Penulis: Halo Nusantara

Halonusantara.id, Samarinda – Kelompok masyarakat yang tergabung dalam Fraksi Kaltim menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk penolakan terkait rencana pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), termasuk TPP/TKD ASN, serta pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat. Anggota Komisi II, Firnadi Ikhsan menanggapi aksi tersebut sebagai bentuk kepedulian masyarakat dan mencerminkan kebebasan berpendapat dalam kehidupan bernegara. “Bagus saja, masyarakat menunjukkan kepedulian dan menyampaikan aspirasi,” tuturnya. Ia menyebutkan, Pemprov dan DPRD Kaltim tengah menindaklanjuti persoalan tersebut. Gubernur kaltim bahkan telah menemui pihak Kementerian untuk menyampaikan penolakan terhadap rencana pemangkasan anggaran daerah. “Ketika masyarakat ikut menyampaikan aspirasi, hal itu justru menjadi penguat bagi…

Read More

Halonusantara.id, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (DPRD) Kaltim menekankan bahwa seluruh rumah sakit umum daerah (RSUD) milik Pemprov Kaltim wajib melayani seluruh pasien secara adil terlepas dari status kepesertaan BPJS maupun jenis keluhan penyakit pasien. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin, mengungkapkan bahwa pihaknya kerap menerima aduan dari masyarakat mengenai penanganan pasien yang tertunda lantaran kasus tersebut tidak sepenuhnya dijamin BPJS Kesehatan. Situasi ini tidak boleh terus terjadi, terutama ketika pasien datang dengan keadaan gawat darurat. “Keselamatan manusia harus mejadi prioritas. Setidaknya rumah sakit harus memberikan pertolongan pertama. Kejadian darurat itu tidak bisa diprediksi,” ucapnya. Penanganan korban kecelakaan…

Read More

Halonusantara.id, Samarinda – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kaltim menyatakan keberatan atas hasil uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kaltim periode 2025-2028, yang dirilis DPRD Kaltim pada 18 November 2025. Fraksi PKB menilai proses penetapan tersebut tidak sesuai prosedur karena dilakukan tanpa melibatkan fraksi mereka dalam pengambilan keputusan. Ketua Fraksi PKB sekaligus Anggota Komisi IV, Damayanti, menegaskan bahwa fraksi PKB merupakan unsur resmi DPRD Kaltim yang mewakili lima daerah pemilihan. Atas dasar itu, ia menilai fraksinya semestinya dilibatkan secara penuh dalam proses penetapan. “Hak kami sama dengan fraksi lain. Namun dalam penetapan anggota KPID…

Read More

Halonusantara.id, Samarinda – DPRD Kaltim akan mengkaji dan menindaklanjuti usulan Kantor Wilayah Kementrian Agama (Kemenag) Kaltim terkait kebutuhan tambahan pengawas madrasah serta peningkatan intensif untuk mendukung kinerja pengawas. Usulan tersebut disampaikan pada saat rapat Kemenag bersama Komisi IV di Gedung DPRD Kaltim beberapa hari lalu. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menilai akar masalah berada pada minimnya jumlah pengawas yang tidak sebanding dengan jumlah madrasah yang wajib mereka pantau. “Jumlah pengawas masih sangat terbatas, sementara wilayah yang harus diawasi begitu luas. Bahkan ada pengawas yang harus memantau daerah yang jauh dari domisilinya. Karena itu penambahan pengawas perlu dilakukan,” ucap Agusriansyah.…

Read More

Halonusantara.id, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) mendorong pemerintah daerah menjadikan pengembangan sektor pendidikan sebagai fokus utama, meski kondisi keuangan daerah sedang tertekan. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Makmur HAPK, menegaskan bahwa sektor pendidikan tidak boleh menjadi sasaran efisiensi anggaran. Ia mengingatkan, pendidikan memiliki keterkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. “Pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam penganggaran. Ini komitmen bersama yang harus dipatuhi,” jelasnya. Makmur menerangkan bahwa APBD telah mengatur alokasi anggaran minimal 20 persen untuk sektor pendidikan. Aturan tersebut menegaskan komitmen negara dalam meningkatkan kualitas generasi mendatang. Oleh sebab itu, DPRD Kaltim selalu mengawasi…

Read More

Halonusantara.id, Samarinda – Badan Kehormatan (BK), DPRD Kaltim menegaskan bahwa mereka berkomitmen memperkuat penegakan kode etik di lingkungan legislatif. BK juga mendorong perluasan kewenangan, seperti pemberlakuan penonaktifkan sementara terhadap anggota dewan yang tengah berurusan dengan proses hukum. BK pun mengambil langkah cepat terkait laporan yang tengah melibatkan anggota yang berinisial AG melalui proses mediasi. Ketua BK DPRD Kaltim, Subandi, mengatakan mekanisme itu dipilih karena dinilai lebih efisien tanpa mengabaikan ketentuan prosedural yang berlaku. “Kami memilih jalur mediasi agar penyelesaian kasus bisa berjalan lebih cepat,” ujar Subandi. Pemanggilan terhadap terlapor direncanakan pada hari Jumat usai penyelesaian proses administrasi surat. BK akan…

Read More

Halonusantara.id, Samarinda – Minimnya jumlah tenaga gizi di Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai sebagai tantangan terbesar dalam proses percepatan penanganan stunting di daerah. Data BPS Kaltim 2024 mencatat hanya ada 503 tenaga gizi untuk melayani 4,05 juta penduduk. Jumlah ini masih jauh dari standar nasional, yakni 35 tenaga gizi per 100 ribu jiwa penduduk. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menegaskan bahwa peran tenaga gizi menjadi kunci utama dalam menjamin kebutuhan nutrisi bagi ibu dan anak. “Kalau bicara stunting, berarti bicara soal gizi. Tenaga gizi ini ujung tombaknya. Kalau jumlahnya kurang, jelas berpengaruh pada pelayanan di lapangan,” tuturnya. Penyebaran tenaga…

Read More

Halonusantara.id, Samarinda – Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, memastikan APBD 2026 mampu menopang program Gratispol. Meski alokasi anggaran naik tajam sekitar Rp 1,4 triliun dari sebelumnya Rp 200 miliar, ia meyakinkan publik bahwa pendanaan program Gratispol tidak terganggu. Menurut Hamas, meski terjadi pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, program-program layanan dasar terutama sektor pendidikan dan kesehatan melalui Gratispoll tetap berjalan lancar tanpa ada hambatan. Ia menyatakan, dukungan fiskal bagi program tersebut sudah direncanakan sejak awal pembahasan anggaran demi memastikan kelancaran pelaksanaan program. “Pemerintah tetap optimis. Gratispol adalah salah satu prioritas dan kami akan mengawalnya,” tegas Hasanuddin Mas’ud KUA–PPAS…

Read More

Halonusantara.id, Samarinda – DPRD Kaltim menyoroti lambannya perbaikan fender Jembatan Mahakam I akibat dua insiden tongkang yang terjadi hampir setahun lalu. PT Pelayaran Mitra Tujuh (PMTS) yang menjadi penanggung jawab proses perbaikan belum menunjukkan kemajuan signifikan. Fender Jembatan Mahakam I mengalami kerusakan akibat dua peristiwa berbeda pada 2025. Peristiwa pertama terjadi pada 16 Februari 2025, saat tongkang pengangkut kayu milik PMTS menabrak tiang jembatan hingga merusak pelindung fender. Berselang 2 bulan, 26 April 2025, peristiwa serupa kembali terjadi ketika tali kapal Liberty 7 putus saat menarik tongkang batubara yang membuat kerusakan jembatan semakin parah. Pemerintah sempat memberikan dua opsi :…

Read More

Halonusantara.id, Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, mengungkapkan kekhawatirannya terkait lajunya penurunan angka stunting di Kaltim. Hingga saat ini Kaltim baru mencatat prevalensi sebesar 22,2 persen, sementara pemerintah pusat telah menetapkan target di angka 14 peren pada tahun 2024. Berdasarkan data terbaru, laju penurunan kasus stunting di Kaltim terbilang lambat. Sejak 2021, angka kasus stunting hanya berkurang dari 22,8 menjadi 22,2 persen pada 2024. Melihat situasi tersebut, Ananda mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk melakukan terobosan nyata demi mempercepat penurunan kasus stunting di daerah. “Kami di PDIP menginginkan angka stunting menurun hingga nol persen. Bagaimana mau menuju…

Read More