Penulis: Halo Nusantara

Halonusantara.id, Kutai Kartanegara – Anak yang menjalani pernikahan pada usia dini membutuhkan pendampingan khusus, terutama untuk menghadapi persoalan psikologis dan kesiapan menjalani kehidupan rumah tangga. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kutai Kartanegara (Kukar) pun melibatkan psikolog dalam proses asesmen dan pembinaan. Kepala DP3A Kukar, Syafliansyah, mengatakan pihaknya masih menerima laporan maupun permintaan asesmen terhadap anak-anak yang menikah pada usia muda. Dalam penanganannya, DP3A melakukan pembinaan sesuai kebutuhan dengan melibatkan tenaga psikolog. Asesmen tersebut diperlukan untuk mengetahui kondisi anak sekaligus menentukan bentuk pendampingan yang tepat. “Tugas kami melakukan proses pembinaan, karena dalam mengarungi rumah tangga itu tidak semudah yang…

Read More

Halonusantara.id, Kutai Kartanegara – Keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan dalam memperluas layanan transportasi sekolah di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Untuk mengatasinya, Dinas Perhubungan (Dishub) Kukar mendorong keterlibatan perusahaan dan masyarakat dalam penyediaan bus bagi pelajar, terutama di wilayah yang sulit dijangkau angkutan umum. Kepala Dishub Kukar, Ahmad Junaidi, mengatakan kebutuhan transportasi pelajar masih menjadi perhatian pemerintah daerah. Sejumlah kawasan, termasuk wilayah perkebunan dan desa yang aksesnya terhambat jalur pipa minyak dan gas bumi (migas), membutuhkan dukungan sarana transportasi khusus. “Karena itu, kami berharap perusahaan-perusahaan di sekitar wilayah tersebut dapat berkolaborasi membantu penyediaan bus sekolah. Dukungan serupa juga kami harapkan di…

Read More

Halonusantara.id, SAMARINDA – Perkara hukum yang menjerat Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Varia Niaga menjadi perhatian DPRD Samarinda. Legislatif meminta proses penanganan kasus tersebut berjalan secara transparan dan profesional, sekaligus tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Viktor Yuan, mengatakan langkah penegakan hukum yang dilakukan Polda Kalimantan Timur perlu dihormati. Meski demikian, penetapan seseorang sebagai tersangka tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya kesalahan sebelum proses peradilan selesai. “Kita harus menghormati proses hukum yang sudah dilakukan oleh Polda Kalimantan Timur. Kita mendukung pengusutan perkara secara transparan dan profesional,” kata Viktor, Rabu (4/11/2026). Ketua Fraksi Partai…

Read More

Halonusantara.id, SAMARINDA – Pengawasan terhadap perusahaan daerah dinilai perlu diperkuat untuk mencegah munculnya persoalan hukum dalam aktivitas bisnis. DPRD Samarinda mengingatkan, pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus mengutamakan profesionalisme dan kepatuhan terhadap aturan, bukan semata-mata berorientasi pada keuntungan. Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Viktor Yuan, mengatakan setiap aktivitas usaha Perumda memiliki risiko yang harus diperhitungkan secara cermat. Apalagi, perusahaan daerah menjalankan kegiatan bisnis dengan melibatkan modal pemerintah yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. “Selain mendapatkan potensi PAD dan keuntungan, Perumda juga harus memperhatikan koridor-koridor hukum, terutama hukum bisnis,” ujarnya, Rabu (4/11/2026). Menurut Viktor, persoalan hukum yang menjerat Direktur Perumda Varia…

Read More

Halonusantara.id, SAMARINDA – Kepastian hukum atas lahan yang telah lama dikuasai masyarakat di kawasan bekas Lokalisasi Bayur, Kecamatan Samarinda Utara, kini menjadi perhatian DPRD Samarinda. Pasalnya, tanah seluas sekitar 10 hektare tersebut tercatat sebagai aset Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda sejak 2014, meskipun warga mengklaim telah menguasainya sejak sekitar 1980. Persoalan ini berdampak pada upaya masyarakat memperoleh legalitas kepemilikan tanah. Warga mengaku kesulitan mengurus sertifikat karena pihak kelurahan dan kecamatan tidak bersedia menandatangani dokumen administrasi dengan alasan lahan tersebut sudah tercatat sebagai aset pemerintah. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, meminta pemerintah kota tidak terburu-buru mengambil keputusan hanya berdasarkan pencatatan…

Read More

Halonusantara.id, Kutai Kartanegara – Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an dan Hadis (MTQH) XLVI tingkat Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) 2026 di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) diperkirakan menciptakan perputaran uang hingga Rp1,8 miliar. Potensi tersebut berasal dari aktivitas belanja sekitar 1.516 kafilah yang diperkirakan berada di Kukar selama 12 hari, mulai 3 hingga 12 Desember 2026. Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengatakan perhitungan tersebut menggunakan asumsi setiap peserta membelanjakan uang sekitar Rp100 ribu per hari selama berada di Kukar. “Kalau diasumsikan jumlah kafilah dan ofisial kurang lebih 1.516 orang, kemudian setiap orang belanja katakanlah Rp100 ribu sehari, dikalikan 12 hari,” ujarnya, Selasa (3/11/2026).…

Read More

Halonusantara.id, Kutai Kartanegara – Kerusakan turap di kawasan Taman Musik Tenggarong menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Evaluasi konstruksi akan dilakukan untuk memastikan fasilitas publik tersebut dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar, Wiyono, mengatakan pemerintah tidak ingin perbaikan dilakukan tanpa perhitungan teknis yang matang. Sebab, penanganan harus mampu mencegah kerusakan serupa kembali terjadi. Menurutnya, kajian bersama akademisi dan tim teknis akan dilakukan untuk menentukan kebutuhan penanganan, termasuk kemungkinan penambahan struktur penguatan apabila turap harus dibangun kembali. “Kalau memang harus dibangun kembali, kita berharap konstruksinya tidak mengalami kejadian serupa. Artinya, harus ada perkuatan-perkuatan tertentu,” ujarnya…

Read More

Halonusantara.id, Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai mematangkan persiapan infrastruktur dan teknis penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran dan Hadis (MTQH) XLVI tingkat Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) 2026. Selain menyiapkan venue lomba, pemerintah daerah juga menyusun langkah antisipasi untuk mencegah kendala selama kegiatan berlangsung. Persiapan tersebut dipaparkan dalam ekspos MTQH XLVI Kaltim 2026 di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Selasa (3/11/2026). Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengatakan pihaknya telah menerima arahan dan masukan dari pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kaltim terkait rencana kegiatan, jadwal, logo, maskot, hingga kebutuhan teknis lainnya. Ia memastikan Kukar siap menjadi tuan rumah dan akan…

Read More

Halonusantara.id, SAMARINDA – Ketidakstabilan pasokan listrik di Samarinda menjadi perhatian DPRD. Perusahaan Listrik Negara (PLN) diminta tidak hanya berfokus pada rencana pemberian kompensasi kepada pelanggan, tetapi juga memastikan persoalan yang memicu pemadaman bergilir dapat diselesaikan secara menyeluruh. Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, menegaskan bahwa kompensasi tidak serta-merta mampu mengganti kerugian yang dialami masyarakat akibat terhentinya pasokan listrik. Dampaknya bahkan dapat lebih besar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang aktivitas operasionalnya bergantung pada ketersediaan energi listrik. Menurutnya, kepastian pasokan listrik yang stabil harus menjadi prioritas PLN. Sebab, gangguan listrik tidak hanya menghambat kebutuhan rumah tangga, tetapi juga berpotensi…

Read More

Halonusantara.id, SAMARINDA – Keterlibatan generasi muda dalam pembangunan daerah dinilai perlu mendapat perhatian lebih serius. DPRD Samarinda mengakui, selama ini partisipasi pemuda belum optimal, terutama dalam proses perumusan kebijakan yang menentukan arah pembangunan kota. Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie, menyebut keterlibatan kalangan pemuda di lembaga legislatif masih sangat terbatas. Padahal, generasi muda memiliki potensi pemikiran dan gagasan yang dapat menjadi pertimbangan dalam menyelesaikan berbagai persoalan daerah. “Kalau saya selama di DPRD, keterlibatan pemuda secara formal itu sangat minim sekali,” ungkap Novan, Selasa (3/11/2026). Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bagi DPRD, khususnya dalam membangun komunikasi yang…

Read More