Halonusantara.id, Samarinda – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, kembali menyoroti masalah kendaraan dinas milik Pemprov Kaltim yang sampai saat ini masih belum dikembalikan oleh sejumlah pejabat yang telah pensiun. Dirinya menyoroti pentingnya kesadaran diri dalam pengembalian aset daerah tanpa harus menunggu instruksi resmi. Data dari BPKAD Kaltim mencatat masih terdapat 86 unit kendaraan dinas yang belum kembali dan tersebar di 15 SKPD. Termasuk 34 unit di Sekretariat Daerah, 6 unit di Dinas Pariwisata, 1 unit di Dinas Kesehatan, dan 2 unit di Inspektorat. Selain itu, kendaraan dinas juga tersebar di Dinas Lingkungan Hidup 1 unit, Dinas…
Penulis: Halo Nusantara
Halonusantara.id, Samarinda – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud mengungkapkan bahwa dirinya masih belum menerima laporan resmi hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar beberapa waktu yang menyoroti tuntutan masyarakat adat terkait pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH). “Kemarin DBH dari masyarakat adat itu kalau enggak salah, kebetulan saya enggak ikut itu karena sedang di luar kota. Hasilnya saya belum tahu juga,” ujarnya. Ketua DPRD Kaltim menegaskan, meskipun tidak sempat mengikuti RDP, dirinya berkomitmen akan tetap memperjuangkan revisi pemangkasan DBH Kaltim. Hasanuddin mengatakan akan melakukan koordinasi lintas partai dan memaksimalkan peran Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). “Yang jelas mereka memperjuangkan…
Halonusantara.id, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sampai saat ini belum mengeluarkan keputusan resmi mengenai Penetapan Upah Minimun Provinsi (UMP) Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2026 Seharusnya penetapan ini telah dikeluarkan mengingat penetapan UMP ini telah di atur jelas oleh regulasi ketenagakerjaan. Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menegaskan seharusnya pemerintah tidak menunda proses penetapan UMP karena mekanisme perhitungannya sudah ditetapkan secara baku dan harus dijalankan sesuai aturan. “Regulasi mewajibkan UMP ditinjau dan diputuskan setiap tahun. Formulanya pun sudah tersedia dan tinggal dijalankan,” ujarnya. Penetapan UMP berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah direvisi melalui…
Halonusantara.id, Samarinda – Komisi II DPRD Kaltim terus melanjutkan pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang mengatur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni PT. Migas Mandiri Pratama (MMP) dan PT. Penjamin Kredit Daerah (Jamkrida). Komisi II DPRD Kaltim juga mengusulkan penambahan waktu satu bulan untuk menyempurnakan regulasi tersebut agar lebih matang. Sabaruddin Panrecelle ,Ketua Komisi II DPRD Kaltim mengungkapkan bahwa proses pembahasan Raperda mengalami keterlambatan dari jadwal awal yang ditargetkan karena terdapat satu pasal yang perlu di bahas bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar sejalan dengan regulasi pemerintah pusat. “Ini yang membuat progres kami sedikit terhambat. Konsultasi ke Kemendagri wajib…
Halonusantara.id, Samarinda – Program Gratispol dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) memasuki tahap baru usai penyaluran dana sebesar Rp. 44,5 miliar kepada tujuh Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Meski PTN telah mendapat penyaluran dana , namun distribusi dana ke Perguruan Tinggi Swasta (PTS) tak kunjung terealisasi. Hambatan verifikasi berkas dan pembaruan rekening yang belum diselesaikan oleh sejumlah PTS membuat dana tersebut belum terdistribusi. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp. 96 miliar ke seluruh perguruan tinggi, dengan Rp. 26 miliar dialokasikan bagi PTS, namun penyaluran dana mash belum bisa dilakukan jika masih ada kendala yang ditemukan. Menurut Anggota Komisi IV DPRD…
Halonusantara.id, Samarinda – Pemerintah Pusat berencana melakukan pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) pada tahun 2026 mendapat respon keras dari banyak kalangan terutama dari legislator Kaltim. Muhammad Samsun, Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), mendukung penuh langkah yang dilakukan pihaknya dalam penolakan DBH yang direncanakan akan diterima Kaltim pada 2026 mendatang. Seharusnya Kalimantan Timur mendapatkan DBH cukup besar yang sesuai dengan undang – undang, mengingat Kalimantan Timur menjadi salah satu daerah penghasil energi terbesar di Indonesia. “Kaltim selama ini selalu menjadi anak manis, selalu adem dan tenang,” ucapnya. Meski kondisi masyarakat kaltim kondusif. Samsun menyebutkan bahwa kesejahteraan masyarakat harus tetap…
Halonusantara.id, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) beberapa waktu lalu menggelar rapat gabungan antara Komisi I dan Komisi III guna membahas persoalan mendesak yang berkaitan dengan pembangunan di Kalimantan Timur Komisi III berkomitmen akan terus mengawal pembangunan infrastruktur, meskipun pembahasan anggaran serta persoalan lahan masih terus dilakukan. Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, menegaskan bahwa persoalan lahan bukan berada dalam kewenangan dirinya. Ia menghadiri rapat tersebut karena di undang oleh Komisi I untuk memberikan pandangan terkait pembangunan infrastruktur yang sedang dan akan berjalan nantinya. “Komisi III itu diundang Komisi I karena persoalan pembahasan lahan. Itu memang…
Halonusantara.id, Samarinda – Penguatan peraturan terkait Participating Interest (PI) dan kewajiban Corporate Sosial Responsibility (CSR) dalam revisi Peraturan Daerah (Perda) terus dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur terus memperkuat peraturan terkait Participating Interest (PI) dan kewajiban Corporate Sosial Responsibility (CSR) melalui revisi Peraturan Daerah (Perda). Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menegaskan bahwa selama ini realisasi PI sebesar 10 persen terutama pada sektor krusial seperti migas belum maksimal sehingga perlu perhatian dan penanganan lebih lanjut. “PI 10 persen itu wajib. Namun faktanya masih ada perusahaan yang belum memenuhi secara…
Halonusantara.id, Samarinda – Seorang Ibu Rumah Tangga (IRT), Nirmala, layangkan somasi kepada empat pegawai Bank Mandiri Cabang Samarinda, karena diduga melakukan penggelapan yang mengakibatkan kerugian hingga ratusan juta rupiah. Keempat pegawai Bank Mandiri Cabang Samarinda tersebut diantaranya Ridwan Nur, Setyo Oetomo, Ginanjar Widodo, Wahyu Prasetya. Nirmala melalui kuasa hukumnya Sri Fitriah, mengatakan bahwa keempat pegawai Bank Mandiri tersebut diduga telah melakukan upaya dugaan penipuan sebagaimana diatur pada pasal 378 KUHP. “Kita sudah layangkan somasi kepada empat pegawai tersebut ditebuskan juga ke pimpinan pusat Bank Mandiri sejak 7 Juli 2025 lalu. Jika tidak ada etikat baik, maka kami akan segera membuat…
Halonusantara.id, Samarinda – Kapolda Kalimantan Timur (Kaltim) Irjen Pol Endar Priantoro meninjau secara langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bhayangkara yang berlokasi di Jalan Bhayangkara, Kecamatan Samarinda Kota. Kehadiran SPPG Samarinda ini menjadi bagian dari dukungan Polda Kaltim terhadap program prioritas pemerintah pusat, Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan implementasi dari Asta Cita Presiden. Sebelumnya, dua SPPG telah lebih dulu beroperasi di Balikpapan dan Kutai Barat. Dalam kunjungannya, Kapolda menegaskan bahwa pihaknya siap menjalankan program tersebut secara optimal. “Kami dari jajaran Polda Kalimantan Timur komitmen untuk mensukseskan program ini,” ujar Kapolda, Ia juga menekankan bahwa pelaksanaan program di SPPG Samarinda…