Halonusantara.id, Samarinda – Disiplin aparatur sipil negara (ASN) kembali menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda. Pegawai pemerintah yang meninggalkan tempat kerja tanpa kepentingan kedinasan pada jam kerja diminta tidak dibiarkan karena dapat berdampak terhadap kualitas pelayanan publik. Sekretaris Komisi I DPRD Kota Samarinda, Ronald Stephen Lonteng, menilai setiap ASN memiliki kewajiban menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan jam kerja yang berlaku. Menurutnya, keberadaan ASN di lingkungan pemerintahan bukan sekadar menjalankan rutinitas pekerjaan, tetapi memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Pada saat jam kerja, ASN seharusnya fokus menjalankan tugas di tempat kerjanya masing-masing. Apalagi di tengah keterbatasan anggaran,…
Penulis: Halo Nusantara
Halonusantara.id, Samarinda – Penguatan sistem pemerintahan berbasis digital menjadi salah satu alasan DPRD Kota Samarinda mendorong penyesuaian anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) pada APBD 2027. Komisi I DPRD Samarinda menilai kebutuhan anggaran perangkat daerah tersebut perlu disesuaikan dengan semakin besarnya tanggung jawab dalam menopang pelayanan publik dan sistem teknologi informasi pemerintahan. Dalam pembahasan rancangan anggaran 2027, Diskominfo mengusulkan kebutuhan sekitar Rp33 miliar. Angka tersebut lebih tinggi dibanding pagu indikatif yang disiapkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebesar Rp25 miliar. Sebagai pembanding, pada 2026 Diskominfo mengelola anggaran sekitar Rp27 miliar. Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Suparno, mengatakan kebutuhan tersebut cukup…
Halonusantara.id, Samarinda– Fenomena manusia silver yang masih ditemukan di sejumlah persimpangan Kota Samarinda dinilai perlu ditangani dengan pendekatan yang lebih komprehensif. DPRD Kota Samarinda meminta pemerintah tidak hanya mengandalkan operasi penertiban, tetapi turut mencari solusi atas persoalan ekonomi yang mendorong masyarakat memilih mencari penghasilan di jalan. Anggota DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tetap menjadi bagian penting dalam menjaga ketertiban dan keselamatan pengguna jalan. Namun, razia dinilai tidak akan menyelesaikan persoalan secara permanen jika tidak disertai program pemberdayaan. “Penertiban memang harus dilakukan secara berkelanjutan. Kalau hanya sesekali, mereka akan kembali lagi ke…
Halonusantara.id, Samarinda – Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Kota Samarinda yang telah menembus angka satu juta unit dinilai menjadi sinyal bagi Pemerintah Kota (Pemkot) untuk mempercepat penyediaan transportasi massal. DPRD Kota Samarinda menilai penambahan kendaraan pribadi harus diimbangi dengan pilihan transportasi publik yang memadai. Tanpa langkah tersebut, beban jalan perkotaan dikhawatirkan semakin berat dalam beberapa tahun mendatang. Berdasarkan data Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri per 12 Juli 2026, kendaraan yang terdaftar di Samarinda mencapai 1.011.531 unit. Jumlah tersebut terdiri dari 904.150 sepeda motor dan 107.381 mobil pribadi. Angka itu bahkan lebih tinggi dibandingkan jumlah penduduk Samarinda. Data Badan Pusat Statistik…
Halonusantara.id, Samarinda– Keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Samarinda diharapkan tidak justru menciptakan persaingan baru dengan pelaku UMKM. DPRD Kota Samarinda mendorong koperasi tersebut mengambil peran pada sektor yang selama ini masih menghadapi persoalan distribusi, salah satunya LPG subsidi 3 kilogram. Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, mengatakan pemerintah perlu menyusun konsep usaha yang tepat sebelum 59 koperasi tersebut mulai beroperasi. Menurutnya, koperasi sebaiknya tidak diarahkan ke sektor yang telah banyak digeluti masyarakat, seperti toko ritel maupun apotek. “Kalau bisa koperasi diarahkan menjadi penyalur LPG 3 kilogram. Dengan begitu, distribusinya bisa menjangkau hingga tingkat RT dan manfaatnya lebih dirasakan masyarakat,”…
Halonusantara.id, Samarinda – Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda untuk 2027 dinilai masih terlalu konservatif. DPRD Samarinda melihat peluang peningkatan penerimaan daerah masih terbuka lebar sehingga angka yang diusulkan pemerintah dinilai perlu kembali dikaji. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan Pemerintah Kota Samarinda dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 mengusulkan target PAD sebesar Rp1,2 triliun. Namun, setelah melakukan evaluasi, Banggar menilai angka tersebut masih dapat didorong hingga berada di kisaran Rp1,5 triliun. Menurut Rohim, besarnya potensi pendapatan yang belum sepenuhnya tergarap menjadi salah satu alasan DPRD mendorong peningkatan target tersebut.…
Halonusantara.id, Samarinda – Meski pembiayaan Program Sekolah Rakyat sepenuhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), DPRD Kota Samarinda memastikan pelaksanaannya di daerah tetap mendapat perhatian dan pengawasan. Pengawasan tersebut dinilai penting untuk memastikan program pendidikan yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu benar-benar berjalan sesuai tujuan dan menjangkau masyarakat yang menjadi sasaran. Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, mengatakan status Sekolah Rakyat sebagai program pemerintah pusat tidak serta-merta menghilangkan fungsi DPRD dalam mengawasi pelaksanaan program yang berlangsung di Kota Samarinda. Menurutnya, DPRD tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan program tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama…
Halonusantara.id, Samarinda – Menurunnya jumlah laporan kekerasan terhadap anak di Kota Samarinda belum tentu menjadi kabar baik. DPRD Kota Samarinda justru mengingatkan bahwa rendahnya angka pelaporan bisa menjadi indikasi masih banyak kasus yang belum terungkap karena korban maupun masyarakat memilih untuk diam. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan jumlah laporan yang tercatat saat ini perlu dilihat secara lebih menyeluruh. Sebab, sedikitnya laporan tidak serta-merta dapat diartikan bahwa angka kekerasan terhadap anak benar-benar mengalami penurunan. Menurutnya, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencatat lebih dari 200 laporan, jumlah sekitar 94 kasus saat ini tergolong jauh lebih rendah.…
Halonusantara.id, Samarinda– Kondisi gelap di Jembatan Achmad Amins menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda. Untuk mengembalikan fungsi Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di kawasan tersebut, DPRD memastikan kebutuhan anggaran perbaikan akan menjadi salah satu prioritas dalam pembahasan APBD Perubahan 2026. Padamnya penerangan di jembatan yang menghubungkan Kecamatan Sambutan dan Palaran itu bukan disebabkan kebijakan penghematan maupun lampu yang sengaja dimatikan. Persoalan tersebut terjadi setelah jaringan kabel instalasi penerangan dilaporkan hilang akibat pencurian. Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, mengatakan hilangnya kabel instalasi membuat sistem LPJU tidak dapat lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Kondisi tersebut juga menyebabkan proses perbaikan tidak bisa langsung dilakukan…
Halonusantara.id, Samarinda – Digitalisasi layanan administrasi kependudukan dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan akurasi data penduduk sekaligus memangkas proses pelayanan di Kota Samarinda. DPRD Samarinda pun mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) mempercepat penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, mengatakan pemanfaatan IKD dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat karena identitas kependudukan dapat diakses melalui perangkat telepon seluler. Menurutnya, sistem tersebut berpotensi mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap dokumen fisik ketika membutuhkan data kependudukan untuk berbagai keperluan administrasi. “Melalui IKD, pelayanan administrasi bisa menjadi lebih praktis dan efisien. Masyarakat cukup menggunakan ponsel untuk mengakses identitas kependudukannya,”…