Penulis: Halo Nusantara

Halonusantara.id, Samarinda – Kondisi sekolah filial di wilayah terpencil kembali menjadi sorotan Komisi IV DPRD Kaltim karena dinilai belum sesuai dengan standar layanan pendidikan. Keluhan itu disampaikan langsung oleh sejumlah guru dari Kabupaten Kutai Kartanegara saat berkunjung ke kantor DPRD Kaltim. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin, menyampaikan bahwa para guru mengeluhkan kondisi sekolah yang telah lama beroperasi, namun belum mendapat peningkatan pembangunan yang layak. “Mereka mengatakan ada sekolah yang sudah berjalan belasan sampai puluhan tahun, tapi fasilitasnya tidak pernah dibenahi,” jelasnya. Para guru tersebut menyampaikan bahwa proses belajar mengajar tetap berjalan, meski ditengah keterbatasan fasilitas pembelajaran. Hal tersebut…

Halonusantara.id, Samarinda – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menyayangkan masih terdapat tenaga medis di beberapa rumah sakit yang mendapat gaji tidak sesuai Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) Pernyataan itu ia sampaikan setelah memantau proses rekrutmen di RS Mulya Medika, Samarinda Seberang beberapa hari lalu. Andi Satya mengungkapkan bahwa banyak calon pekerja ingin pindah karena pendapatan mereka dinilai tidak sesuai ketentuan. Dirinya sering mendapati keluhan serupa pada saat calon pekerja melakukan sesi wawancara. “Ketika masuk ke tahap wawancara, ternyata persoalan utamanya adalah gaji. Banyak yang mengaku digaji di bawah UMK,” ungkapnya. Menurutnya, aturan mengenai upah minimum sudah…

Halonusantara.id, Samarinda – DPRD Kaltim kembali angkat bicara terkait rencana pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) yang berpotensi dapat mengganggu layanan publik serta mempersempit ruang fiskal daerah. Sebagai daerah yang mempunyai sumber daya alam yang besar, DPRD Kaltim menganggap DBH adalah hak konstitusional yang dapat dikelola pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Sugiyono, mendukung langkah tegas Pemprov dalam menolak pemotongan DBH. “Kaltim memiliki hak yang jelas dalam regulasi. Jika DBH dipotong, kemampuan daerah membiayai pelayanan publik akan sangat terpengaruh,” tegas Sugiyono. Selama ini Kaltim sudah melakukan mediasi serta mekanisme formal sebagai upaya penolakan, namun upaya tersebut…

Halonusantara.id, Samarinda – Menjelang diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pada 2 Januari tahun mendatang. Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyambut baik kerja sama antara Pemprov Kaltim dan Kejaksaan Tinggi Kaltim, sebagai bentuk persiapan dalam menghadapi perubahan sistem peradilan pidana. Kerja sama itu nantinya akan diteruskan ke pemerintah kabupaten/kota. Ia menilai, penyelarasan pemahaman diperlukan agar penerapan KUHP tidak menimbulkan kendala di lapangan. “Karena metode penanganan perkara akan berubah, semua proses harus dilakukan secara bersama. Sinergi pemerintah dan aparat penegak hukum menjadi kunci keberhasilan penerapannya,” ucapnya. Darlis juga menyinggung kondisi lapas yang kerap mengalami overload. Menurutnya, skema…

Halonusantara.id, Samarinda – DPRD Kaltim merespons positif usulan Presiden RI, Prabowo Subianto terkait rencana memasukkan pendidikan lingkungan hidup ke dalam materi pembelajaran di sekolah. Anggota Komisi IV, Damayanti menilai rencana tersebut perlu dilakukan, mengingat ancaman bencana akibat kerusakan lingkungan. Damayanti menyampaikan bahwa bencana yang terjadi di berbagai daerah, khususnya di Sumatera mencerminkan rendahnya kesadaran dalam menjaga lingkungan. “Saya sangat sepakat dengan arahan Presiden. Bencana yang terjadi belakangan ini menegaskan pentingnya membangun etika lingkungan sejak dini,” ungkap Damayanti. Ia berharap, materi pendidikan lingkungan dapat membentuk karakter siswa agar memahami pentingnya menjaga lingkungan, bukan hanya sekadar menjadi materi tambahan. Penerapan kebijakan tersebut…

Halonusantara.id, Samarinda – Komisi III DPRD Kaltim mendorong peningkatan pengawasan terhadap proyek infrastruktur yang tengah dijalankan, agar memastikan penyelesaiannya tepat waktu sebelum akhir tahun. Ketua Komisi III DPRD Kalrim, Abdulloh menilai langkah tersebut dilakukan untuk menghindari kendala saat penyusunan laporan keuangan daerah. Ia menyampaikan bahwa baru baru ini DPRD bersama Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan menggelar rapat kerja terkait perkembangan proyek prioritas 2025. “Rapat ini bagian dari evaluasi agar dua dinas strategis tetap berada di jalur yang benar. Jika ada kendala teknis, bisa segera diatasi,” ucap Abdulloh. Abdulloh menilai, pengawasan terhadap kontraktor harus diberikan perhatian khusus guna memastikan pekerjaan sesuai…

Halonusantara.id, Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menyoroti persoalan kepastian pasar yang kini menjadi tantangan baru bagi peternak ayam petelur. Firnadi menyatakan bahwa jaminan penyerapan produksi harus terlebih dahulu disiapkan, sebelum masyarakat memperluas usaha. Ia menilai, kepastian akses pasar masih menjadi persoalan, mengingat tingginya antusias masyarakat yang akan membuka usaha ayam petelur pada 2025. “Pasar adalah aspek paling krusial yang harus dipastikan sejak awal,” ucap Firnadi. Mengatasi permasalahan tersebut, Firnadi bersama sejumlah pihak terkait berinisiatif menghubungkan peternak lokal dengan jaringan dapur MBG di Kalimantan Timur yang dinilai memerlukan pasokan telur cukup besar. “Kebutuhan dari dapur-dapur ini tinggi…

Halonusantara.id, Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Husin Djufri, mendorong pemerataan pembangunan di kawasan pesisir, hal itu perlu dilakukan demi memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa pengelolaan di wilayah pesisir harus menjadi prioritas. Menurutnya, wilayah pesisir memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan, sebab itu pengembangan kawasan ini harus dijalankan dengan rencana yang matang dan berkelanjutan. “Pesisir dan pulau-pulau kecil bukan hanya kaya secara ekologi, tapi juga penting bagi kehidupan sosial masyarakat,” ucap Husin. Husni menekankan bahwa penyusunan aturan dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga kelestarian sumber daya alam. Ia meyakini, pengelolaan yang baik dapat menciptakan ekosistem pesisir…

Halonusantara.id, Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan menekankan pentingnya pembenahan kinerja Perusahaan Daerah (Perseroda) agar dapat berfungsi sebagai penggerak utama aktivitas bisnis daerah. Ia menilai, Perseroda perlu didorong masuk ke sektor industri hilir, agroindustri, pengolahan hasil laut, serta sektor-sektor produktif lain yang selama ini belum berjalan optimal. “Perseroda harus menjadi pemain aktif, bukan hanya lembaga administratif. Mereka punya ruang besar untuk mengisi celah bisnis yang belum digarap,” kata Firnadi. Firnadi juga berpandangan bahwa tekanan fiskal akibat pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) semestinya dijadikan momentum untuk mengevaluasi efisiensi belanja serta mengoptimalkan pendapatan daerah. Ia meminta, Pemerintah Provinsi dapat…

Halonusantara.id, Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menyoroti pengelolaan aset Sungai Mahakam yang belum optimal. Ia menilai pemanfaatan aset tersebut berpotensi mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “PAD kita memang cukup tinggi dibandingkan daerah provinsi lain, rekan-rekan media bisa lihat. Tetapi menurut saya, dari sisi pendapatan, dari sisi aset dan BUMD, ini masih belum optimal. Kita harus optimalkan lagi,” ucap Ananda. Dirinya menekankan bahwa aset Sungai Mahakam seharusnya mampu memberikan manfaat besar bagi daerah, mengingat tingginya aktivitas distribusi di kawasan tersebut. “Kita punya aset yang panjang dan lebar, yaitu alur Sungai Mahakam. Setiap hari komoditas yang…