Halonusantara.id, Samarinda – Upaya penurunan stunting di Kalimantan Timur kembali mendapat sorotan. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menilai laju penurunan kasus masih berjalan lambat dan belum sesuai harapan. Angka stunting di Kaltim hanya turun dari 22,8 persen menjadi 22,2 persen sejak tahun 2021. Bahkan, daerah Kutai Timur dan Kutai Barat masih dinilai belum maksimal dalam menangani kasus ini. Agusriansyah menegaskan bahwa penanganan stunting menjadi prioritas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sehingga alokasi anggarannya tidak terdampak efisiensi seperti di sektor lain. “Ini merupakan fokus nasional. Pemerintah pusat sudah mengarahkan agar daerah memperkuat penanganan stunting. Maka anggaran untuk program ini…
Penulis: Halo Nusantara
Halonusantara.id, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) mendorong pemerintah provinsi untuk segera memberikan insentif bagi pengawas madrasah yang bertugas di bawah Kementerian Agama (Kemenag). Sekretaris Komisi IV, Darlis Pattalongi, menyampaikan usulan tersebut setelah melihat adanya perbedaan perlakuan antara pengawas Dinas Pendidikan dan pengawas Kemenag. Darlis menjelaskan, pengawas dari dinas sudah mendapatkan insentif dari provinsi, sementara pengawas Kemenag belum menerima dukungan serupa, padahal beban kerja mereka setara. “Kami mendukung penuh usulan ini. Tugas mereka sama, tapi hanya pengawas dinas yang mendapat insentif,” ujarnya. Dirinya menjelaskan bahwa sesuai aturan yang berlaku, APBD dapat dialokasikan untuk mendukung pengawas pendidikan.…
Halonusantara.id, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti indikasi penyalahgunaan dana pascatambang yang seharusnya difokuskan pada pemulihan lingkungan di wilayah terdampak tambang. Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim ,Salehuddin, menduga adanya oknum tertentu yang menyalahgunakan dana pascatambang yang seharusnya digunakan untuk penutupan lubang tambang dan pemulihan lahan, hal itu membuat masyarakat terdampak tidak bisa merasakan manfaatnya secara langsung. Ia menyebut, praktik tersebut sebagai dugaan pelanggaran yang merugikan daerah dan lingkungan. “Dana itu untuk rehabilitasi, bukan dinikmati kelompok tertentu. Ini pelanggaran serius,” tegas Salehuddin. Ia menyambut baik langkah aparat penegak hukum dalam menangani berbagai kasus di sektor pertambangan…
Halonusantara.id, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim menaruh perhatian serius terhadap rencana pembangunan empat sekolah menengah atas (SMA) baru di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi meminta Pemerintah Provinsi memastikan seluruh kajian teknis, mulai dari kebutuhan peserta didik, ketersediaan lahan hingga kesiapan sarana dan prasarana pendukung dapat diselesaikan sebelum keputusan pembangunan diambil. Pembangunan SMA tersebut direncanakan di empat kecamatan, yakni Muara Wis, Muara Muntai, Kota Bangun dan Muara Kayu. Sebagian wilayah tersebut diketahui terdapat tiga sekolah telah menjalankan kegiatan belajar mengajar melalui skema filial sebagai solusi sementara, sedangkan satu sekolah lainnya berdiri di atas…
Halonusantara.id, Samarinda – Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) berhasil mendapatkan predikat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Berprestasi 2025 tingkat Kalimantan. Penghargaan tersebut diumumkan pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2025 (PTBI) yang di gelar di Grha Bhasvara Icchana beberapa waktu lalu. Anggota DPRD Kaltim dari daerah pemilihan Kutai Kartanegara (Kukar), Salehuddin, memberikan apresiasi atas capaian Kabupaten Kukar yang dinobatkan sebagai TPID Berprestasi 2025 untuk wilayah Kalimantan. Anggota DPRD Kaltim ,Salehuddin mengapresiasi prestasi Kabupaten Kutai Kartanegara yang dinilai sebagai hasil kolaborasi semua pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga masyarakat dalam menjaga ekonomi daerah tetap stabil. “Kami sangat mengapresiasi prestasi ini. Kukar menjadi satu-satunya…
Halonusantara.id, Samarinda – Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, membuat Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) diprediksi mengalami tekanan fiskal besar di tahun 2026. APBD yang awalnya dirancang sebesar Rp21,35 triliun harus direvisi menjadi Rp15,15 triliun. Pendapatan transfer mencatat penurunan paling drastis yakni dari Rp9,33 triliun menjadi Rp3,13 triliun. Dampak terbesar terlihat pada Dana Bagi Hasil (DBH) yang turun dari Rp6,06 triliun menjadi Rp1,62 triliun. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menegaskan bahwa sudah saatnya Kaltim memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tidak terus bergantung pada dana pusat. “Pajak, retribusi, BUMD, hingga pengelolaan aset daerah harus dioptimalkan,” tegasnya. Ananda…
Halonusantara.id, Samarinda — Rancangan Peraturan Daerah (Rapenda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 resmi disepakati oleh DPRD Kalimantan Timur dan Pemprov Kaltim. Penandatanganan kesepakatan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-47 yang berlangsung Minggu (30/11) malam di Gedung Utama DPRD Kaltim. Dokumen tersebut ditandatangi oleh Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud bersama tiga Wakil Ketua DPRD Kaltim yakni Ekti Imanuel, Ananda Emira Moeis, dan Yenni Eviliana. Sementara dari pemerintah provinsi ditandatangani oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, serta Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menekankan bahwa pengesahan Ranperda APBD…
Halonusantara.id, Samarinda — DPRD Kalimantan Timur menggelar Rapat Paripurna ke-46 pada Minggu (30/11) di Gedung Utama DPRD Kaltim. Agenda utamanya ialah penyampaian tanggapan dan/atau jawaban Gubernur Kaltim atas pandangan umum fraksi terkait Nota Penjelasan Keuangan APBD Tahun Anggaran 2026. Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel memimpin langsung rapat yang turut didampingi Wakil Ketua III Yenni Eviliana, Sekretaris DPRD Kaltim Norhayati Usman dan Sekdaprov Kaltim yang hadir mewakili Gubernur. Forum ini turut dihadiri unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, tenaga ahli, dan undangan lainnya. Ekti Imanuel menjelaskan bahwa setelah seluruh fraksi—Golkar, Gerindra, PDI Perjuangan, PKB, PAN-NasDem, PKS, dan Demokrat-PPP—menyampaikan pandangan umum…
Halonusantara.id, Samarinda – DPRD Kaltim menilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pemanfaatan alur sungai mahakam di Kaltim masih sangat minim. Berdasarkan data dari KSOP menunjukkan pendapatannya hanya sekitar RP 395 miliar per tahun, angka yang dinilai belum sebanding dengan intensitas aktivitas logistik di Sungai Mahakam. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menyebut Sungai Mahakam selama ini menjadi jalur utama pergerakan industri, mulai dari minyak sawit, tongkang batu bara, hingga distribusi berbagai kebutuhan industri. Namun, tingginya aktivitas tersebut belum tercermin pada kontribusi pendapatan . “Mahakam itu urat nadi ekonomi Kaltim, tapi penerimaannya hanya Rp395 miliar. Itu jauh dari ideal,”…
Halonusantara.id, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti penunjukan dua akademisi dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar sebagai anggota Dewan Pengawas RSUD di Kaltim. Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menilai kebijakan ini mengabaikan potensi SDM lokal yang kompeten dan bisa berpeluang mengisi posisi strategis tersebut. Kebijakan tersebut disampaikan melalui Surat Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1./K.94/2025 tentang penunjukan Syahrir A. Pasinringi sebagai Ketua Dewan Pengawas RSUD Abdoel Wahab Sjahranie Samarinda, sedangkan nama kedua yakni Fridawaty Rivai sebagai Dewan Pengawas RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan melalui SK Nomor 100.3.3.1/K.96/2025. Berdasarkan hasil SK tersebut, Darlis menyayangkan keputusan itu…