Halonusantara.id, Samarinda – Meningkatnya aktivitas masyarakat di kawasan Folder Air Hitam mendorong DPRD Kota Samarinda meminta Pemerintah Kota (Pemkot) segera menyiapkan solusi atas persoalan keterbatasan ruang parkir. Keberadaan kendaraan yang terpaksa diparkir di sisi jalan dinilai berpotensi mengganggu kelancaran arus lalu lintas, terutama ketika kawasan tersebut ramai dikunjungi masyarakat pada sore hingga malam hari. Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan penataan parkir harus menjadi perhatian serius seiring berkembangnya Folder Air Hitam sebagai salah satu ruang publik yang semakin diminati warga. Menurutnya, Pemkot tidak selalu harus menyediakan lahan baru melalui pembebasan tanah untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pemerintah dapat…
Penulis: Halo Nusantara
Halonusantara.id, Samarinda – DPRD Kota Samarinda mendorong Pemerintah Kota Samarinda untuk tidak hanya melakukan penertiban sesaat terhadap keberadaan Pertamini, tetapi juga memperkuat pengawasan secara berkelanjutan terhadap penjualan bahan bakar minyak (BBM) eceran. Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Aris Mulyanata, menilai masih ditemukannya sejumlah penjual BBM eceran di berbagai kawasan menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih konsisten agar kebijakan pemerintah dapat berjalan efektif di lapangan. Menurutnya, keberadaan Pertamini memang tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat akan akses BBM yang mudah dan cepat. Namun, kebutuhan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan aturan, terutama terkait distribusi BBM bersubsidi. “Keberadaan penjual BBM eceran memang berkaitan…
Halonusantara.id, Samarinda – Pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah selatan Kota Samarinda kembali menjadi sorotan DPRD Samarinda. Sejumlah kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari perbaikan jalan, penanganan banjir, penyediaan air bersih hingga penerangan lingkungan, dinilai masih membutuhkan perhatian pemerintah. Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Elnatan Pasambe, mengatakan aspirasi terkait persoalan infrastruktur masih banyak disampaikan masyarakat di kawasan Samarinda Seberang, Loa Janan Ilir, dan Palaran. Menurutnya, pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya terkonsentrasi di kawasan tertentu. Wilayah selatan Samarinda juga harus mendapatkan perhatian agar masyarakat memperoleh pelayanan dasar yang merata. Salah satu persoalan yang masih menjadi perhatian berada di Kecamatan Palaran. Elnatan menyebut sejumlah…
Halonusantara.id, Samarinda– Pengembangan sektor pariwisata di Kota Samarinda dinilai perlu diarahkan untuk memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat, bukan sekadar mengejar peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Anggota DPRD Kota Samarinda, Rusdi, menilai setiap program pengembangan destinasi wisata harus memiliki arah yang jelas, termasuk dalam menciptakan peluang usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan wisata. Menurutnya, kepastian mengenai arah dan konsep pengembangan menjadi hal penting agar potensi pariwisata yang dimiliki Samarinda dapat dikelola secara optimal dan berkelanjutan. Rusdi juga mengingatkan keterbatasan kemampuan fiskal daerah tidak seharusnya menjadi alasan bagi pemerintah untuk menghentikan upaya pengembangan sektor pariwisata. Pemerintah dinilai perlu…
Halonusantara.id, Samarinda – Penyampaian aspirasi masyarakat kepada wakil rakyat kini dapat dilakukan melalui jalur digital. Anggota DPRD Kota Samarinda, Sani Bin Husain, menghadirkan platform Sani Mendengar sebagai sarana bagi warga untuk menyampaikan kritik, saran, keluhan, maupun berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan mereka. Platform tersebut tersedia dalam bentuk aplikasi dan situs web sebagai upaya memperluas ruang komunikasi antara masyarakat dengan anggota DPRD. Kehadirannya diharapkan memudahkan warga menyampaikan aspirasi tanpa harus menunggu pelaksanaan kegiatan reses. Sani Bin Husain mengatakan pemanfaatan teknologi menjadi salah satu langkah yang perlu dilakukan untuk menyesuaikan pola komunikasi dengan perkembangan zaman. Menurutnya, masyarakat saat ini membutuhkan akses…
Halonusantara.id, Samarinda – DPRD Kota Samarinda mulai menelaah sejumlah persoalan dalam pengelolaan keuangan daerah melalui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Salah satu fokus pembahasan adalah kondisi utang, piutang, serta aset yang dimiliki Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. Ketiga aspek tersebut dinilai penting untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi fiskal dan pengelolaan keuangan daerah. Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Viktor Yuan, mengatakan data dan dokumen yang sebelumnya diminta kepada pemerintah daerah telah diterima oleh DPRD. Dokumen tersebut selanjutnya akan dipelajari secara lebih mendalam sebagai bagian dari proses evaluasi sebelum pembahasan Raperda memasuki tahapan berikutnya.…
Halonusantara.id, Samarinda – Masuknya berbagai investasi dan pelaku usaha baru ke Kota Samarinda mendapat perhatian positif dari DPRD Kota Samarinda. Meningkatnya minat perusahaan untuk mengembangkan bisnis di Kota Tepian dinilai menjadi tanda semakin besarnya kepercayaan terhadap potensi ekonomi daerah. Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Celni Pita Sari, mengatakan perkembangan tersebut perlu dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Menurutnya, kehadiran investasi baru tidak hanya menghadirkan pilihan usaha dan layanan, tetapi juga mampu menciptakan perputaran ekonomi di berbagai sektor. “Semakin banyak pelaku usaha yang masuk menunjukkan Samarinda memiliki potensi ekonomi yang besar. Ini menjadi sinyal…
Halonusantara.id, Samarinda – Disiplin aparatur sipil negara (ASN) kembali menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda. Pegawai pemerintah yang meninggalkan tempat kerja tanpa kepentingan kedinasan pada jam kerja diminta tidak dibiarkan karena dapat berdampak terhadap kualitas pelayanan publik. Sekretaris Komisi I DPRD Kota Samarinda, Ronald Stephen Lonteng, menilai setiap ASN memiliki kewajiban menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan jam kerja yang berlaku. Menurutnya, keberadaan ASN di lingkungan pemerintahan bukan sekadar menjalankan rutinitas pekerjaan, tetapi memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Pada saat jam kerja, ASN seharusnya fokus menjalankan tugas di tempat kerjanya masing-masing. Apalagi di tengah keterbatasan anggaran,…
Halonusantara.id, Samarinda – Penguatan sistem pemerintahan berbasis digital menjadi salah satu alasan DPRD Kota Samarinda mendorong penyesuaian anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) pada APBD 2027. Komisi I DPRD Samarinda menilai kebutuhan anggaran perangkat daerah tersebut perlu disesuaikan dengan semakin besarnya tanggung jawab dalam menopang pelayanan publik dan sistem teknologi informasi pemerintahan. Dalam pembahasan rancangan anggaran 2027, Diskominfo mengusulkan kebutuhan sekitar Rp33 miliar. Angka tersebut lebih tinggi dibanding pagu indikatif yang disiapkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebesar Rp25 miliar. Sebagai pembanding, pada 2026 Diskominfo mengelola anggaran sekitar Rp27 miliar. Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Suparno, mengatakan kebutuhan tersebut cukup…
Halonusantara.id, Samarinda– Fenomena manusia silver yang masih ditemukan di sejumlah persimpangan Kota Samarinda dinilai perlu ditangani dengan pendekatan yang lebih komprehensif. DPRD Kota Samarinda meminta pemerintah tidak hanya mengandalkan operasi penertiban, tetapi turut mencari solusi atas persoalan ekonomi yang mendorong masyarakat memilih mencari penghasilan di jalan. Anggota DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tetap menjadi bagian penting dalam menjaga ketertiban dan keselamatan pengguna jalan. Namun, razia dinilai tidak akan menyelesaikan persoalan secara permanen jika tidak disertai program pemberdayaan. “Penertiban memang harus dilakukan secara berkelanjutan. Kalau hanya sesekali, mereka akan kembali lagi ke…