Halonusantara.id, KUKAR – Warga Loa Tebu, Kecamatan Tenggarong, menyampaikan keluhan serius terkait akses jalan dan transportasi saat reses anggota DPRD Kukar.
Sejumlah jalur yang berada di ujung Loa Tebu, menjadi sorotan utama. Kondisi jalannya dinilai perlu perbaikan, namun status lahannya yang dimiliki perusahaan membuat pembangunan menggunakan APBD rawan melanggar aturan.
Anggota Komisi IV DPRD Kukar, Akbar Haka, mengatakan pihaknya akan melakukan komunikasi dengan pihak kelurahan dan dinas perhubungan untuk memastikan status lahan tersebut.
“Kami perlu pastikan apakah sudah punya dasar hukum untuk dibangunkan jalan atau belum. Kalau statusnya masih milik perusahaan, masuk ke APBD bisa melanggar aturan,” jelas Akbar, Sabtu (9/8/2025).
Selain soal jalan, warga juga mengusulkan pembangunan pelabuhan di ujung Loa Tebu. Usulan ini muncul karena letak strategisnya yang dapat mempersingkat waktu tempuh menuju Samarinda.
Jika ada pelabuhan, perjalanan ke Samarinda bisa ditempuh kurang dari setengah jam lewat jalur Tanjung Batu, dibanding harus menempuh perjalanan darat sekitar 1,5 jam melalui jalan umum.
Legislator dari fraksi PDI-P menyebut aspirasi ini cukup masuk akal mengingat mobilitas warga yang tinggi menuju Samarinda untuk bekerja, berdagang, atau mengurus keperluan lainnya.
“Pelabuhan di ujung Loa Tebu bisa menjadi solusi akses cepat, sekaligus mengurangi beban lalu lintas di jalur darat,” tambahnya.
Tak hanya itu, warga juga menyampaikan keluhan soal penerangan jalan. Minimnya lampu penerangan jalan umum (LPJU) di beberapa titik membuat perjalanan malam hari terasa rawan.
Akbar menilai, meskipun LPJU relatif lebih mudah direalisasikan dibanding proyek jalan atau pelabuhan, namun tetap memerlukan koordinasi lintas instansi.
DPRD Kukar berencana menindaklanjuti masukan ini dengan mengundang pihak terkait, termasuk perusahaan pemilik jalan, untuk mencari solusi bersama.
Akbar menegaskan, aspirasi masyarakat Loa Tebu akan dibawa ke pembahasan internal DPRD. Ia berharap, setidaknya ada progres soal kejelasan status lahan jalan dan kajian teknis pembangunan pelabuhan pada tahun depan.
“Jangan sampai aspirasi warga ini hilang begitu saja, apalagi menyangkut akses vital,” pungkasnya.(Hf/Adv)
