Halonusantara.id, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tengah mengkaji rencana untuk menghapus biaya pendidikan bagi siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di sekolah swasta. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses pendidikan yang merata bagi seluruh anak didik, tanpa terkecuali. Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut akan memperkuat prinsip inklusivitas dalam sistem pendidikan dasar, dengan tidak hanya mengandalkan sekolah negeri sebagai satu-satunya penyedia layanan pendidikan gratis. “Kami ingin memastikan bahwa siswa di sekolah swasta mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan dasar tanpa beban biaya,” ujarnya, Minggu (15/6/2025). Menurut Seno Aji, rencana…
Penulis: Halo Nusantara
Halonusantara.id, Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (KAaktim) tengah menginisiasi penguatan fungsi pos pelayanan terpadu (posyandu) dengan menerapkan enam standar pelayanan minimal. Upaya ini bertujuan memperluas jangkauan dan memperbaiki kualitas layanan bagi masyarakat desa secara lebih komprehensif. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kaltim, Puguh Hardjanto, menyampaikan bahwa inovasi ini menghadirkan pendekatan integratif yang menggabungkan berbagai sektor layanan publik. Enam bidang utama yang difokuskan meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketertiban umum, serta bidang sosial. Menurut Puguh, transformasi posyandu yang selama ini dikenal sebagai pusat layanan kesehatan ibu dan anak akan dikembangkan agar dapat menjadi pusat pelayanan masyarakat…
Halonusantara.id, Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan perlunya penguatan regulasi mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di tingkat daerah sebagai langkah strategis untuk melindungi kesehatan masyarakat dari dampak negatif asap rokok. Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, menyoroti pentingnya penerapan aturan KTR dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) yang memiliki kekuatan hukum kuat, bukan sekadar kebijakan kepala daerah atau surat edaran. Menurutnya, regulasi berbasis Perda menjadi fondasi utama agar penegakan larangan merokok di ruang publik dapat berjalan efektif dan konsisten. “Perda menjadi instrumen hukum yang memastikan pemerintah daerah memiliki wewenang jelas dalam mengawasi dan menindak pelanggaran di kawasan tanpa rokok. Tanpa…
Halonusantara.id, Samarinda — Aktivitas angkutan tambang yang masih menggunakan jalan umum di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi sorotan. Meski aturan jelas melarang penggunaan jalan publik untuk operasional tambang, kenyataan di lapangan menunjukkan praktik tersebut masih berlangsung, memicu keluhan dari masyarakat yang terdampak. Warga Kabupaten Paser, khususnya di Kecamatan Muara Komam, menyuarakan keberatan mereka atas penggunaan jalan umum oleh kendaraan berat pengangkut hasil tambang. Selain mempercepat kerusakan jalan, aktivitas ini juga menimbulkan risiko keselamatan dan menurunkan kualitas hidup masyarakat sekitar. Aspirasi ini disampaikan langsung dalam forum dialog antara pemerintah dan masyarakat. Menanggapi situasi tersebut, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menegaskan…
Halonusantara.id, Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan bahwa pelaksanaan program umrah gratis yang menjadi bagian dari kebijakan “GratisPol” tidak bisa dijalankan secara serampangan. Meskipun tampak populis dan mengundang antusiasme masyarakat, Pemprov menekankan bahwa program ini harus dibarengi dengan mekanisme penyaringan yang ketat dan terukur. Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, menyampaikan bahwa proses penentuan penerima manfaat tidak dapat dilakukan sembarangan. Menurutnya, tanpa regulasi yang jelas dan seleksi berbasis data, program tersebut justru berisiko disalahgunakan dan tak tepat sasaran. “Kelihatannya sederhana program umrah gratis tapi kalau tidak dibatasi dengan petunjuk teknis yang rinci, bisa sangat rentan diselewengkan. Kita harus tahu…
Halonusantara.id, Samarinda — Kalimantan Timur (Kaltim) mengambil peran strategis dalam memperkuat kesehatan masyarakat, khususnya terkait masalah penglihatan. Di tengah masih tingginya angka gangguan mata yang dialami warga, perhatian serius diberikan untuk meningkatkan akses layanan pemeriksaan mata dan distribusi kacamata secara gratis. Data terbaru menunjukkan bahwa sekitar 6,5 persen penduduk di Provinsi Kaltim mengalami berbagai gangguan penglihatan, mulai dari rabun jauh hingga kebutuhan kacamata baca. Kondisi ini kerap luput dari perhatian karena keterbatasan akses maupun pemahaman akan pentingnya deteksi dini. Menanggapi hal tersebut, sejumlah lembaga kesehatan dan organisasi profesional berkolaborasi menghadirkan program layanan pemeriksaan mata secara menyeluruh. Targetnya adalah menjangkau ribuan…
Halonusantara.id, Kutai Kartanegara — Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) dari Daerah Pemilihan (Dapil) III, Herry Asdar, menyoroti besarnya potensi sektor pariwisata di wilayahnya yang meliputi Kecamatan Muara Badak dan Anggana. Ia menilai, sektor ini dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal jika dikelola dengan serius dan berkelanjutan. Menurut Herry, destinasi wisata bahari di Muara Badak terus menunjukkan perkembangan yang positif. Namun, potensi tersebut masih memerlukan perhatian lebih dari pemerintah daerah, terutama dalam hal dukungan terhadap pelaku usaha lokal. “Muara Badak sekarang punya banyak potensi wisata pantai yang terus berkembang. Tapi masih butuh support dari pemerintah, khususnya bagi para pelaku usaha wisata…
Halonusantara.id, Kutai Kartanegara – Komisi III DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) pada Sabtu, (14/6/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk menggali informasi dan berbagi pengalaman terkait program ketahanan pangan, khususnya dalam kerangka mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Kukar, Farida, bersama sejumlah anggota komisi lainnya. Mereka disambut oleh Sekretaris Dinas Pertanian PPU, Supardi, yang memaparkan berbagai program unggulan daerahnya dalam mendongkrak produktivitas sektor pertanian. Dalam kesempatan itu, Farida menyampaikan apresiasinya terhadap langkah-langkah strategis yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten PPU, termasuk upaya optimalisasi lahan…
Halonusantara.id, Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan bahwa skema bantuan pendidikan melalui program “Gratispol” tidak diberikan langsung kepada mahasiswa penerima. Sebaliknya, dana bantuan akan disalurkan ke institusi pendidikan tinggi tempat mahasiswa tersebut terdaftar. Kebijakan ini diklaim sebagai langkah strategis untuk memperkuat pengawasan dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah. Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menyampaikan bahwa pendekatan ini memungkinkan pemerintah menjamin tepat sasaran serta mendorong kampus ikut bertanggung jawab dalam proses pembinaan mahasiswa penerima manfaat. “Bantuan tidak akan ditransfer ke rekening pribadi mahasiswa, tetapi langsung ke rekening institusi. Dengan begitu, pihak perguruan tinggi juga memiliki tanggung jawab moral dan…
Halonusantara.id, Samarinda — Kota Samarinda menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan target penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Hingga pertengahan 2025, capaian RTH publik di ibu kota Kalimantan Timur ini baru menyentuh angka 10 persen dari total luas wilayah, masih jauh dari batas minimal yang ditetapkan sebesar 20 persen. Kondisi ini menyoroti persoalan mendasar: keterbatasan lahan yang dikuasai pemerintah. Sebagian besar kawasan kota telah dimanfaatkan untuk permukiman, komersial, dan aktivitas ekonomi lainnya, sehingga menyulitkan pemerintah untuk menyediakan area hijau yang terbuka bagi publik. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat…