Halonusantara.id, Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus menjadi program yg memberikan dampak luas ,mulai dari peningkatan kesehatan pelajar serta menggerakan perekonomian masyarakat. Ia menilai, hal itu bisa terwujud apabila pemerintah dapat memberikan kesempatan bagi petani serta pelaku usaha lokal untuk terlibat dalam penyediaan bahan baku. Ananda menjelaskan bahwa keterlibatan produsen lokal akan memperkuat persediaan bahan baku, sekaligus menjaga kelangsungan perputaran ekonomi di wilayah Kaltim. “Peran petani lokal sangat krusial agar program MBG berjalan konsisten. Dampaknya bukan hanya dirasakan peserta didik, tetapi juga memperkuat kesejahteraan masyarakat,” ucapnya. Namun, ia mengingatkan…
Penulis: Halo Nusantara
Halonusantara.id, Samarinda – Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) hingga saat ini masih belum mampu mencukupi kebutuhan berasnya secara mandiri. Produksi beras lokal yang hanya berada di angka 170 ribu ton per tahun masih jauh dari kebutuhan masyakarat yang mencapai 350 ribu ton. Situasi ini membuat Kaltim berada dalam posisi rawan dari sisi ketahanan pangan, meski secara nasional indeks ketahanan pangan di Kaltim berada di level tinggi. Melihat kondisi tersebut, Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, mendorong Pemprov Kaltim untuk segera memperkuat produksi pangan dan tidak terpaku pada pencapaian indeks yang tinggi. “Angkanya memang terlihat bagus, tetapi kalau hampir separuh kebutuhan…
Halonusantara.id, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) kembali soroti keterlambatan pembangunan infrastruktur yang menjadi faktor penghambat dalam pengembangan pariwisata daerah. Kondisi jalan yang belum merata, keterbatasan fasilitas publik, serta akses menuju destinasi kurang memadai dianggap menghambat perkembangan dan daya saing sektor pariwisata di Kaltim. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, menyampaikan jika sektor pariwisata ingin berkembang pesat, pemerintah harus memprioritaskan percepatan pembangunan infrastruktur di beberapa daerah. Ia menilai upaya promosi wisata tidak akan memberikan dampak signifikan selama fasilitas dasar dan akses menuju destinasi belum dipersiapkan dengan baik. “Pariwisata sudah masuk ke dalam visi Gubernur Rudy Mas’ud…
Halonusantara.id, Samarinda – Polemik penetapan anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kaltim periode 2025-2028 kembali menjadi sorotan . Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui fraksinya menyampaikan keberatan atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dipublikasi DPRD Kaltim. Hasanuddin Mas’ud, Ketua DPRD Kaltim membenarkan adanya masalah koordinasi selama proses seleksi berlangsung. Ia menjelaskan bahwa PKB tidak dapat mengikuti proses secara penuh karena Ketua Komisi I dari fraksi tersebut sedang sakit yang cukup lama. “Ketua Komisi 1 sudah hampir lima bulan tidak bisa hadir karena sakit. Jadi saat proses seleksi berlangsung, PKB tidak memiliki keterwakilan,” ujarnya. Meskipun proses penilaian terus berjalan, DPRD mengerti…
Halonusantara.id, Samarinda – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, kembali menyoroti masalah kendaraan dinas milik Pemprov Kaltim yang sampai saat ini masih belum dikembalikan oleh sejumlah pejabat yang telah pensiun. Dirinya menyoroti pentingnya kesadaran diri dalam pengembalian aset daerah tanpa harus menunggu instruksi resmi. Data dari BPKAD Kaltim mencatat masih terdapat 86 unit kendaraan dinas yang belum kembali dan tersebar di 15 SKPD. Termasuk 34 unit di Sekretariat Daerah, 6 unit di Dinas Pariwisata, 1 unit di Dinas Kesehatan, dan 2 unit di Inspektorat. Selain itu, kendaraan dinas juga tersebar di Dinas Lingkungan Hidup 1 unit, Dinas…
Halonusantara.id, Samarinda – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud mengungkapkan bahwa dirinya masih belum menerima laporan resmi hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar beberapa waktu yang menyoroti tuntutan masyarakat adat terkait pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH). “Kemarin DBH dari masyarakat adat itu kalau enggak salah, kebetulan saya enggak ikut itu karena sedang di luar kota. Hasilnya saya belum tahu juga,” ujarnya. Ketua DPRD Kaltim menegaskan, meskipun tidak sempat mengikuti RDP, dirinya berkomitmen akan tetap memperjuangkan revisi pemangkasan DBH Kaltim. Hasanuddin mengatakan akan melakukan koordinasi lintas partai dan memaksimalkan peran Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). “Yang jelas mereka memperjuangkan…
Halonusantara.id, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sampai saat ini belum mengeluarkan keputusan resmi mengenai Penetapan Upah Minimun Provinsi (UMP) Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2026 Seharusnya penetapan ini telah dikeluarkan mengingat penetapan UMP ini telah di atur jelas oleh regulasi ketenagakerjaan. Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menegaskan seharusnya pemerintah tidak menunda proses penetapan UMP karena mekanisme perhitungannya sudah ditetapkan secara baku dan harus dijalankan sesuai aturan. “Regulasi mewajibkan UMP ditinjau dan diputuskan setiap tahun. Formulanya pun sudah tersedia dan tinggal dijalankan,” ujarnya. Penetapan UMP berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah direvisi melalui…
Halonusantara.id, Samarinda – Komisi II DPRD Kaltim terus melanjutkan pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang mengatur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni PT. Migas Mandiri Pratama (MMP) dan PT. Penjamin Kredit Daerah (Jamkrida). Komisi II DPRD Kaltim juga mengusulkan penambahan waktu satu bulan untuk menyempurnakan regulasi tersebut agar lebih matang. Sabaruddin Panrecelle ,Ketua Komisi II DPRD Kaltim mengungkapkan bahwa proses pembahasan Raperda mengalami keterlambatan dari jadwal awal yang ditargetkan karena terdapat satu pasal yang perlu di bahas bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar sejalan dengan regulasi pemerintah pusat. “Ini yang membuat progres kami sedikit terhambat. Konsultasi ke Kemendagri wajib…
Halonusantara.id, Samarinda – Program Gratispol dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) memasuki tahap baru usai penyaluran dana sebesar Rp. 44,5 miliar kepada tujuh Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Meski PTN telah mendapat penyaluran dana , namun distribusi dana ke Perguruan Tinggi Swasta (PTS) tak kunjung terealisasi. Hambatan verifikasi berkas dan pembaruan rekening yang belum diselesaikan oleh sejumlah PTS membuat dana tersebut belum terdistribusi. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp. 96 miliar ke seluruh perguruan tinggi, dengan Rp. 26 miliar dialokasikan bagi PTS, namun penyaluran dana mash belum bisa dilakukan jika masih ada kendala yang ditemukan. Menurut Anggota Komisi IV DPRD…
Halonusantara.id, Samarinda – Pemerintah Pusat berencana melakukan pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) pada tahun 2026 mendapat respon keras dari banyak kalangan terutama dari legislator Kaltim. Muhammad Samsun, Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), mendukung penuh langkah yang dilakukan pihaknya dalam penolakan DBH yang direncanakan akan diterima Kaltim pada 2026 mendatang. Seharusnya Kalimantan Timur mendapatkan DBH cukup besar yang sesuai dengan undang – undang, mengingat Kalimantan Timur menjadi salah satu daerah penghasil energi terbesar di Indonesia. “Kaltim selama ini selalu menjadi anak manis, selalu adem dan tenang,” ucapnya. Meski kondisi masyarakat kaltim kondusif. Samsun menyebutkan bahwa kesejahteraan masyarakat harus tetap…