Halonusantara.id, Samarinda – Aktivitas cut and fill di kawasan pergudangan Jalan Suryanata, Kelurahan Bukit Pinang, kembali memunculkan kekhawatiran terkait dampak lingkungan. DPRD Kota Samarinda menegaskan perlunya pengawasan ketat agar kegiatan pemindahan tanah tidak menimbulkan masalah baru bagi masyarakat sekitar. Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengungkapkan hasil peninjauan lapangan menemukan sejumlah persoalan yang perlu diantisipasi. Meski pemindahan tanah di lokasi relatif dekat, dampak negatifnya tetap menjalar ke sekitar area proyek. “Dampaknya bukan hanya di titik pekerjaan, tapi juga menjalar ke jalan dan lingkungan sekitarnya,” ungkap Deni. Metode cut and fill yang memindahkan tanah dari satu titik ke titik…
Penulis: Halo Nusantara
Halonusantara.id, Samarinda – Tren pasangan muda di Samarinda yang lebih memilih melangsungkan akad nikah sederhana di Kantor Urusan Agama (KUA) mendapat perhatian DPRD kota. Langkah ini dianggap sebagai bentuk kemandirian generasi muda sekaligus sikap bijak dalam mengelola keuangan sebelum memulai rumah tangga. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, menilai keputusan tersebut menunjukkan kemandirian generasi muda serta upaya mereka untuk tidak membebani orang tua secara finansial. “Keputusan ini patut diapresiasi karena mencerminkan sikap kemandirian sekaligus kedewasaan dalam mengambil keputusan,” ujar Sri Puji. Ia menilai, pesta besar biasanya berasal dari keinginan calon pengantin sendiri, bukan semata-mata desakan keluarga.…
Halonusantara.id, Samarinda – Kasus yang terjadi di salah satu panti sosial Samarinda kembali mengungkap lemahnya sistem perlindungan anak di daerah. DPRD menilai momentum ini harus dijadikan bahan evaluasi serius untuk memperkuat layanan sosial, terutama bagi anak terlantar dan anak berkebutuhan khusus. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menilai momen ini harus dijadikan langkah awal untuk memperkuat layanan sosial, terutama bagi anak terlantar dan anak dengan kebutuhan khusus. “Masalah ini jangan ditutup-tutupi. Harus dibuka dan menjadi perhatian pemerintah kota, provinsi, hingga pusat,” ujar Puji. Puji menekankan bahwa keterbukaan informasi dan pengawasan publik akan mempercepat lahirnya kebijakan yang sesuai…
Halonusantara.id, Samarinda – DPRD Kota Samarinda menaruh perhatian serius terhadap kondisi sejumlah sekolah yang rusak parah. Komisi IV memastikan akan turun langsung meninjau lokasi untuk melihat fakta di lapangan sekaligus menekan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) agar segera mengambil langkah nyata. Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie, menyampaikan masih banyak sekolah menghadapi persoalan serius, seperti bangunan kayu, lokasi rawan longsor, hingga sering tergenang banjir. Menurutnya, kondisi tersebut membahayakan siswa dan harus segera diatasi. “Kami tidak ingin perbaikan hanya jadi bahan rapat tanpa tindakan nyata. Kami akan datang langsung untuk melihat kondisi di lapangan dan mendorong agar pekerjaan bisa…
Halonusantara.id, Samarinda – DPRD Kota Samarinda menekankan pentingnya penerapan Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketahanan Keluarga agar tidak hanya berhenti sebagai produk hukum semata. Regulasi tersebut diharapkan mampu menjadi panduan nyata bagi masyarakat dalam memperkuat ketahanan rumah tangga sekaligus mencegah tindak kekerasan, termasuk pelecehan seksual. Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie, menegaskan pentingnya pelaksanaan perda tersebut agar mampu menjadi pedoman masyarakat dalam mencegah tindak kekerasan, termasuk pelecehan seksual di lingkup rumah tangga maupun sosial. “Ketahanan keluarga bukan sekadar urusan menikah, tetapi juga mencakup pendidikan sebelum menikah hingga setelah berumah tangga. Semua itu diperlukan agar tercipta keluarga yang sehat dan…
Halonusantara.id, Samarinda – Fenomena manusia silver yang kembali marak di sejumlah persimpangan jalan Samarinda menjadi perhatian serius DPRD kota. Kalangan legislatif menilai persoalan ini tidak cukup ditangani dengan langkah razia sesaat, tetapi perlu strategi berkelanjutan agar benar-benar tuntas. Anggota Komisi III, Abdul Rohim, menilai permasalahan tersebut tidak bisa hanya diatasi dengan razia sementara, melainkan perlu penanganan berkelanjutan yang konsisten. “Kalau hari ini ditertibkan, tapi besok muncul lagi, ya harus ada tindakan tegas lagi. Yang dibutuhkan adalah konsistensi aparat di lapangan,” ujar Rohim. Ia menambahkan, aktivitas manusia silver patut dicurigai tidak sepenuhnya dilakukan individu, melainkan berpotensi melibatkan pihak lain yang mengoordinasikan.…
Halonusantara.id, Samarinda – Polemik terkait lahan pascatambang di Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, kembali menyeruak. DPRD Kota Samarinda menyoroti lambannya PT Bukit Baiduri Energi (BBE) dalam menindaklanjuti aspirasi warga yang sejak lama meminta sebagian lahan eks tambang dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Sekretaris Komisi I DPRD Samarinda, Ronald Stephen Lonteng, menegaskan bahwa masalah yang dihadapi warga tidak sekadar soal kebutuhan lahan, melainkan menyangkut tanggung jawab sosial dan keberlanjutan lingkungan pascaoperasi tambang. Ia menekankan, sejak 2012 aspirasi warga agar sebagian lahan eks tambang dijadikan Tempat Pemakaman Umum (TPU) tak kunjung mendapat jawaban jelas dari perusahaan. “Ini bukan sekadar pengajuan lahan pemakaman.…
Halonusantara.id, Samarinda – Insiden penodongan senjata tajam yang menimpa seorang pengemudi ojek online kembali menyeret isu keberadaan juru parkir (jukir) liar di Samarinda ke ruang publik. Persoalan ini dinilai bukan sekadar masalah keamanan jalanan, melainkan cerminan lemahnya sistem pengelolaan parkir di kota ini. Sekretaris Komisi I DPRD Samarinda, Ronald Stephen Lonteng, mengatakan masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan penertiban saja. Menurutnya, Pemkot perlu membenahi sistem parkir secara menyeluruh sambil memberikan jalur resmi bagi para jukir untuk beralih ke pekerjaan yang lebih layak. “Banyak yang jadi jukir liar bukan karena niat buruk, tapi karena lapangan pekerjaan yang terbatas. Ini harus…
Halonusantara.id, Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Harminsyah, menekankan bahwa keterlibatan penyandang disabilitas dalam dunia kerja bukan semata bentuk kepedulian sosial, melainkan amanat konstitusi yang wajib dijalankan. Menurutnya, kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di Samarinda masih jauh dari ideal. Meski ada perusahaan yang mulai membuka peluang, hambatan untuk memperoleh pekerjaan layak masih terasa kuat. Ia menilai sektor usaha perlu membangun kesadaran untuk menghapus diskriminasi sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang setara. “Kami mendorong perusahaan di Samarinda agar memberikan peluang kerja bagi penyandang disabilitas, karena mereka punya hak dan kemampuan yang patut diakui,” jelasnya. Harminsyah mengapresiasi langkah sejumlah perusahaan yang menerima…
Halonusantara.id, Samarinda – Rencana pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tambahan di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Samarinda masih tertunda. DPRD belum bisa bergerak lebih jauh karena dokumen resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menjadi dasar hukum belum diterbitkan. Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menjelaskan bahwa raperda tersebut merupakan tindak lanjut dari penyampaian Wali Kota Samarinda, Andi Harun, pada Rapat Paripurna masa sidang II tahun 2025. Menurutnya, regulasi baru itu sangat penting karena berhubungan langsung dengan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). “Wali Kota memiliki kewenangan konstitusional untuk mengajukan raperda tambahan. Tetapi mekanismenya tetap harus diproses melalui Badan…