Halonusantara.id, Samarinda – Musyawarah Daerah (Musda) ke-14 Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kalimantan Timur yang akan digelar pada 8 September 2025 di Kota Balikpapan diproyeksikan menjadi ajang penyatuan lima versi kepengurusan KNPI yang selama ini berjalan sendiri-sendiri. Ketua Karteker DPD KNPI Kaltim, Aris Nur Huda, menegaskan bahwa Musda kali ini memiliki misi lebih besar dari sekadar pemilihan ketua baru. Pasalnya, pihaknya ngin memulihkan soliditas pemuda Kaltim. “Musda ke-14 ini bukan hanya soal suksesi kepemimpinan, tapi momentum merajut kembali persatuan di tengah dinamika lima versi KNPI yang sempat terbelah,” ungkapnya, Selasa (26/8). Aris menambahkan, keterlibatan seluruh organisasi…
Penulis: Halo Nusantara
Halonusantara.id, Kutai Kartanegara – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Komisi IV menegaskan komitmennya mengawal kasus pencabulan yang terjadi di Pondok Pesantren Ibadurrohman, Tenggarong Seberang. Isu ini dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak terkait, Selasa (26/8/2025). Anggota Komisi IV DPRD Kukar, Fatlon Nisa, menyampaikan bahwa pihaknya akan segera melakukan kunjungan lapangan ke pondok pesantren tersebut untuk memastikan penanganan kasus berjalan baik. “Dalam waktu dekat ini kita jadwalkan. Kemungkinan bisa dilakukan hari Minggu, tapi kepastiannya akan kami sampaikan H-1 atau H-2 sebelum turun ke lapangan,” ujar Fatlon, mewakili Ketua Komisi IV Andi Faisal. Menurutnya, salah satu perhatian DPRD adalah dampak…
Halonusantara.id, Kutai Kartanegara – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tahun 2026 diprediksi mengalami penurunan tajam. Dari tahun sebelumnya sekitar Rp12 triliun, kini angkanya diperkirakan hanya Rp7,5 triliun. Meski demikian, Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menegaskan penurunan tersebut bukan penghalang dalam pembangunan daerah. Ia menyebut angka tersebut belum final karena masih menyesuaikan regulasi dan kebijakan Kementerian Keuangan. “Karena itu, bisa dipastikan APBD kita akan terkoreksi,” ujarnya usai Rapat Paripurna ke-4 masa sidang I, Senin (25/8/2025). Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi semangat pemerintah daerah dalam menjalankan program prioritas. Fokus pembangunan tetap diarahkan pada infrastruktur dasar hingga…
Halonusantara.id, Kutai Kartanegara – Anggota Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Akbar Haka Saputra, menegaskan bahwa kasus pencabulan yang menimpa sejumlah santri di salah satu pondok pesantren (ponpes) di Kecamatan Tenggarong Seberang tidak boleh dipandang semata-mata sebagai persoalan lembaga atau individu tertentu. Menurutnya, tragedi ini adalah persoalan kemanusiaan yang harus ditangani secara serius. “Kami menjenguk korban dan langsung berdiskusi, menyaksikan betapa tertekannya wajah mereka. Itu membuat kami meminta diadakannya RDP. Tahap pertama kemarin penuh haru. Saya sendiri gemetaran karena melihatnya dari sudut pandang sebagai orang tua,” ucap Akbar saat RDP bersama pihak terkait, Selasa (26/8/2025). Sebelumnya, Akbar bersama Tim…
Halonusantara.id, Kutai Kartanegara – Kasus dugaan pencabulan yang melibatkan seorang ustaz di salah satu pondok pesantren (ponpes) di Kecamatan Tenggarong Seberang kembali mendapat sorotan tajam. Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menilai kasus ini bukan perkara biasa, melainkan tragedi besar yang mengkhianati amanah orang tua. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) kedua bersama pengacara korban, pemerintah, dan pihak ponpes, Anggota Komisi IV Sri Muryani menyampaikan sikap kerasnya. “Saya berbicara bukan hanya sebagai anggota DPRD, tapi juga sebagai perempuan, sebagai ibu. Kejadian ini membuat saya pribadi sangat marah. Sebagai perempuan saya sangat marah,” tegas Sri, Selasa (26/8/2025). Sri mengingatkan bahwa kasus ini…
Halonusantara.id, Kutai Kartanegara – DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan komitmennya untuk mengawal kasus pencabulan yang terjadi di salah satu pondok pesantren (ponpes) di Kecamatan Tenggarong Seberang hingga tuntas. Wakil Ketua III DPRD Kukar, Aini Faridah, menyebut kasus tersebut sebagai musibah besar yang mencoreng dunia pesantren. “Mungkin ini merupakan satu musibah. Musibah yang dihadapi oleh pondok pesantren,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama pihak terkait, Selasa (26/8/2025). Aini meminta Kementerian Agama (Kemenag) Kukar memperketat pengawasan terhadap seluruh ponpes di daerah agar peristiwa serupa tidak terulang. “Sehingga tidak ada yang seperti ini lagi. Paling tidak bagaimana ke depannya jangan seperti…
Halonusantara.id, KUTAI KARTANEGARA – Anggota Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Akbar Haka, mengingatkan pemerintah daerah agar tidak hanya fokus pada transisi menuju ekonomi terbarukan, tetapi juga memastikan kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam menghadapi perubahan tersebut. Menurutnya, peralihan dari ketergantungan sumber daya alam menuju ekonomi berkelanjutan masih minim persiapan, khususnya dalam peningkatan kapasitas SDM. “Kita sepakat ekonomi terbarukan itu keharusan. Sumber daya alam akan habis, suka tidak suka. Tapi kita sering lengah pada proses transisinya. SDM tidak disiapkan dengan baik,” ujar Akbar, Senin (25/8/2025). Ia mencontohkan, kebijakan stimulus bagi pelaku ekonomi kreatif berisiko tidak efektif bila tidak diiringi seleksi…
Halonusantara.id, KUTAI KARTANEGARA – Anggota Komisi I DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Erwin, menyoroti keberadaan lahan tidak produktif yang masih dikuasai perusahaan di wilayah Dapil 6. Ia menilai, lahan tersebut seharusnya bisa dioptimalkan untuk mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Di Dapil saya ada lahan yang secara administratif masih dalam HGU perusahaan, tapi kondisinya sudah tidak produktif. Bahkan sebagian sudah dikelola pihak-pihak tanpa legal standing yang jelas. Ini seharusnya bisa dimanfaatkan pemerintah daerah,” kata Erwin, Senin (25/8/2025). Ia menegaskan, jika lahan itu dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau perusahaan daerah, maka aset tersebut bisa memberikan kontribusi nyata bagi keuangan daerah.…
Halonusantara.id, KUTAI KARTANEGARA – Anggota Komisi I DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Erwin, meminta agar legislatif dilibatkan secara aktif dalam pengawasan dan perumusan pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) maupun Rencana Induk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPN) dari perusahaan-perusahaan besar di Kukar. Menurut Erwin, meski banyak perusahaan besar beroperasi di Kukar, keterlibatan DPRD dalam mengawasi kontribusi sosial mereka selama ini masih sangat terbatas. “Setahu saya, investasi terbesar di Kukar. Di luar sektor migas, berada di dapil saya. Tapi faktanya, kami sulit bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan itu untuk mendukung visi-misi pembangunan daerah,” ujarnya, Senin (25/8/2025). Ia menambahkan, DPRD kerap menerima keluhan masyarakat…
Halonusantara.id, Samarinda – Persoalan pengelolaan sampah di Kota Samarinda dinilai masih jauh dari harapan, meski regulasi sudah tersedia. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, menegaskan bahwa aturan yang ada tidak akan berarti jika tidak diiringi tindakan tegas di lapangan. “Sudah ada Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang larangan membuang sampah sembarangan dan Perwali Nomor 18 Tahun 2022 mengenai sanksi administratif. Namun kalau tidak ditegakkan, ya hasilnya tetap sama,” ujarnya, Senin (25/8/2025). Ia menekankan bahwa regulasi tersebut sebenarnya sudah cukup lengkap, termasuk sanksi denda hingga ancaman pidana. Sayangnya, lemahnya penegakan membuat masyarakat belum disiplin. “Kita masih minim…