Halonusantara.id, Samarinda – Persoalan anak usia sekolah yang belum mendapatkan akses pendidikan masih menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda. Berdasarkan data yang ada, sekitar 6.000 anak di Samarinda tercatat belum mengenyam pendidikan, dengan jumlah terbesar berada pada kelompok usia Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan persoalan tersebut tidak dapat dipandang semata-mata sebagai tanggung jawab pemerintah. Peran keluarga, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dinilai penting untuk memastikan setiap anak memperoleh haknya dalam bidang pendidikan. “Ini menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya pemerintah kota. Bagaimana kita memastikan anak-anak yang belum bersekolah bisa kembali…
Penulis: Halo Nusantara
Halonusantara.id, Samarinda – Masa depan suatu daerah dan bangsa ditentukan oleh kualitas generasi yang tumbuh hari ini. Karena itu, peringatan Hari Anak Nasional (HAN) menjadi momentum bagi keluarga untuk kembali menempatkan pengasuhan dan tumbuh kembang anak sebagai perhatian utama. Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, menegaskan bahwa peringatan HAN tidak seharusnya hanya dimaknai melalui kegiatan seremonial. Lebih dari itu, momentum tersebut harus menjadi pengingat bagi orang tua tentang besarnya tanggung jawab dalam membentuk karakter dan masa depan anak. Menurutnya, masih terdapat pola pikir di tengah masyarakat yang menganggap kehadiran anak sebagai beban dalam kehidupan keluarga. Pandangan tersebut dinilai…
Halonusantara.id, Samarinda– Penanganan persoalan gelandangan, pengemis, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Samarinda tidak cukup hanya dilakukan melalui kegiatan penertiban di jalanan. DPRD Samarinda mendorong adanya langkah lanjutan berupa pembinaan, pendampingan hingga rehabilitasi agar persoalan tersebut dapat ditangani secara berkelanjutan. Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, mengatakan penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan bagian dari penegakan peraturan daerah. Namun, setelah PMKS terjaring, diperlukan keterlibatan instansi lain untuk memastikan mereka mendapatkan penanganan yang sesuai. Menurutnya, Dinas Sosial memiliki peran penting dalam tahapan lanjutan setelah proses penertiban dilakukan. Setiap individu yang terjaring perlu mendapatkan asesmen untuk…
Halonusantara.id, Samarinda– Besarnya kewajiban Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda kepada pihak ketiga kembali menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda. Nilai pembayaran yang masih tercatat mencapai Rp671 miliar itu kini diminta untuk dijelaskan secara rinci oleh pemerintah daerah. Permintaan tersebut mencuat dalam pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. DPRD ingin mengetahui perkembangan terbaru penyelesaian kewajiban tersebut, termasuk memastikan apakah nilai Rp671 miliar yang tercantum dalam dokumen pemerintah masih menjadi angka terkini atau sebagian telah dilunasi. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Samarinda, Kamaruddin, mengatakan DPRD hingga saat ini masih berpegang pada data yang tercantum dalam dokumen resmi pemerintah daerah. Menurutnya, belum ada penjelasan terbaru…
Halonusantara.id, Samarinda – Upaya menciptakan lingkungan pondok pesantren yang aman bagi santri mendapat perhatian DPRD Kota Samarinda. Rencana Kementerian Agama (Kemenag) Kota Samarinda meluncurkan program Pesantren Ramah Anak dinilai sebagai langkah positif, namun pelaksanaannya diminta memiliki aturan dan standar yang jelas. Program tersebut direncanakan menyasar sebanyak 56 pondok pesantren di Kota Samarinda. Salah satu tujuan utamanya adalah memperkuat perlindungan terhadap anak sekaligus mencegah terjadinya berbagai bentuk kekerasan di lingkungan pendidikan berbasis pesantren. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan pihaknya memberikan dukungan terhadap inisiatif tersebut. Menurutnya, setiap satuan pendidikan, termasuk pondok pesantren, harus menjadi tempat yang memberikan…
Halonusantara.id, Samarinda – Komisi III DPRD Kota Samarinda mendorong Pemerintah Kota Samarinda segera menuntaskan pekerjaan pendukung di kawasan Sport Hub dan Driving Range Golf GOR Segiri agar kedua fasilitas tersebut dapat segera dimanfaatkan masyarakat. Meski pembangunan fasilitas utama telah menunjukkan perkembangan, masih terdapat sejumlah infrastruktur yang harus diselesaikan sebelum kawasan tersebut dapat beroperasi secara optimal. Salah satu pekerjaan yang menjadi perhatian adalah pembangunan akses jalan yang menghubungkan Sport Hub dengan area Driving Range Golf. Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan kebutuhan pekerjaan tambahan tersebut diketahui setelah dilakukan peninjauan langsung ke lokasi bersama jajaran Pemerintah Kota Samarinda. Menurutnya,…
Halonusantara.id, Samarinda– Komisi II DPRD Kota Samarinda masih menanti laporan hasil pemeriksaan Inspektorat terkait dugaan pelanggaran yang melibatkan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Samarinda. Belum diterimanya dokumen hasil audit tersebut membuat Komisi II DPRD Samarinda membuka kemungkinan untuk memanggil pihak Inspektorat. Langkah itu dilakukan agar lembaga legislatif memperoleh penjelasan mengenai perkembangan dan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, mengatakan Inspektorat sebelumnya telah menyampaikan komitmen untuk menyerahkan hasil pemeriksaan kepada DPRD. Namun hingga saat ini, laporan yang dijanjikan tersebut belum diterima oleh Komisi II. “Sebelumnya Kepala Inspektorat sudah menyampaikan bahwa hasil…
Halonusantara.id, Samarinda – Ketepatan penyaluran bantuan sosial (bansos) di Samarinda dinilai sangat bergantung pada kualitas data penerima. Karena kondisi sosial dan ekonomi masyarakat terus berubah, pembaruan data penerima bantuan dinilai tidak cukup dilakukan sesekali. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mendorong agar pemutakhiran data penerima bansos dilakukan secara berkala, setidaknya setiap tiga bulan. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan perubahan kondisi warga segera tercermin dalam sistem pendataan pemerintah. Menurutnya, evaluasi bersama Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat menunjukkan program bansos secara umum telah berjalan cukup baik. Namun, validitas data masih menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian serius.…
Halonusantara.id, Samarinda – Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menghidupkan kembali aktivitas perdagangan di Pasar Pagi dinilai perlu dibarengi dengan penataan terhadap lapak-lapak yang hingga kini belum dimanfaatkan. Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, meminta Pemkot segera mencari solusi atas masih adanya kios yang kosong. Menurutnya, keberadaan lapak yang tidak digunakan justru dapat menghambat upaya menjadikan Pasar Pagi kembali sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Persoalan tersebut, kata Helmi, telah menjadi perhatian DPRD dan dibahas bersama Komisi II. Dari pembahasan tersebut diketahui masih terdapat sejumlah lapak yang belum digunakan oleh pemegang haknya. “Kami sudah membahas persoalan ini bersama Komisi II. Informasi…
Halonusantara.id, Samarinda – Hukuman kebiri dinilai dapat menjadi salah satu bentuk sanksi tegas untuk memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan seksual, khususnya terhadap pelaku dengan tingkat kejahatan berat. Pandangan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti. Ia menyatakan dukungannya terhadap penerapan hukuman kebiri, namun menegaskan bahwa pemberian sanksi tersebut tetap harus mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku. Menurutnya, hukuman tidak dapat diberikan hanya berdasarkan tuduhan. Setiap perkara harus terlebih dahulu melalui proses pembuktian dan persidangan hingga terdapat keputusan hukum yang berkekuatan sesuai mekanisme peradilan. “Saya mendukung penerapan hukuman kebiri, tetapi tentu ada tahapan dan mekanismenya.…