKPj, Agus Suwandi, menegaskan bahwa fokus evaluasi bukan semata pada pelaporan administratif, melainkan juga pada upaya mendorong tata kelola yang lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat. “Evaluasi ini bertujuan untuk mendorong perbaikan kinerja pemerintahan daerah dan…
Halonusantara.id, Samarinda – Di balik kemajuan pembangunan di ibu kota Kalimantan Timur, masih terdapat sekolah negeri yang nyaris terlupakan. SMA Negeri 4 Samarinda menjadi bukti nyata bahwa ketimpangan fasilitas pendidikan belum sepenuhnya teratasi, bahkan di tengah kota sekalipun. Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyoroti keras kondisi sekolah yang telah berdiri lebih dari 40 tahun itu. Menurutnya, sangat memprihatinkan bahwa sekolah tersebut belum pernah menerima bantuan pembangunan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim sejak berdiri. “Ini bukan sekadar soal bangunan sekolah. Ini soal keadilan. Bagaimana mungkin ada sekolah negeri di ibu kota provinsi yang selama 43 tahun…
Halonusantara.id, Samarinda – Komitmen DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) untuk memperluas akses pendidikan tinggi semakin nyata melalui pelaksanaan Program GratisPol. Program ini diharapkan menjadi jawaban atas tantangan pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) lokal, seiring dengan perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN). Upaya tersebut kembali dibahas secara mendalam dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi IV DPRD Kaltim bersama sejumlah perguruan tinggi di Gedung E Lantai 1 DPRD Kaltim, Selasa (10/06/2025). Sekretaris Komisi IV, Darlis Pattalongi memimpin jalannya rapat yang juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Ekti Imanuel dan Ananda Emira Moeis, Ketua Komisi IV H. Baba, serta para…
Halonusantara.id, Kutai Kartanegara – Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ria Handayani, menyoroti persoalan drainase yang masih menjadi salah satu penyebab utama terjadinya banjir di sejumlah titik di Tenggarong. Ia menegaskan perlunya percepatan pembangunan sistem drainase yang memadai demi mengantisipasi banjir di masa mendatang. Menurut Ria, drainase yang buruk telah berkontribusi pada peristiwa banjir yang terjadi beberapa waktu lalu. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah daerah agar memberikan perhatian serius terhadap pembangunan dan perawatan infrastruktur drainase di kawasan pusat ibu kota kabupaten tersebut. “Drainase yang baik sangat diperlukan agar banjir seperti kemarin tidak terulang. Tenggarong ini wajahnya Kukar, sudah seharusnya pembenahan…
Halonusantara.id, Samarinda – Dalam upaya menjawab tantangan pengelolaan sampah yang semakin kompleks di Kota Samarinda, DPRD setempat menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Pemerintah Kota (Pemkot) untuk membangun fasilitas insinerator di setiap kecamatan. Rencana ini dinilai sebagai bagian dari lompatan modernisasi sistem pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan. Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menyebut bahwa pembangunan insinerator bukan hanya sekadar proyek infrastruktur, tetapi merupakan bagian dari solusi menyeluruh atas krisis sampah yang saat ini membebani kota. Setiap harinya, lebih dari 600 ton sampah rumah tangga menumpuk dan menambah beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA), yang kapasitasnya semakin terbatas. “Kita perlu keluar…
Halonusantara.id, Samarinda – Di tengah geliat Kota Samarinda yang semakin aktif menyelenggarakan beragam event budaya dan komunitas, sorotan justru datang dari kalangan legislatif. Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Viktor Yuan, menilai bahwa potensi besar dari sektor event lokal belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal karena lemahnya strategi promosi. Menurut Viktor, kegiatan seperti Festival Kampung Ketupat dan berbagai acara serupa yang rutin digelar di berbagai titik kota seharusnya bisa menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat. Namun, keterbatasan dalam penyebaran informasi membuat manfaat dari event-event ini belum dirasakan maksimal, baik oleh warga lokal maupun wisatawan. “Keunggulan Samarinda ini justru ada pada kekayaan event-nya.…
Halonusantara.id, Samarinda – DPRD Samarinda mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) agar tidak terlalu larut dalam mengikuti arus perubahan kebijakan pendidikan dari pemerintah pusat yang dinilai terlalu sering berganti. Fokus utama seharusnya diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan lokal, khususnya dari sisi infrastruktur yang masih tertinggal. Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menilai bahwa kebijakan pendidikan nasional kerap berubah seiring pergantian kepemimpinan, dan kondisi ini menciptakan ketidakstabilan dalam proses pendidikan di daerah. “Setiap ganti menteri, ganti kurikulum, ganti pendekatan. Guru dan siswa selalu dipaksa menyesuaikan, padahal belum tentu relevan dengan kebutuhan lokal,” ujarnya saat ditemui pekan lalu. Ia menegaskan bahwa terlalu seringnya penyesuaian…
Halonusantara.id, Samarinda – Maraknya bencana banjir dan tanah longsor yang belakangan terjadi di berbagai titik di Kota Tepian mendorong DPRD Samarinda untuk menyuarakan perubahan mendasar dalam sistem penanggulangan bencana daerah. Lewat dua usulan strategis, DPRD ingin memastikan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tidak lagi terhambat dalam menjalankan tugasnya di lapangan. Dua wacana tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim. Pertama, ia mengusulkan agar alokasi anggaran penanggulangan bencana menjadi mandatori atau wajib disisihkan setiap tahun dalam APBD. Kedua, ia mendorong agar status Kepala Pelaksana BPBD dibuat definitif, bukan lagi jabatan ex officio yang melekat pada Sekretaris Daerah.…