Halonusantara.id, Kutai Kartanegara — Rapat Paripurna ke-7 dan ke-8 DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) yang membahas tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait pembentukan desa baru, berlangsung tanpa kehadiran langsung Bupati maupun Wakil Bupati. Absennya dua pimpinan daerah ini menuai sorotan dari sejumlah anggota dewan. Salah satu yang menyampaikan kritik adalah Anggota DPRD Kukar dari Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Yani. Ia menyayangkan ketidakhadiran kepala daerah dalam agenda penting tersebut yang membahas kebijakan strategis bagi masyarakat. “Nota penjelasan terhadap raperda idealnya disampaikan langsung oleh Bupati, atau setidaknya oleh Wakil Bupati. Karena ini menyangkut substansi peraturan yang berdampak langsung pada masyarakat,” kata Yani usai…
Penulis: Halo Nusantara
Halonusantara.id, Kutai Kartanegara — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Paripurna ke-7 dan ke-8 Masa Sidang III Tahun 2025 pada Senin (16/6/2025) di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kukar. Rapat dipimpin oleh Plt. Ketua DPRD Kukar, Junadi, didampingi Wakil Ketua Aini Faridah dan dihadiri oleh para anggota dewan serta perwakilan Pemerintah Kabupaten Kukar. Rangkaian sidang diawali dengan pembahasan perubahan jadwal kegiatan DPRD untuk bulan Juni 2025. Agenda utama dalam Paripurna ke-7 adalah penyampaian Nota Penjelasan Pemerintah Daerah atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pembentukan tujuh desa baru. Tujuh desa tersebut di antaranya: Desa Jembayan Ilir, Kecamatan…
Halonusantara.id, Samarinda – Upaya memperkuat struktur ekonomi kerakyatan terus digalakkan pemerintah pusat. Salah satunya melalui pembentukan Koperasi Merah Putih yang kini mulai berkembang di berbagai wilayah, termasuk di Kota Samarinda. Hingga pertengahan tahun ini, tercatat sebanyak 59 koperasi dengan label Merah Putih telah terbentuk di ibu kota Kalimantan Timur tersebut. Kehadiran Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, pada 24 Mei 2025 lalu ke Samarinda menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat serius mendorong keberlanjutan program ini. Program Koperasi Merah Putih sendiri merupakan langkah strategis dari Kementerian Koperasi dan UKM untuk memperkuat perekonomian desa dan kelurahan di seluruh Indonesia dengan model…
Halonusantara.id, Samarinda – Langkah progresif pemerintah pusat dalam menciptakan sistem ketenagakerjaan yang inklusif kini semakin nyata. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemenaker RI) baru saja menerbitkan kebijakan yang menegaskan penghapusan batas usia sebagai syarat utama dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Kebijakan ini diharapkan mampu membuka akses yang lebih luas bagi para pencari kerja dari berbagai kelompok usia, terutama mereka yang berada di usia menengah ke atas. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/V/2025, yang secara tegas melarang perusahaan untuk mencantumkan batas usia maksimal dalam iklan lowongan kerja. Langkah ini dimaksudkan untuk menekan praktik diskriminasi usia yang selama…
Halonusantara.id, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tengah mengkaji rencana untuk menghapus biaya pendidikan bagi siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di sekolah swasta. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses pendidikan yang merata bagi seluruh anak didik, tanpa terkecuali. Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut akan memperkuat prinsip inklusivitas dalam sistem pendidikan dasar, dengan tidak hanya mengandalkan sekolah negeri sebagai satu-satunya penyedia layanan pendidikan gratis. “Kami ingin memastikan bahwa siswa di sekolah swasta mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan dasar tanpa beban biaya,” ujarnya, Minggu (15/6/2025). Menurut Seno Aji, rencana…
Halonusantara.id, Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (KAaktim) tengah menginisiasi penguatan fungsi pos pelayanan terpadu (posyandu) dengan menerapkan enam standar pelayanan minimal. Upaya ini bertujuan memperluas jangkauan dan memperbaiki kualitas layanan bagi masyarakat desa secara lebih komprehensif. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kaltim, Puguh Hardjanto, menyampaikan bahwa inovasi ini menghadirkan pendekatan integratif yang menggabungkan berbagai sektor layanan publik. Enam bidang utama yang difokuskan meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketertiban umum, serta bidang sosial. Menurut Puguh, transformasi posyandu yang selama ini dikenal sebagai pusat layanan kesehatan ibu dan anak akan dikembangkan agar dapat menjadi pusat pelayanan masyarakat…
Halonusantara.id, Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan perlunya penguatan regulasi mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di tingkat daerah sebagai langkah strategis untuk melindungi kesehatan masyarakat dari dampak negatif asap rokok. Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, menyoroti pentingnya penerapan aturan KTR dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) yang memiliki kekuatan hukum kuat, bukan sekadar kebijakan kepala daerah atau surat edaran. Menurutnya, regulasi berbasis Perda menjadi fondasi utama agar penegakan larangan merokok di ruang publik dapat berjalan efektif dan konsisten. “Perda menjadi instrumen hukum yang memastikan pemerintah daerah memiliki wewenang jelas dalam mengawasi dan menindak pelanggaran di kawasan tanpa rokok. Tanpa…
Halonusantara.id, Samarinda — Aktivitas angkutan tambang yang masih menggunakan jalan umum di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi sorotan. Meski aturan jelas melarang penggunaan jalan publik untuk operasional tambang, kenyataan di lapangan menunjukkan praktik tersebut masih berlangsung, memicu keluhan dari masyarakat yang terdampak. Warga Kabupaten Paser, khususnya di Kecamatan Muara Komam, menyuarakan keberatan mereka atas penggunaan jalan umum oleh kendaraan berat pengangkut hasil tambang. Selain mempercepat kerusakan jalan, aktivitas ini juga menimbulkan risiko keselamatan dan menurunkan kualitas hidup masyarakat sekitar. Aspirasi ini disampaikan langsung dalam forum dialog antara pemerintah dan masyarakat. Menanggapi situasi tersebut, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menegaskan…
Halonusantara.id, Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan bahwa pelaksanaan program umrah gratis yang menjadi bagian dari kebijakan “GratisPol” tidak bisa dijalankan secara serampangan. Meskipun tampak populis dan mengundang antusiasme masyarakat, Pemprov menekankan bahwa program ini harus dibarengi dengan mekanisme penyaringan yang ketat dan terukur. Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, menyampaikan bahwa proses penentuan penerima manfaat tidak dapat dilakukan sembarangan. Menurutnya, tanpa regulasi yang jelas dan seleksi berbasis data, program tersebut justru berisiko disalahgunakan dan tak tepat sasaran. “Kelihatannya sederhana program umrah gratis tapi kalau tidak dibatasi dengan petunjuk teknis yang rinci, bisa sangat rentan diselewengkan. Kita harus tahu…
Halonusantara.id, Samarinda — Kalimantan Timur (Kaltim) mengambil peran strategis dalam memperkuat kesehatan masyarakat, khususnya terkait masalah penglihatan. Di tengah masih tingginya angka gangguan mata yang dialami warga, perhatian serius diberikan untuk meningkatkan akses layanan pemeriksaan mata dan distribusi kacamata secara gratis. Data terbaru menunjukkan bahwa sekitar 6,5 persen penduduk di Provinsi Kaltim mengalami berbagai gangguan penglihatan, mulai dari rabun jauh hingga kebutuhan kacamata baca. Kondisi ini kerap luput dari perhatian karena keterbatasan akses maupun pemahaman akan pentingnya deteksi dini. Menanggapi hal tersebut, sejumlah lembaga kesehatan dan organisasi profesional berkolaborasi menghadirkan program layanan pemeriksaan mata secara menyeluruh. Targetnya adalah menjangkau ribuan…