Halonusantara.id, Samarinda – Anggota DPRD Kota Samarinda, Anhar menjelaskan bahwa seritifikasi kejuruan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan pendidikan adalah langkah solutif penyelesaian masalah ketenagakerjaan di Kota Tepian. Dirinya mendorong sinergi antara Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dan juga Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) yang mampu mengeluarkan sertifikasi kejuruan. Pasalnya, yang menjadi masalah ketenagakerjaan ialah kurangnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga jarang untuk mempunyai skil kejuruan tertentu, dan dalam kawasan seperti inilah peran pemerintah untuk menghadirkan solusi. “Yang mendapatkan perlakuan khusus ialah mereka yang memiliki keterbatasan pendidikan, itulah sebenarnya tugas pemerintah untuk mencarikan solusi dari masalah itu, agar produktifitas…
Penulis: Halo Nusantara
Halonusantara.id, Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, menyampaikan pesan penting di bulan suci Ramadan 2025 ini. Menurutnya, Ramadan harus menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas ibadah dan tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan produktivitas. Pria yang akrab disapa Ismail ini, menyebut bahwa Ramadan adalah kesempatan besar untuk memperbanyak amal ibadah, sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa ketika Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Dirinya juga mengutip firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 183 yang menegaskan bahwa tujuan puasa adalah agar umat Islam menjadi lebih bertakwa. “Penyesuaian jam kerja dan libur sekolah selama Ramadan bukan berarti…
Halonusantara.id, Samarinda – Kota Samarinda yang kaya akan sumber daya air, ironisnya masih menghadapi kendala kualitas air yang tidak memadai bagi masyarakat. Menyikapi hal ini, Anggota Komisi III DPRD Samarinda, M. Ardiansyah, mendesak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk meningkatkan transparansi dalam mengatasi permasalahan yang ada, sehingga solusi yang tepat dapat segera diwujudkan. Belakangan ini, masyarakat Samarinda terus mengeluhkan kondisi air PDAM yang keruh, meskipun sumber airnya berasal dari Sungai Mahakam dan Sungai Karang Mumus. Dirinya menilai, masalah utama bukan pada ketersediaan air, melainkan pada pengelolaannya. “Samarinda ini kaya akan sumber daya air, tapi pengelolaannya masih bermasalah. Saya heran, di…
Halonusantara.id, Samarinda – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, menegaskan bahwa peningkatan sumber daya manusia (SDM) merupakan strategi utama untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan angka harapan hidup di Kota Tepian, sehingga masyarakat dapat memiliki kemampuan dan keterampilan yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas hidup. Puji sapaan akrabnya, menilai bahwa pengangguran di Kota Samarinda masih menjadi tantangan yang harus segera diatasi dengan kebijakan yang tepat. “Indikator kinerja utama Wali Kota Samarinda adalah peningkatan SDM. Dengan SDM yang baik, masyarakat bisa lebih produktif, sehingga angka kemiskinan menurun dan kualitas hidup meningkat,” terang Puji. Ia menyoroti bahwa salah satu…
Halonusantara.id, Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Sani Bin Husain turut angkat bicara terkait isu kenaikan harga dan potensi kelangkaan bahan pokok penting (Bapokting) saat Ramadan 2025, serta Panic Buying masyarakat yang terus terjadi di setiap acara besar tahunan saat ini. Menurutnya, kepanikan itu hal yang wajar bagi manusia dan kita tidak bisa menyalahkan perasaan orang, karena tugas kita hanya menjamin bagaimana ketersediaan barang cukup bagi mereka, apalagi saat ini Ramadan sedang berjalan. “Ya tugas kita hanya memastikan ketersediaan bapokting itu cukup bagi mereka, seperti beras cukup, pangan cukup, gas cukup dan itulah tugas kita. Bukan malah ngurusin…
Halonusantara.id, Samarinda – Kebijakan pemerintah melarang penjualan LPG 3 kg melalui pengecer sejak ditetapkan per tanggal 1 Februari 2025 mendapatkan sorotan dari Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Sani Bin Husain. Dirinya, menilai bahwa kebijakan ini diterapkan terlalu tergesa-gesa tanpa sosialisasi yang memadai ke masyarakat. Menurutnya, banyak masyarakat yang belum mengetahui aturan baru ini sehingga mengalami kebingungan saat mencari LPG 3 kg. Sani sapaan akrabnya, mengungkapkan bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah masih lemah dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. “Kebijakan ini seharusnya dikomunikasikan dengan baik, melibatkan pemerintah provinsi serta kota atau kabupaten agar tidak menimbulkan kegaduhan di…
Halonusantara.id, Samarinda – Kritik pedas disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, terkait perencanaan infrastruktur di Kota Samarinda yang belum mencapai standar yang diharapkan, sehingga memerlukan perbaikan dan peningkatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dirinya menyoroti banyaknya proyek jalan yang dibangun tanpa dilengkapi dengan sistem drainase yang memadai, sehingga mempercepat kerusakan jalan dan menambah beban anggaran daerah. “Ya kita berharap pemerintah kota dapat segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki sistem perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur,” jelas Anhar. Lebih lanjut kata Anhar, evaluasi menyeluruh perlu dilakukan agar setiap proyek yang dikerjakan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan tidak justru menjadi beban anggaran…
Halonusantara.id, Samarinda – Kurangnya akses air bersih di beberapa wilayah Samarinda, terutama di Palaran, Samarinda Seberang, dan Loa Janan Ilir, menjadi salah satu permasalahan yang terus mengemuka dan belum menemukan solusi yang efektif. Penyaluran air ke rumah-rumah warga di Samarinda masih dihadapkan pada kendala keterbatasan jaringan pipa sekunder, sehingga masyarakat banyak yang beralih menggunakan sumur bor atau membeli air dari pemasok swasta dengan biaya yang lebih mahal. Hal itu pun ditanggapi pula oleh, Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Elnatan Pasambe, yang menyoroti salah satu tantangan terbesar dalam distribusi air bersih adalah minimnya jaringan pipa sekunder yang belum menjangkau seluruh…
Halonusantara.id, Samarinda – Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Aris Mulyanata, mengkritik keterlambatan penertiban reklame yang menunggak pajak di Kota Samarinda. Puluhan baliho di jalan-jalan utama seperti Jalan S Parman, Hasan Basri, Letjen Soeprapto, dan IR Juanda, telah ditempeli stiker peringatan terkait tunggakan pajaknya, sebagai upaya untuk meminta para pengiklan melunasi kewajiban pajak mereka. Penertiban reklame menunggak pajak ini dilakukan melalui kerja sama beberapa instansi pemerintah, yakni Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perhubungan (Dishub), dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Aris sapaan akrabnya, menyayangkan lambannya tindakan yang diambil oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, yang berpotensi…
Halonusantara.id, Samarinda – Abdul Rohim Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda berikan tanggapan mengenai permasalahan pekerja teras samarinda yang belum dapat upah Anggota Dewan dengan sapaan akrab Abdul ini menyampaikan responya kepada awak media saat ditemui di depan Ruang Rapat Lt.1 Gedung DPRD Kota Samarinda setelah Pertemuan dengan pihak terdampak pasa permasalahan pekerja Teras Samarinda “tolong pemerintah turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan ini, karena bagaimanapun juga ini menjadi tanggung jawab pemerintah” jelasnya Lebih lanjut, Abdul menyampaikan kepada awak media bahwa jika Pemerintah tidak dapat menyelesaikan permasalahan ini, Ia akan mengambil langkah untuk memanggil Tim Anggaran Pemerintah…