Halonusantara.id, Samarinda — Rancangan Peraturan Daerah (Rapenda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 resmi disepakati oleh DPRD Kalimantan Timur dan Pemprov Kaltim. Penandatanganan kesepakatan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-47 yang berlangsung Minggu (30/11) malam di Gedung Utama DPRD Kaltim. Dokumen tersebut ditandatangi oleh Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud bersama tiga Wakil Ketua DPRD Kaltim yakni Ekti Imanuel, Ananda Emira Moeis, dan Yenni Eviliana. Sementara dari pemerintah provinsi ditandatangani oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, serta Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menekankan bahwa pengesahan Ranperda APBD…
Penulis: Halo Nusantara
Halonusantara.id, Samarinda — DPRD Kalimantan Timur menggelar Rapat Paripurna ke-46 pada Minggu (30/11) di Gedung Utama DPRD Kaltim. Agenda utamanya ialah penyampaian tanggapan dan/atau jawaban Gubernur Kaltim atas pandangan umum fraksi terkait Nota Penjelasan Keuangan APBD Tahun Anggaran 2026. Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel memimpin langsung rapat yang turut didampingi Wakil Ketua III Yenni Eviliana, Sekretaris DPRD Kaltim Norhayati Usman dan Sekdaprov Kaltim yang hadir mewakili Gubernur. Forum ini turut dihadiri unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, tenaga ahli, dan undangan lainnya. Ekti Imanuel menjelaskan bahwa setelah seluruh fraksi—Golkar, Gerindra, PDI Perjuangan, PKB, PAN-NasDem, PKS, dan Demokrat-PPP—menyampaikan pandangan umum…
Halonusantara.id, Samarinda – DPRD Kaltim menilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pemanfaatan alur sungai mahakam di Kaltim masih sangat minim. Berdasarkan data dari KSOP menunjukkan pendapatannya hanya sekitar RP 395 miliar per tahun, angka yang dinilai belum sebanding dengan intensitas aktivitas logistik di Sungai Mahakam. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menyebut Sungai Mahakam selama ini menjadi jalur utama pergerakan industri, mulai dari minyak sawit, tongkang batu bara, hingga distribusi berbagai kebutuhan industri. Namun, tingginya aktivitas tersebut belum tercermin pada kontribusi pendapatan . “Mahakam itu urat nadi ekonomi Kaltim, tapi penerimaannya hanya Rp395 miliar. Itu jauh dari ideal,”…
Halonusantara.id, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti penunjukan dua akademisi dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar sebagai anggota Dewan Pengawas RSUD di Kaltim. Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menilai kebijakan ini mengabaikan potensi SDM lokal yang kompeten dan bisa berpeluang mengisi posisi strategis tersebut. Kebijakan tersebut disampaikan melalui Surat Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1./K.94/2025 tentang penunjukan Syahrir A. Pasinringi sebagai Ketua Dewan Pengawas RSUD Abdoel Wahab Sjahranie Samarinda, sedangkan nama kedua yakni Fridawaty Rivai sebagai Dewan Pengawas RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan melalui SK Nomor 100.3.3.1/K.96/2025. Berdasarkan hasil SK tersebut, Darlis menyayangkan keputusan itu…
Halonusantara.id, Samarinda – DPRD Kaltim menilai kewenangan pengelolaan Ship to Ship (STS) di perairan Kalimantan Timur semestinya melibatkan peran daerah dan tidak sepenuhnya diatur oleh pemerintah pusat. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mendorong KSOP dapat melibatkan Perusda agar pemanfaatan sumber daya kelautan berdampak langsung bagi daerah. Hasanuddin menjelaskan bahwa pelibatan Perusda bukan semata untuk menambah PAD, tetapi untuk memastikan manfaat ekonomi dari aktivitas kelautan dapat dirasakan lebih merata. Pernyataan tersebut disampaikan usai rapat dengar pendapat terkait pemanfaatan alur sungai serta optimalisasi pendapatan daerah beberapa hari lalu. “Jika regulasi memungkinkan, Perusda perlu diberikan ruang. Ini soal kedaulatan daerah dalam mengelola sumber…
Halonusantara.id, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) mengkritik proses pengerjaan median jalan di beberapa titik di Kota Samarinda, terutama di ruas jalan Pahlawan. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun menyoroti rendahnya kualitas pekerjaan kontraktor yang dinilai jauh dari standar profesional. “Kontraktor seharusnya bisa bekerja lebih baik,” tegasnya. Ia berpendapat bahwa proses pembongkaran median jalan dilakukan tanpa persiapan material pengganti dan terkesan tergesa-gesa. Akibatnya, lokasi proyek tampak semrawut dan berpotensi membahayakan pengendara. Menurutnya, kondisi tersebut dapat memperbesar risiko kerusakan saat hujan turun. “Material harus disiapkan dulu. Kalau terjadi banjir, tanahnya bisa hanyut,” tambahnya.…
Halonusantara.id, Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, mendesak pemerintah daerah segera menindaklanjuti penumpukan sampah kiriman di pesisir dan kawasan wisata di Kabupaten Berau Menurut Syarifatul, sebagian sampah yang kini menumpuk diduga terbawa arus laut dan angin dari luar daerah, termasuk kemungkinan dari luar negeri. “Ini merupakan fenomena alam, bukan sepenuhnya akibat aktivitas masyarakat setempat,” ujar Syarifatul. Ia menegaskan perlunya kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat dalam menangani persoalan sampah. Keterlibatan organisasi kepemudaan dianggap penting agar upaya kebersihan pesisir selaras dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan. “Daerah wisata harus tetap terjaga. Sampah harus segera ditangani,” tegasnya. Meski persoalan sampah kiriman…
Halonusantara.id, Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Shemmy Permata Sari, menekankan pentingnya percepatan pembangunan industri pengalengan ikan di Kota Bontang untuk memperkuat hilirisasi sektor perikanan sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir. Shemmy menambahkan, bahwa industri pengolahan ikan yang langsung menggunakan hasil tangkapan nelayan bisa meningkatkan nilai tambah secara signifikan. Menurutnya, hasil perikanan bisa diolah menjadi produk siap edar sehingga memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibanding produk mentah. “Ini memberi keuntungan berlipat, baik dari peningkatan aktivitas industri maupun pendapatan bagi daerah,” pungkasnya. Ia menilai, industri pengalengan berpotensi membuka lapangan pekerjaan baru, khusunya bagi masyarakat di kawasan pesisir. Menurut Shemmy, keberadaan…
Halonusantara.id, Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menekankan pentingnya penyesuaian kuota haji yang proposional dan adil, terutama bagi daerah dengan pendaftar terbanyak seperti Samarinda dan Balikpapan. Ia menilai jumlah pendaftar harus menjadi dasar utama dalam penetapan kuota, namun kewenangannya tetap berada di kementerian. “Walaupun kementerian yang menentukan kuota haji, seharusnya daerah dengan jumlah pendaftar terbanyak mendapatkan kuota lebih agar masyarakat tidak menunggu terlalu lama,” ucap Agusriansyah. Sebagai contoh, daerah dengan 200 pendaftar seharusnya mendapat kuota lebih besar dibanding daerah yang hanya memiliki sekitar 50 pendaftar. Ia menyinggung kondisi di Jawa Tengah, contohnya Kabupaten Tegal, yang kuotanya turun…
Halonusantara.id, Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahrudin, mengajak generasi muda untuk berperan aktif dalam mendorong pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, keterlibatan pemuda memiliki peran penting dalam memastikan proyek nasional ini berjalan sesuai arah kemajuan bangsa. Ayub sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa IKN bukan hanya soal pembangunan infrastruktur, tetapi juga upaya membangun fondasi untuk masa depan Indonesia. “IKN memiliki potensi sangat besar untuk menjadi kota modern dan kompetitif secara global. Generasi muda kita perlu ikut berperan agar visi tersebut dapat tercapai,” katanya. Menurutnya, pemuda memiliki peran strategis tidak hanya secara teknis, tetapi juga dalam menyuarakan narasi positif,…