Halonusantara.id, Samarinda – Isu rendahnya insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kembali muncul dalam reses Anggota DPRD Kaltim, Sayyid Muziburrachman. Dalam agenda reses tersebut, masyarakat meminta perhatian pemerintah terkait kondisi kesejahteraan guru yang diniliai semakin memprihatinkan. Salah satunya seorang guru PAUD, yang mengungkapkan bahwa insentif yang mereka terima menurun sejak mulai berlakunya kebijakan penyesuaian berdasarkan jumlah murid. Aturan rasio 1 guru untuk 15 siswa dianggap memberatkan untuk sekolah swasta yang kesulitan memenuhi kebutuhan peserta didik. Guru tersebut menilai penerapan standar PNS tidak realistis bagi sekolah swasta, karena selain potongan insentif, banyak guru menerima gaji di bawah Upah Minimum Kota…
Penulis: Halo Nusantara
Halonusantara.id, Samarinda – Komisi II DPRD Kaltim mendukung penuh upaya pemerintah pusat dalam merancang struktur gaji dan pemberian insentif bagi ASN, yang dinilai upaya ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, M. Husni Fahruddin, menyatakan bahwa kebijakan ini selaras dengan kebutuhan daerah dalam upaya peningkatan kinerja ASN agar lebih efektif. Ia menilai bahwa meningkatnya kesejahteraan ASN akan berdampak positif pada kinerja dan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat. “Jika standar gaji meningkat, tentu kita berharap semangat dan hasil kerja ASN juga ikut naik. Penerapan sistem kerja berbasis prestasi harus dijalankan secara konsisten,” ujarnya. Husni menyatakan,…
Halonusantara.id, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) pada tanggal 3-4 Desember 2025. Kegiatan ini sebagai upaya memperkuat kapabilitas pimpinan, anggota, dan tenaga ahli untuk meningkatkan pemahaman tata kelola pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel. Dalam agenda tersebut turut hadir narasumber dari Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri, yang me mberikan materi mengenai penguatan kompetensi, pendalaman analisis anggaran, serta strategi pengawasan yang dinilai sangat penting guna mendukung peran legislatif. Rektor Universitas Respati Indonesia (URINDO), Cicilia Windiyaningsih, sekaligus membuka acara, menegaskan bahwa DPRD harus memiliki keterampilan dalam mengikuti perkembangan daerah serta mampu mengawal pembangunan berkelanjutan. “Bimtek ini menjadi…
Halonusantara.id, Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Kaltim asal Dapil Kutai Kartanegara, Firnadi Ikhsan, menyebut perbaikan infrastruktur masih menjadi aspirasi utama masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara sepanjang tahun 2025. Firnadi mengatakan, dalam hampir setiap agenda reses, aspirasi terkait perbaikan infrastruktur selalu muncul, terutama dari kalangan petani, nelayan, dan masyarakat yang menggeluti di sektor pertanian “Mulai dari jalan desa, akses menuju jalan utama, jalan lingkungan, sampai jalan pertanian, semuanya masih memerlukan perhatian karena berdampak langsung pada aktivitas ekonomi warga,” ungkap Firnadi. Selain itu, ia juga mencatat berbagai kebutuhan yang disampaikan kelompok UMKM, mulai dari bantuan peralatan hingga dukungan permodalan yang digunakan untuk…
Halonusantara.id, Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, menekankan bahwa pengendalian banjir di Samarinda sebaiknya diawali dengan pembenahan kawasan hulu Sungai Karang Mumus (SKM). Menurutnya, langkah tersebut dinilai lebih efektif dibanding hanya melakukan pengerukan di Sungai Mahakam. Ia menjelaskan bahwa kawasan hulu SKM membentang melintasi wilayah Samarinda dan Kutai Kartanegara, termasuk Pampang, Tanah Datar, Marangkayu, hingga Muara Badak. Subandi menilai kawasan tersebut memiliki peran terhadap meningkatnya debit air yang mengalir ke pusat kota. “Naik turunnya debit air di Samarinda dipengaruhi langsung oleh kondisi di wilayah hulu,” ucapnya. Pemkot Samarinda saat ini tengah menjalankan proyek pembangunan folder seluas 60 hektare…
Halonusantara.id, SAMARINDA – DPRD Kaltim telah meresmikan Perda Penyelenggaraan Pendidikan terbaru, kebijakan tersebut diharapkan mampu mengurangi ketimpangan pendidikan antara wilayah kota dan pinggiran. Peraturan ini menggantikan Perda Nomor 16 Tahun 2016. Kebijakan ini mewajibkan pemerintah dalam melajukan pemerataan guru, peningkatan sarana-prasarana, hingga pemenuhan layanan pendidikan di daerah yang selama ini jarang tersentuh pembangunan. Ketua Pansus Penyelenggaraan Pendidikan, Sarkowi V Zahry, menegaskan bahwa regulasi baru tersebut disahkan agar pemerintah dapat secepatnya melakukan pemerataan layanan pendidikan. “Pendidikan Kaltim tidak boleh berjalan seperti biasa. Regulasi baru ini menuntut bukti nyata, bukan hanya komitmen di atas kertas,” tegasnya. Ia menyebut, layanan pendidikan yang belum…
Halonusantara.id, Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusul rendahnya serapan anggaran dan realisasi pendapatan menjelang akhir tahun anggaran 2025. Ia menyebut serapan belanja OPD di Kaltim masih di bawah 70 persen, sementara realisasi pendapatan daerah baru berkisar 60 persen. “Serapan ini harus menjadi perhatian serius. Dengan waktu yang tersisa, kami mendorong seluruh OPD untuk bekerja lebih cepat dan efektif. Ini bukan hanya soal angka, tapi soal bagaimana anggaran benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat,” ucapnya. Selain faktor teknis, rendahnya serapan anggaran juga disebabkan perencanaan yang kurang matang dan…
Halonusantara.id, Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi menyoroti kebijakan pemerintah pusat terkait pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp6 triliun yang akan diterima Kaltim. Ia menilai, pemangkasan TKD yang cukup besar membuat ruang fiskal Pemprov Kaltim menjadi sangat sempit sehingga pemerintah daerah dituntut untuk melakukan penyesuaian anggaran di semua aspek. “Pemangkasan sampai Rp6 triliun membuat hampir semua kegiatan harus dirasionalisasi, termasuk agenda dan dana pokir DPRD Kaltim,” ucapnya. Subandi menyebut, kondisi tersebut akan berdampak pada pelaksanaan berbagai program pembangunan yang sebelumnya telah dijadwalkan. “Semua pokir kena rasionalisasi. Saya sudah sampaikan ke masyarakat bahwa beberapa kegiatan yang sudah…
Halonusantara.id, Samarinda – Munculnya kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan mantan Duta Budaya Berau memicu sorotan publik. Menanggapi kejadian tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, meminta adanya peninjauan ulang terhadap prosedur dan kriteria pemilihan Duta Budaya oleh pemerintah daerah dan instansi terkait. “Ke depan, perangkat daerah yang menyelenggarakan kegiatan seperti ini harus jauh lebih selektif, baik dalam kriteria, asesmen, maupun aspek pendukung lainnya,” ucapnya. Agusriansyah menegaskan bahwa fokus utama kasus ini adalah tindakan pelecehan yang dilakukan pelaku bukan gelar yang disandang, yang menurutnya perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan dalam sudut pandang manapun. “Gelar itu bukan masalahnya. Pelecehan seksual…
Halonusantara.id, Samarinda – Program GratisPol 1 tetap mendapatkan anggaran sebesar Rp2,09 triliun untuk membebaskan biaya pendidikan dari SMA hingga S3, jumlah yang lebih tinggi dibanding sebagian belanja fisik dan infrastruktur. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, mengapresiasi Pemerintah Provinsi Kaltim yang tetap melanjutkan program pendidikan gratis meski APBD 2026 mengalami penurunan signifikan. “Di tengah pemotongan TKD, komitmen Pemprov mempertahankan pendidikan gratis sangat luar biasa,” ucapnya. Ia mengatakan, meskipun sejumlah sektor seperti pembangunan infrastruktur mengalami perubahan, namun layanan pendidikan gratis harus tetap dilanjutkan. Hal tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menciptakan generasi emas di Kaltim. “Anak-anak Kaltim tetap dibebaskan dari biaya…