Halonusantara.id, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menilai bahwa aktivitas perusahaan di wilayah Kaltim khususnya Kabupaten Kutai Kartanegara masih memiliki banyak potensi yang bisa dimanfaatkan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagai contoh, penggunaan alat berat, pajak kendaraan operasional, hingga konsumsi bahan bakar dinilai dapat dikelola menjadi sumber pendapatan daerah. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, menekankan bahwa pungutan pajak alat berat dan penggunaan bahan bakar telah diatur dalam regulasi perpajakan daerah. “Pajak alat berat dan pajak BBM itu sah dan bisa memberi kontribusi besar bagi pendapatan daerah,” tegas Husni. Menurutnya, potensi dari dua…
Penulis: Halo Nusantara
Halonusantara.id, Samarinda – Status kepemilikan lahan kembali menjadi masalah utama dalam proses pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) di Kalimantan Timur. Komisi IV DPRD Kaltim menyampaikan bahwa banyak program pembangunan sekolah di berbagai kabupaten/kota masih tertunda akibat dokumen pemilikan lahan belum lengkap. Wakil Ketua Komisi IV, Andi Satya Adi Saputra, menegaskan bahwa permasalahan administrasi ini harus segera ditindak lanjuti, mengingat fasilitas pendidikan menjadi kebutuhan paling mendesak. “Proposal dari daerah sering tidak matang karena dokumen dan legalitas lahan belum terpenuhi,” ucap Andi Satya. Dirinya menyebut, pelaksanaan pembangunan sekolah akan terus tertunda jika permasalahan legalitas lahan belum terselesaikan. Andi Satya menilai persoalan…
Halonusantara.id, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim merespons positif rencana Kodam IV Mulawarman dalam memanfaatkan lahan bekas tambang yang akan diolah menjadi area persawahan. Namun demikian, Komisi II DPRD Kaltim mengingatkan, proses pemanfaatam lahan bekas tambang membutuhkan waktu dan kajian menyeluruh sebelum proyek dilanjutkan. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur, menyampaikan bahwa demi kesuksesan program itu, mereka harus memprioritaskan pemulihan tanah di lahan tersebut. Ia menegaskan, pengecekan kualitas tanah merupakan langkah awal yang harus dilakukan, mulai dari pengecekan derajat keasaman hingga kandungan unsur hara. Setelah pengecekan barulah dapat ditentukan apakah lahan tersebut dapat langsung dikelola atau diperlukan perlakuan…
Halonusantara.id, Samarinda – Pendidikan politik sejak bangku sekolah dinilai penting untuk membentuk generasi muda yang sadar demokrasi dan siap berpartisipasi aktif dalam kebijakan publik. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono setelah menilai kualitas pemahaman politik masyarakat masih belum merata sehingga berdampak pada munculnya kebijakan yang belum tepat sasaran. Ia menjelaskan bahwa seorang politisi seharusnya memahami nilai kebangsaan dan mampu menerapkan hal tersebut dalam kebijakan publik sehingga setiap kebijakan yang diambil akan mengedepankan kesejahteraan masyarakat. “Nilai kebangsaan tidak boleh dilepaskan dari proses pengambilan kebijakan” tegas Sapto. Kondisi di lapangan justru menunjukkan sebaliknya, masih banyak…
Halonusantara.id, Samarinda – Kurikulum yang saat ini memberlakukan penggunaan e-book sebagai standar pembelajaran dianggap belum berjalan efektif, sebab dibeberapa SMA masih ditemukan pembelian buku fisik untuk kegiatan pembelajaran. Menanggapi kondisi tersebut. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan menilai adanya fasilitas penunjang di sekolah yang belum memadai. “Seharusnya SMA sudah tidak membeli buku lagi. Penggunaan e-book dan fasilitas digital mestinya sudah berjalan,” jelasnya. Menurutnya, fasilitas penunjang seperti internet, perangkat teknologi, hingga ketersediaan laboratorium dinilai menjadi faktor adanya pembelian buku fisik di sekolah. Agusriansyah menegaskan, pendidikan tidak boleh serta-merta hanya persoalan pembangunan infrastruktur, melainkan inovasi dalam kegiatan belajar mengajar juga penting…
Halonusantara.id, Samarinda – Pengembangan Kawasan Industri Bontang Lestari (Bonles) mendapat sorotan dari Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Shemmy Permata Sari. Ia mengingatkan bahwa pembangunan kawasan tersebut harus memperhatikan prinsip keberlanjutan dan kebermanfaatan bagi masyarakat lokal. Ia menilai, pengembangan Bonles harus dilihat secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi ekonomi, melainkan juga dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan. Shemmy berharap kawasan tersebut menjadi pusat industri modern, sekaligus mampu memberikan dampak pada perekonomian warga sekitar. “Industri harus dibangun dengan tetap menjaga lingkungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Bonles harus menjadi kawasan industri yang ramah lingkungan dan mampu menyediakan lapangan kerja yang luas,” ucap Shemmy.…
Halonusantara.id, Samarinda – Kondisi sekolah filial di wilayah terpencil kembali menjadi sorotan Komisi IV DPRD Kaltim karena dinilai belum sesuai dengan standar layanan pendidikan. Keluhan itu disampaikan langsung oleh sejumlah guru dari Kabupaten Kutai Kartanegara saat berkunjung ke kantor DPRD Kaltim. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin, menyampaikan bahwa para guru mengeluhkan kondisi sekolah yang telah lama beroperasi, namun belum mendapat peningkatan pembangunan yang layak. “Mereka mengatakan ada sekolah yang sudah berjalan belasan sampai puluhan tahun, tapi fasilitasnya tidak pernah dibenahi,” jelasnya. Para guru tersebut menyampaikan bahwa proses belajar mengajar tetap berjalan, meski ditengah keterbatasan fasilitas pembelajaran. Hal tersebut…
Halonusantara.id, Samarinda – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menyayangkan masih terdapat tenaga medis di beberapa rumah sakit yang mendapat gaji tidak sesuai Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) Pernyataan itu ia sampaikan setelah memantau proses rekrutmen di RS Mulya Medika, Samarinda Seberang beberapa hari lalu. Andi Satya mengungkapkan bahwa banyak calon pekerja ingin pindah karena pendapatan mereka dinilai tidak sesuai ketentuan. Dirinya sering mendapati keluhan serupa pada saat calon pekerja melakukan sesi wawancara. “Ketika masuk ke tahap wawancara, ternyata persoalan utamanya adalah gaji. Banyak yang mengaku digaji di bawah UMK,” ungkapnya. Menurutnya, aturan mengenai upah minimum sudah…
Halonusantara.id, Samarinda – DPRD Kaltim kembali angkat bicara terkait rencana pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) yang berpotensi dapat mengganggu layanan publik serta mempersempit ruang fiskal daerah. Sebagai daerah yang mempunyai sumber daya alam yang besar, DPRD Kaltim menganggap DBH adalah hak konstitusional yang dapat dikelola pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Sugiyono, mendukung langkah tegas Pemprov dalam menolak pemotongan DBH. “Kaltim memiliki hak yang jelas dalam regulasi. Jika DBH dipotong, kemampuan daerah membiayai pelayanan publik akan sangat terpengaruh,” tegas Sugiyono. Selama ini Kaltim sudah melakukan mediasi serta mekanisme formal sebagai upaya penolakan, namun upaya tersebut…
Halonusantara.id, Samarinda – Menjelang diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pada 2 Januari tahun mendatang. Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyambut baik kerja sama antara Pemprov Kaltim dan Kejaksaan Tinggi Kaltim, sebagai bentuk persiapan dalam menghadapi perubahan sistem peradilan pidana. Kerja sama itu nantinya akan diteruskan ke pemerintah kabupaten/kota. Ia menilai, penyelarasan pemahaman diperlukan agar penerapan KUHP tidak menimbulkan kendala di lapangan. “Karena metode penanganan perkara akan berubah, semua proses harus dilakukan secara bersama. Sinergi pemerintah dan aparat penegak hukum menjadi kunci keberhasilan penerapannya,” ucapnya. Darlis juga menyinggung kondisi lapas yang kerap mengalami overload. Menurutnya, skema…