Halonusantara.id, Samarinda – DPRD Kota Samarinda meminta pemerintah pusat mengevaluasi kebijakan perpajakan terbaru bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Regulasi tersebut dinilai perlu disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan agar tidak menghambat pertumbuhan usaha kecil yang masih berjuang memulihkan dan mengembangkan usahanya. Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026, pemerintah tetap memberlakukan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5 persen bagi pelaku usaha dengan omzet hingga Rp4,8 miliar per tahun. Namun, fasilitas tersebut kini hanya diberikan kepada wajib pajak orang pribadi, PT Perorangan, dan koperasi. Sementara itu, badan usaha berbentuk Commanditaire Vennootschap (CV), firma, perseroan terbatas (PT),…
Penulis: Halo Nusantara
Halonusantara.id, Samarinda– Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) diperkirakan tidak hanya berdampak pada sektor impor, tetapi juga berpotensi mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok di Kota Samarinda. Kondisi tersebut dinilai terjadi akibat meningkatnya biaya distribusi yang menjadi penopang utama pasokan barang ke daerah. Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Joha Fajal, mengatakan gejolak nilai tukar rupiah memiliki pengaruh terhadap biaya logistik karena berkaitan erat dengan sektor energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM) yang menjadi komponen penting dalam aktivitas transportasi. Menurutnya, perdagangan minyak dunia yang menggunakan mata uang dolar membuat pelemahan rupiah berpotensi meningkatkan biaya pengadaan energi, meski transaksi di…
Halonusantara.id, Samarinda– DPRD Kota Samarinda bersama Pemerintah Kota Samarinda terus mematangkan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Sempadan Sungai sebagai langkah memperkuat penataan kawasan bantaran sekaligus mendukung upaya pengendalian banjir di ibu kota Kalimantan Timur. Regulasi tersebut saat ini telah memasuki tahap akhir pembahasan. Nantinya, perda akan menjadi dasar hukum dalam mengatur batas pembangunan di sepanjang aliran sungai, termasuk kawasan yang berada di sekitar anak Sungai Karang Mumus (SKM), sehingga penataan kawasan dapat dilakukan secara lebih terarah. Ketua Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Samarinda, Achmad Sukamto, mengatakan draf raperda segera diserahkan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) setelah seluruh pembahasan…
Halonusantara.id, Samarinda – Pengungkapan jaringan narkoba di kawasan Gang Langgar, Samarinda, menuai perhatian dari DPRD Kota Samarinda. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menilai kasus tersebut menjadi alarm serius karena aktivitas ilegal itu disebut telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Samri mengatakan, lokasi peredaran narkoba yang berada di sekitar kawasan aparat keamanan turut menambah keprihatinan masyarakat. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat agar praktik serupa tidak terus berulang. “Ini tentu menjadi perhatian bersama karena aktivitas seperti itu disebut sudah lama terjadi. Artinya pengawasan harus benar-benar diperkuat,” kata Samri, Senin (18/5/2026). Ia memberikan apresiasi kepada Dittipid…
Halonusantara.id, Samarinda – Rencana pemindahan kawasan pergudangan dari Jalan Ir Sutami menuju kawasan Palaran mendapat dukungan sebagai upaya menata arus distribusi logistik sekaligus mengurangi kemacetan di Kota Samarinda. Langkah tersebut dinilai mampu menciptakan sistem transportasi barang yang lebih tertata dan efisien di masa mendatang. Sekretaris Komisi I DPRD Samarinda, Ronal Stephen Lonteng, mengatakan relokasi kawasan pergudangan dapat dilakukan apabila seluruh aspek pendukung telah dipersiapkan dengan baik, mulai dari infrastruktur hingga kesiapan para pelaku usaha. “Sepanjang semua aspek pendukung sudah siap, relokasi ini bisa dijalankan tanpa kendala berarti,” ujarnya. Ia menuturkan, kawasan pergudangan di Jalan Ir Sutami selama ini masih aktif…
Halonusantara.id, Samarinda – DPRD Kota Samarinda meminta pemerintah daerah berhati-hati dalam menangani persoalan pembangunan Gereja Toraja di kawasan Samarinda Seberang. Belum terbitnya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di tengah munculnya penolakan dari sebagian warga dinilai berpotensi menimbulkan gesekan sosial apabila tidak diselesaikan secara tepat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Saputra, mengatakan persoalan rumah ibadah tidak hanya berkaitan dengan administrasi perizinan, tetapi juga menyangkut kondisi sosial masyarakat sekitar. Karena itu, menurutnya, pemerintah perlu mengedepankan pendekatan yang bijaksana dalam mengambil keputusan. “Masalah seperti ini harus dilihat secara menyeluruh. Selain aspek administrasi, kondisi sosial masyarakat juga perlu menjadi perhatian agar tidak memicu konflik,”…
Halonusantara.id, Samarinda – DPRD Kota Samarinda menyoroti rencana penyewaan kendaraan dinas oleh Pemerintah Kota Samarinda dengan nilai mencapai Rp160 juta per bulan. Persoalan tersebut dipastikan akan menjadi perhatian legislatif dalam fungsi pengawasan penggunaan anggaran daerah. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan pihaknya belum menerima rincian detail terkait pengadaan kendaraan jenis Land Rover Defender tersebut saat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, dalam dokumen anggaran, pembahasan biasanya hanya memuat kelompok belanja secara umum tanpa menjelaskan secara rinci item pengadaan tertentu. “Dalam APBD biasanya yang dibahas hanya pos anggarannya secara umum, bukan sampai detail teknis seperti penyewaan kendaraan,”…
Halonusantara.id, Samarinda – DPRD Kota Samarinda meminta Perumdam Tirta Kencana mempercepat perluasan layanan air bersih agar seluruh masyarakat dapat segera menikmati akses air layak. Target cakupan penuh yang sebelumnya diproyeksikan selesai pada 2029 dinilai masih bisa dipercepat apabila pembangunan infrastruktur dan distribusi dilakukan lebih maksimal. Sekretaris Komisi I DPRD Samarinda, Ronal Stephen Lonteng, mengatakan saat ini cakupan layanan air bersih di Samarinda baru mencapai sekitar 84 persen. Menurutnya, masih ada peluang untuk menuntaskan pelayanan secara menyeluruh dalam waktu yang lebih cepat. “Kalau percepatannya dimaksimalkan, target itu seharusnya bisa tercapai lebih cepat. Bahkan 2027 masih cukup realistis,” ujarnya, Sabtu (9/5/2026). Ia…
Halonusantara.id, Samarinda – DPRD Kota Samarinda kembali menyoroti kondisi kabel telekomunikasi yang dinilai semrawut di sejumlah ruas jalan kota. Melalui Panitia Khusus (Pansus) LKPj Kepala Daerah, DPRD mendorong pemerintah melakukan penataan utilitas secara menyeluruh dengan konsep jaringan kabel bawah tanah. Ketua Pansus LKPj DPRD Samarinda, Achmad Sukamto, mengatakan keberadaan kabel yang menjuntai dan tidak tertata tidak hanya mengganggu estetika kota, tetapi juga berpotensi membahayakan masyarakat. “Kondisi kabel yang semrawut tentu mengganggu pemandangan kota dan bisa menimbulkan risiko keselamatan. Karena itu perlu ada penanganan jangka panjang,” ujarnya, Sabtu (9/5/2026). Menurutnya, penataan jaringan utilitas menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan Samarinda sebagai…
Halonusantara.id, Samarinda – DPRD Kota Samarinda meminta pemerintah daerah memberikan perhatian lebih serius terhadap pengembangan sanggar seni di Kota Samarinda. Sektor kebudayaan dinilai masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dari sisi pendanaan dan fasilitas pembinaan. Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Yakob Pangedongan, mengatakan dorongan tersebut muncul setelah pihaknya menerima kunjungan dari Borneo Cantata beberapa waktu lalu. Menurutnya, kelompok paduan suara tersebut telah menunjukkan kontribusi besar dalam membawa nama Samarinda dan Kalimantan Timur melalui berbagai ajang seni internasional. “Ini merupakan potensi besar yang dimiliki daerah. Sangat disayangkan apabila perhatian terhadap sanggar seni seperti ini masih terbatas,” ujarnya, Sabtu (9/5/2026). Yakob menjelaskan, selama…