Halo Nusantara. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menyampaikan DPRD yang anggotanya merupakan bagian dari partai politik dan akan ikut dalam Pemilu pada 2024 mendatang, harus mampu mengajak semua pihak menciptakan iklim kondusif dalam Pemilu. “Tentu saja semua anggota DPRD harus mampu mendorong kondusivitas pemilu, salah satunya adalah dengan melakukan pengarahan agar mengikuti proses pemilu sesuai aturan,” ujar Hasanuddin setelah menghadiri rapat koordinasi (Rakor) Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) dan Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ASDEPSI) di Jakarta, Selasa 25 Oktober 2022. Menurutnya, sesuai arahan Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro, anggota DPRD sebagai bagian dari Pemilu, menang benar harus dapat…
Penulis: Halo Nusantara
Halo Nusantara. Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono mendukung pemerintah untuk meneruskan program bebas pajak bagi pengemudi ojek online selama setahun. Apalagi, dia menyatakan, kebijakan itu telah didiskusikan bersama Kepala Bapenda Kaltim. “Kalau kemarin saya sudah bicara dengan ibu Ismi ada terobosan baru yaitu STNK paperless,” katanya. Selama ini, urai politisi muda Partai Golkar itu, masyarakat harus menunggu dari Samsat untuk mendapatkan surat aslinya. “Setidaknya terobosan yang sudah dijalankan hingga hari ini, tentu sebuah kemajuan luar biasa,” ujarnya. “Apalagi ada program bebas pajak untuk ojol selama setahun,” timpal Nidya Listiyono. Dia juga menerangkan bahwa segmen bantuan tentu juga dimiliki…
Halo Nusantara. Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltim Muhammad Samsun, saat menghadiri rapat koordinasi (Rakor) Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) dan Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ASDEPSI) di Jakarta, Selasa (25/10) mengatakan, perlu ada biaya dari APBD untuk pemilu. “Dari sisi budgeting, harus ada biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikeluarkan untuk di daerah, baik biayanya dikeluarkan dari dana cadangan maupun biaya yang dialokasikan khusus,” ujar Samsun di Jakarta, Selasa lalu. Dalam rakit itu ia juga mengatakan, ada beberapa ketidaksamaan dalam memahami dan menterjemahkan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2017, khususnya terkait dengan penguatan DPRD, sehingga…
Halo Nusantara. Komisi IV DPRD Kaltim, Reza Pahlevi, menghadiri Hari Santri Nasional di GOR Segiri, Sabtu 22 Oktober 2022. Turut hadir dalam Hari Santri Nasional adalah Habib Muhammad bin Muchdor Al Althos, Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Farid Wadjdy, Plt Kepala Kemenag Kaltim Ahmad Ridani, serta Staf Ahli Gubernur Kaltim Diddy Rusdiansyah. Ada pula anggota DPRD Kaltim yang juga Wakil Ketua GP Ansor Kaltim Sapto Pramono. Dalam momentum itu, Reza Fachlevi mengajak masyarakat menjadikan Hari Santri sebagai momen untuk selalu semangat dalam membangun bangsa dan negara dari sisi manusianya. “Karena manusia yang bermartabat menjadikan bangsa ini semakin kuat. Momen Hari Santri…
Halo Nusantara. Anggota DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang mengatakan, Kaltim harus mempertahankan kerja sama dengan daerah lain yang menjadi penghasil pangan. Alasannya, tentu agar ketahanan pangan di Kaltim tetap terjaga. “Untuk beras misalnya, Kaltim tiap tahun selalu mendatangkan beras dari luar daerah baik Jawa dan lainnya sekitar 30 persen karena belum mampu swasembada beras, belum termasuk kebutuhan pangan lainnya,” katanya. Sembari pihak terkait bersama petani berupaya meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, maka Pemprov Kaltim harus terus melakukan koordinasi dengan daerah penghasil, jika perlu mengembangkan kerja sama dengan daerah lain yang produksi pangannya melimpah. Katanya, Pemprov Kaltim selama ini telah memfasilitasi…
Halo Nusantara. Komisi IV DPRD Kaltim memberikan sorotan serius soal administrasi kependudukan di Kaltim. Apalagi, hal ini berkaitan dengan kewajiban anak-anak untuk bersekolah. Ketua Fraksi PDI-P DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis meminta, jangan sampai ada calon siswa yang ditolak bersekolah hanya karena terbentur aturan kependudukan. Seperti diketahui, administrasi kependudukan menjadi salah satu syarat calon siswa untuk bisa mendaftar di tingkat SMA jalur zonasi. ”Jangan sampai anak-anak ditolak sekolah karena aturan zonasi,” tegasnya. Menurut Ananda Emira Moeis, alamat pada KK yang diterbitkan disyaratkan paling singkat satu tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Aturan ini pun dikhawatirkan menjadi kendala bagi peserta didik baru…
Halo Nusantara. Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono, meminta Pemprov Kaltim memastikan besaran persentase pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) sektor kelapa sawit antara Pemprov Kaltim dengan kabupaten/kota. “Persentase pembagian antara Pemprov Kaltim dan kabupaten/kota yang merupakan daerah penghasil atau memiliki perkebunan kelapa sawit harus jelas, harus dibagi proporsional, makanya kami akan panggil semua OPD terkait untuk duduk bersama membicarakan hal ini,” katanya. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang akan diajak duduk bersama itu antara lain Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kaltim, kemudian Dinas Perkebunan Kaltim bersama kabupaten/kota yang menjadi penghasil sawit. Hal ini dikatakan Nidya Listiyono karena mulai 2023…
Halo Nusantara. DPRD Kaltim menambah durasi kerja Pansus Kesenian Daerah. Kebijakan itu ditetapkan di rapat paripurna saat membahas laporan kerja Pansus)Kesenian Daerah, Selasa 18 Oktober 2022. Ketua Pansus Kesenian Daerah Sarkowi V Zahry meminta adanya penambahan waktu kerja pansus selama satu bulan. Alasannya, lantaran ada perubahan judul dan substansi dari raperda kesenian daerah menjadi Raperda Kemajuan Kebudayaan Kaltim. “Sesuai dengan tahapan, jadi Pansus Kesenian Daerah ini akan berubah jadi Raperda Kemajuan Kebudayaan, akan ada perubahan dari substansi dan judul, jadi kami masih perlu mencari referensi,” kata Sarkowi, Selasa 18 Oktober 2022. “Termasuk studi banding dengan daerah yang lain, kemudian nanti…
Halo Nusantara. Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun berharap jalan provinsi sudah selesai di 2023 mendatang. Terutama di wilayah pesisir. “Saat ini sejumlah Jalan di pesisir sedang dalam proses, mudah-mudahan di tahun 2023 sudah selesai,” katanya. Muhammad Samsun menyatakan tahun ini jalan tersebut sedang dikerjakan. Memang, di dalam pengerjaanya perlu waktu dan tentunya ada proses. Makanya dia meminta kepada masyarakat agar mengerti dan memaklumi jika selama proses itu barangkali membuat aktivitas masyarakat ada yang terganggu. “Saat ini mungkin aktivitas masyarakat ada yang terganggu seperti perjalanannya terhambat dan sebagainya. Saya mohon dimaklumi , Insya Allah kalau sudah baik semua masyarakat juga…
Halo Nusantara. Anggota DPRD Kaltim meminta pemerintah provinsi setempat selalu melibatkan legislator ketika akan memberikan penyertaan modal usaha bagi Perusda. “Kami minta Pemprov hendaknya selalu melibatkan DPRD jika ingin memberikan penyertaan modal kepada perusahaan daerah, karena salah satu fungsi DPRD adalah pengawasan, supaya kami bisa mengawasi penggunaan dana yang disalurkan,” sebut anggota DPRD Kaltim M Udin. Hal ini dia sampaikan karena sebelumnya penyertaan modal dari Pemprov Kaltim untuk salah satu Perusda setempat tidak melibatkan DPRD, sehingga sebelum ini pihaknya tidak mengetahui adanya penyertaan modal usaha tersebut. Padahal seharusnya pengajuan anggaran penyertaan modal oleh Perusda melalui Pemprov Kaltim kepada Komisi II…