Halonusantara.id, Samarinda – Melambatnya aktivitas industri pertambangan batu bara di Kota Samarinda mulai memengaruhi kondisi ketenagakerjaan. Menyikapi situasi tersebut, DPRD Kota Samarinda mendorong pemerintah daerah menyiapkan langkah konkret untuk membantu para pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK), salah satunya melalui dukungan permodalan bagi pelaku usaha baru. Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, mengatakan masyarakat yang kehilangan pekerjaan perlu diberikan peluang untuk membangun sumber penghasilan alternatif. Menurutnya, program peningkatan keterampilan yang telah berjalan akan lebih efektif apabila disertai kemudahan akses terhadap modal usaha. “Yang harus dipersiapkan adalah bagaimana para pekerja eks tambang memiliki keterampilan lain yang bisa dikembangkan menjadi…
Penulis: Halo Nusantara
Halonusantara.id, Samarinda – DPRD Kota Samarinda mendorong pemerintah daerah menyusun pola pembinaan yang lebih terstruktur bagi relawan pengatur lalu lintas yang selama ini membantu mengurai kepadatan kendaraan di sejumlah titik. Keberadaan mereka dinilai masih memberikan manfaat bagi masyarakat, namun perlu didukung dengan aturan dan perlindungan yang memadai. Anggota Komisi III DPRD Samarinda, M. Andriansyah, mengatakan relawan lalu lintas kerap membantu mengatur arus kendaraan di kawasan yang belum sepenuhnya terjangkau petugas resmi. Peran tersebut, menurutnya, cukup dirasakan manfaatnya oleh pengguna jalan, terutama pada jam-jam sibuk. “Di beberapa kawasan, mereka cukup berperan membantu mengatur kendaraan sehingga kemacetan bisa berkurang. Kehadiran mereka juga…
Halonusantara.id, Samarinda – DPRD Kota Samarinda mendorong pemerintah daerah melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap sistem pengelolaan sampah. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang memengaruhi pelayanan kebersihan sehingga solusi yang diambil dapat tepat sasaran. Anggota Komisi III DPRD Samarinda, M. Andriansyah, mengatakan tumpukan sampah yang masih ditemukan di sejumlah titik tidak bisa langsung dijadikan indikator rendahnya kinerja pengelolaan. Menurutnya, terdapat berbagai faktor teknis yang perlu dicermati sebelum menarik kesimpulan. Ia menjelaskan, persoalan seperti armada pengangkut yang mengalami kerusakan, keterbatasan peralatan, hingga kurangnya fasilitas pendukung dapat memengaruhi kelancaran proses pengangkutan sampah di lapangan. “Masyarakat mungkin hanya melihat sampah yang…
Halonusantara.id, Samarinda – Penguatan koordinasi antara organisasi perangkat daerah (OPD) dan DPRD Kota Samarinda dinilai menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Komunikasi yang terjalin secara rutin diyakini mampu mempercepat penyelesaian berbagai kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan. Anggota Komisi III DPRD Samarinda, M. Andriansyah, mengatakan keterbukaan informasi dari setiap OPD sangat diperlukan agar DPRD memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi di lapangan. Dengan begitu, berbagai persoalan dapat diidentifikasi sejak dini dan dicarikan solusi melalui mekanisme yang ada. “Sering kali ada berbagai keterbatasan yang dihadapi perangkat daerah, baik dari sisi sumber daya manusia, sarana pendukung…
Halonusantara.id, Samarinda – Fenomena membludaknya pendaftar di sejumlah sekolah saat Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) kembali menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda. Tingginya minat masyarakat terhadap sekolah yang dianggap favorit dinilai masih menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan di Kota Tepian. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan pemerintah sebenarnya telah melakukan berbagai upaya sosialisasi mengenai mekanisme penerimaan murid baru, mulai dari sistem zonasi, kapasitas sekolah, hingga program pemerataan mutu pendidikan. Namun, preferensi orang tua terhadap sekolah tertentu masih sangat kuat. “Sebagian orang tua memang sudah memiliki sekolah pilihan untuk anaknya. Karena itu, meskipun sosialisasi…
Halonusantara.id, Samarinda – DPRD Kota Samarinda menilai peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) harus menjadi prioritas seiring bertambahnya jumlah penduduk dan berkembangnya aktivitas ekonomi di Kota Tepian. Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat lokal mampu memanfaatkan peluang kerja yang terus bermunculan. Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Yakob Pangedongan, mengatakan pertumbuhan penduduk dapat menjadi kekuatan bagi pembangunan daerah apabila diikuti dengan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Pertumbuhan penduduk bisa menjadi modal pembangunan jika kesempatan kerja juga terus bertambah,” ujarnya, Jumat (12/6/2026). Menurut Yakob, perkembangan investasi di Samarinda membuka peluang ekonomi yang cukup besar. Namun, kondisi tersebut juga menghadirkan…
Halonusantara.id, Samarinda – DPRD Kota Samarinda meminta pemerintah kota mengkaji secara matang rencana penerapan sistem parkir berlangganan sebelum diberlakukan. Selain berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kebijakan tersebut juga harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pelayanan parkir yang lebih baik. Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menilai sektor perparkiran memiliki potensi besar sebagai salah satu sumber penerimaan daerah apabila dikelola secara profesional dan terintegrasi. Meningkatnya jumlah kendaraan di Samarinda, menurutnya, menjadi peluang untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor tersebut. “Potensi pendapatannya cukup besar. Bahkan jika hanya sebagian kendaraan yang terdaftar dalam sistem berlangganan, nilainya tetap sangat signifikan bagi daerah,”…
Halonusantara.id, Samarinda – Pertumbuhan usaha kuliner yang semakin pesat di Kota Samarinda diharapkan tetap memperhatikan kenyamanan masyarakat, khususnya terkait penyediaan lahan parkir. DPRD Kota Samarinda menegaskan setiap pelaku usaha wajib memastikan kebutuhan parkir pelanggan terpenuhi agar tidak memanfaatkan badan jalan yang dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan penyediaan fasilitas parkir merupakan bagian dari tanggung jawab pelaku usaha yang harus dipersiapkan sejak sebelum operasional dimulai. Menurutnya, aktivitas usaha tidak boleh mengorbankan fungsi jalan umum yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. “Setiap usaha harus memperhitungkan kebutuhan parkir sejak awal. Jangan sampai fasilitas yang tidak…
Halonusantara.id, Samarinda – DPRD Kota Samarinda meminta pemerintah pusat mengevaluasi kebijakan perpajakan terbaru bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Regulasi tersebut dinilai perlu disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan agar tidak menghambat pertumbuhan usaha kecil yang masih berjuang memulihkan dan mengembangkan usahanya. Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026, pemerintah tetap memberlakukan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5 persen bagi pelaku usaha dengan omzet hingga Rp4,8 miliar per tahun. Namun, fasilitas tersebut kini hanya diberikan kepada wajib pajak orang pribadi, PT Perorangan, dan koperasi. Sementara itu, badan usaha berbentuk Commanditaire Vennootschap (CV), firma, perseroan terbatas (PT),…
Halonusantara.id, Samarinda– Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) diperkirakan tidak hanya berdampak pada sektor impor, tetapi juga berpotensi mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok di Kota Samarinda. Kondisi tersebut dinilai terjadi akibat meningkatnya biaya distribusi yang menjadi penopang utama pasokan barang ke daerah. Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Joha Fajal, mengatakan gejolak nilai tukar rupiah memiliki pengaruh terhadap biaya logistik karena berkaitan erat dengan sektor energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM) yang menjadi komponen penting dalam aktivitas transportasi. Menurutnya, perdagangan minyak dunia yang menggunakan mata uang dolar membuat pelemahan rupiah berpotensi meningkatkan biaya pengadaan energi, meski transaksi di…