Halonusantara.id, Samarinda– Perubahan pola konsumsi masyarakat setelah kenaikan harga Pertamax dinilai turut memperbesar tekanan terhadap ketersediaan Pertalite di sejumlah SPBU Kota Samarinda. Kondisi tersebut terlihat dari antrean kendaraan yang semakin panjang dalam beberapa waktu terakhir.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mengatakan kenaikan harga BBM nonsubsidi mendorong sebagian pengguna beralih ke bahan bakar bersubsidi. Pergeseran tersebut kemudian membuat permintaan terhadap Pertalite meningkat, sementara kuotanya tetap mengikuti alokasi yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
“Banyak masyarakat yang sebelumnya menggunakan Pertamax kini beralih ke Pertalite karena pertimbangan harga. Namun, kuota Pertalite tidak ikut bertambah karena sudah ditetapkan secara nasional,” ujarnya, Rabu (22/7/2026).
Menurut Novan, ketidakseimbangan antara peningkatan permintaan dan kuota yang tersedia berpotensi membuat antrean semakin sulit diurai. Jika tidak segera ditangani, kondisi tersebut bukan hanya menyulitkan masyarakat yang hendak mengisi BBM, tetapi juga berpotensi mengganggu arus lalu lintas di sekitar SPBU.
Ia mengatakan pemerintah daerah pada dasarnya tidak memiliki kewenangan dalam menentukan kuota maupun distribusi BBM. Pengelolaan tersebut merupakan kewenangan Pertamina. Meski demikian, Pemkot Samarinda dapat membantu menjaga situasi di lapangan agar antrean kendaraan tidak berkembang menjadi persoalan lalu lintas.
“Pengaturan distribusi BBM merupakan kewenangan Pertamina. Pemerintah daerah sifatnya membantu agar kondisi di lapangan tetap tertib,” katanya.
Novan menilai persoalan antrean BBM perlu dilihat sebagai bagian dari kebutuhan mobilitas masyarakat. Sebab, kendaraan yang tertahan terlalu lama di SPBU dapat menghambat perjalanan warga, distribusi barang, hingga aktivitas usaha.
“Kalau antrean terus terjadi, dampaknya cukup luas. Selain menimbulkan kemacetan, aktivitas ekonomi masyarakat juga bisa ikut terganggu. Karena itu perlu langkah cepat untuk mengatasinya,” jelasnya.
Untuk itu, DPRD Samarinda mendorong adanya koordinasi lebih intensif antara Pertamina dan Pemkot Samarinda. Evaluasi kondisi distribusi di lapangan dinilai penting untuk mengetahui titik-titik yang mengalami antrean paling parah sekaligus menentukan langkah penanganan yang tepat.
Novan berharap persoalan tersebut tidak dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian pelayanan BBM agar mobilitas sehari-hari tetap berjalan tanpa harus menghabiskan waktu berjam-jam di SPBU.
“Kami berharap Pertamina bersama pemerintah daerah segera mengevaluasi kondisi ini dan mencari solusi yang tepat. Jangan sampai antrean BBM menjadi persoalan rutin yang terus mengganggu aktivitas masyarakat,” pungkasnya. (Eby/Adv)
