Halonusantara.id, Kutai Kartanegara – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, mengumumkan rencana revisi Tata Tertib (Tatib) DPRD sebagai upaya memperkuat efektivitas kerja kelembagaan dan mendorong terciptanya kolaborasi yang lebih solid antaranggota dewan. Revisi ini dirancang untuk menyempurnakan aturan internal yang dinilai belum sepenuhnya mendukung dinamika kerja legislatif yang optimal. “Perbaikan Tatib ini sifatnya internal, untuk membantu kerja kedewanan agar lebih terpadu dan tidak menimbulkan beban kerja yang timpang,” kata Ahmad Yani. Salah satu fokus utama revisi adalah menyelaraskan proporsi keanggotaan di Badan Musyawarah (Banmus) dan Badan Anggaran (Banggar). Menurut Yani, ketidakseimbangan jumlah anggota di dua badan tersebut selama ini…
Penulis: Halo Nusantara
Halonusantara.id, Kutai Kartanegara – Wakil Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Abdul Rasid, menilai arah kebijakan Bupati Kukar saat ini masih sejalan dengan program-program pemerintahan sebelumnya. Meski demikian, ia menekankan perlunya penajaman arah pembangunan, khususnya di sektor pertanian yang dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan. “Kalau kita lihat tadi, secara umum melanjutkan program yang lama. Tapi perlu ada penguatan, khususnya di sektor pertanian karena Kukar punya potensi dan lahan yang luas,” ujarnya kepada awak media. Abdul Rasid menyebut sektor pertanian sebagai sektor strategis yang tidak hanya mendukung ketahanan pangan, tetapi juga dapat menjadi tumpuan baru bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)…
Halonusantara.id, Kutai Kartanegara – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan koordinasi intensif dengan otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) terkait masuknya sejumlah desa di Kukar, seperti Loa Janan dan Loa Kulu, ke dalam wilayah delineasi IKN. Langkah ini dilakukan guna memperjuangkan hak-hak wilayah desa yang secara administratif masih menjadi bagian dari Kabupaten Kukar, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kukar yang berlaku. “Kami terus berkoordinasi dengan pihak IKN untuk memastikan bahwa hak-hak desa tetap diperjuangkan. Peta resmi berdasarkan RT/RW Kukar menjadi acuan utama dalam menyikapi perubahan wilayah ini,” ujar Ahmad Yani saat diwawancarai. Ahmad…
Halonusantara.id, Kutai Kartanegara – Lonjakan jumlah wisatawan yang berkunjung ke berbagai destinasi wisata di Tenggarong, Kutai Kartanegara (Kukar), menuai apresiasi dari Anggota DPRD Kukar dari Fraksi Gerindra Ria Handayani. Namun, di balik geliat sektor pariwisata tersebut, ia mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan agar daya tarik wisata tidak tercoreng. “Kebersihan adalah hal paling mendasar yang harus dijaga. Selain untuk kesehatan, juga agar tempat wisata tetap nyaman dan menarik dikunjungi,” ujar Ria. Ia menilai lingkungan yang bersih tidak hanya mempercantik objek wisata, tetapi juga mencerminkan budaya dan kesadaran masyarakat setempat. “Perilaku membuang sampah pada tempatnya harus menjadi kebiasaan. Ini bentuk kecintaan terhadap…
Halonusantara.id, Samarinda — Persoalan banjir di Kota Samarinda bukan hanya urusan satu instansi. Kompleksitas kewenangan antara pemerintah kota, provinsi, hingga pemerintah pusat menjadi tantangan utama dalam mewujudkan penanganan yang tuntas. Namun, di tengah tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus mengambil langkah aktif untuk mempercepat solusi. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, menjelaskan bahwa penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara sepihak karena penyebabnya tersebar pada banyak level dari perencanaan kawasan hingga pengelolaan sungai besar. “Banjir di kawasan perumahan itu biasanya terjadi karena tidak dibangunnya gorong-gorong atau tangkapan air,” jelas…
Halonusantara.id, Kutai Kartanegara – DPRD Kutai Kartanegara mulai melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja internal untuk memastikan kelembagaan tetap berjalan secara profesional dan transparan. Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menyebut evaluasi ini merupakan bagian dari upaya membangun DPRD yang lebih bertanggung jawab dan responsif terhadap publik. Langkah awal dilakukan dengan meninjau ulang tata tertib (tatib) yang selama ini menjadi dasar kerja seluruh anggota dewan. Revisi ini tidak hanya menyasar mekanisme kerja, tapi juga penguatan fungsi pengawasan dan akuntabilitas. Menurut Ahmad Yani, penataan ulang struktur alat kelengkapan dewan menjadi hal penting dalam menjaga keseimbangan kerja legislatif. Penempatan anggota di Badan Anggaran (Banggar)…
Halonusantara.id, Kutai Kartanegara – Hari Bhayangkara ke-79 menjadi lebih dari sekadar peringatan seremonial. Di Kutai Kartanegara, momen ini dipandang sebagai kesempatan untuk memperkuat sinergi antara lembaga negara, khususnya Polri dan pemerintah daerah. Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menyampaikan apresiasi mendalam atas peran Polri dalam menjaga stabilitas dan ketertiban di tengah masyarakat. Menurut Ahmad Yani, keberadaan Polri yang responsif dan profesional sangat dibutuhkan dalam mengawal arah pembangunan. Ia menilai, tugas Polri tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan suasana kondusif yang mendukung roda pemerintahan dan ekonomi. “Tanpa rasa aman, pembangunan sulit berjalan. Dan dalam konteks…
Halonusantara.id, Kutai Kartanegara – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) menetapkan sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sebagai prioritas utama dalam program legislasi tahun 2025. Fokus utamanya mencakup isu-isu strategis yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, mulai dari pemekaran wilayah hingga pelestarian budaya lokal. Ketua Bapemperda DPRD Kukar, Johansyah, menyampaikan bahwa salah satu Raperda yang diprioritaskan adalah terkait pembentukan tujuh desa baru di Kukar. Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat pemerataan pembangunan di tingkat desa. “Pemekaran tujuh desa menjadi salah satu skala prioritas kami dalam program legislasi tahun 2025,” ujar…
Halonusantara.id, Samarinda — Meningkatnya tekanan pembangunan dan alih fungsi lahan menjadi tantangan besar bagi Kota Samarinda dalam memenuhi target Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Hingga saat ini, capaian RTH publik di ibu kota Kalimantan Timur itu baru mencapai sekitar 10 persen jauh dari target ideal sebesar 20 persen. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) Provinsi Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda. “Dari target 30 persen RTH, sebanyak 20 persen harus berasal dari sektor publik dan 10 persen dari sektor privat. Namun faktanya, seperti di Samarinda, yang…
Halonusantara.id, Samarinda — Program umrah gratis yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) melalui kebijakan GratisPol memang terdengar menggembirakan. Namun, Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, mengingatkan bahwa di balik semangat berbagi itu, harus ada mekanisme pelaksanaan yang jelas, akurat, dan terukur agar tidak melenceng dari tujuan utamanya. Sri menegaskan bahwa setiap program sosial, terlebih yang menyangkut perjalanan ibadah seperti umrah, harus dibarengi dengan seleksi yang ketat. Menurutnya, euforia program tidak boleh mengalahkan prinsip kehati-hatian dalam penyalurannya. “Tampaknya mudah, tapi tidak demikian. Kita harus mendata, kemudian menentukan siapa yang memang layak mendapatkan program ini. Tidak bisa serta-merta langsung dibagi begitu…