Halonusantara.id, Samarinda – DPRD Kota Samarinda sedang mengebut revisi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana Daerah. Langkah ini ditempuh menyusul banyaknya hambatan teknis yang kerap memperlambat penanganan bencana di lapangan. Ketua panitia khusus revisi, Abdul Rohim, mengungkapkan bahwa revisi dilakukan agar kerangka hukum daerah lebih responsif terhadap kondisi faktual di Kota Tepian. Selama ini, penanganan bencana seperti kebakaran, banjir, dan tanah longsor acap kali terhambat oleh lemahnya dasar hukum yang dimiliki daerah. “Penanganan sering mandek karena kita tidak punya aturan teknis yang cukup kuat, terutama soal penentuan penyebab bencana dan pemberian sanksi kepada pihak yang lalai atau…
Penulis: Halo Nusantara
Halonusantara.id, Samarinda – Upaya menata sektor pariwisata di Kota Samarinda kini memasuki babak baru. DPRD Samarinda tengah menyusun fondasi hukum melalui Raperda tentang Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata yang diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan di sektor ini. Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk khusus untuk merumuskan raperda tersebut mulai menjaring masukan dari berbagai pihak, mulai dari pelaku usaha wisata, kalangan akademisi, hingga tokoh adat. Langkah ini dinilai penting agar regulasi yang dirancang benar-benar mencerminkan kebutuhan dan karakter lokal. “Pariwisata Samarinda ini potensinya besar, tapi belum tertata. Karena itu kami ingin semua pihak terlibat sejak awal. Masukan dari mereka sangat penting,” ujar Ketua…
Halonusantara.id, Samarinda – Menghadapi derasnya investasi nasional maupun global di Kalimantan Timur sebagai Super Hub Ekonomi Nusantara, perhatian terhadap pemerataan manfaat ekonomi kembali disuarakan Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menegaskan bahwa pembangunan tanpa strategi pemberdayaan masyarakat lokal berisiko memperbesar kesenjangan sosial. Dalam pandangannya, kehadiran berbagai proyek strategis harus sejalan dengan peningkatan kualitas SDM lokal. Tanpa itu, masyarakat asli Kaltim hanya akan menjadi penonton di tengah geliat pembangunan yang pesat. “Kita tidak ingin warga Kaltim hanya jadi penonton di tanah sendiri. Kalau SDM-nya tidak disiapkan dari sekarang, akan muncul jurang ketimpangan antara yang bisa ikut terlibat dan yang tertinggal,”…
Halonusantara.id, Samarinda – Kaltim didorong untuk segera berbenah dalam menyongsong era pasca-ekstraktif. Di tengah arah global menuju energi bersih, transformasi ekonomi daerah dinilai tak bisa ditunda lagi. Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Firnadi Ikhsan, mengingatkan bahwa ketergantungan yang terlalu lama terhadap sektor tambang dan migas akan membuat daerah ini rentan dalam menghadapi transisi energi yang sedang berlangsung secara global. “Kita tidak bisa terus-menerus bergantung pada sektor ekstraktif. Dunia sedang berubah. Kalau Kaltim tidak segera mengubah arah ekonomi, kita akan tertinggal,” ujar Firnadi. Firnadi menyebut, sektor-sektor seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan memiliki peluang besar untuk dijadikan tulang punggung ekonomi…
Halonusantara.id, Samarinda – Menjelang berakhirnya masa operasi tambang pada 2025, PT Indominco Mandiri (IMM) didesak untuk tidak hanya fokus pada penutupan kegiatan usaha, tetapi juga mewariskan kontribusi jangka panjang yang berdampak positif bagi masyarakat lokal. Komisi IV DPRD Kalimantan Timur menilai, fase akhir ini merupakan momen krusial untuk memastikan warisan sosial perusahaan tidak berakhir bersamaan dengan aktivitas pertambangan. Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyampaikan bahwa perusahaan dituntut untuk lebih serius dalam menyusun program-program sosial yang berkelanjutan, bukan sekadar simbolik. “Kita tidak ingin pascatambang masyarakat sekitar justru kehilangan arah. PT IMM harus membangun legacy yang kuat di bidang pendidikan…
Halonusantara.id, Samarinda – Kesiapan infrastruktur menuju Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto kembali menjadi sorotan publik. Di tengah potensi bencana yang terus menghantui kawasan perkotaan Kalimantan Timur, keberadaan akses darurat menuju bandara dianggap lebih dari sekadar pembangunan fisik, melainkan bagian penting dari sistem tanggap darurat daerah. Sorotan ini disampaikan oleh Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, yang menyoroti kebijakan penundaan proyek jalan penghubung dari Ring Road IV yang hingga kini belum terealisasi. “Jalan ke bandara bukan hanya sarana fisik. Ini menyangkut bagaimana kita menyiapkan jalur evakuasi, distribusi bantuan, dan memastikan layanan publik tetap berjalan saat krisis terjadi,” ujar Subandi. Ia…
Halonusantara.id, Samarinda – Dorongan pembenahan menyeluruh terhadap kinerja perusahaan daerah di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali disuarakan dari parlemen. Kali ini, fokus diarahkan pada kebutuhan mendesak untuk mengubah status badan hukum Perusahaan Daerah (Perusda) menjadi Perseroan Daerah (Perseroda), guna meningkatkan daya saing dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, mengungkapkan bahwa transformasi kelembagaan tersebut merupakan langkah strategis, terutama dalam menghadapi dinamika ekonomi daerah yang semakin kompetitif. Banyak Perusda dinilai masih tertahan oleh status hukum yang tidak memadai, sehingga sulit menjalin kemitraan bisnis secara legal dan efisien. “Transformasi ke bentuk Perseroda bukan sekadar administrasi. Ini…
Halonusantara.id, Samarinda — Sejumlah isu penting yang menjadi perhatian publik di Kalimantan Timur kembali diangkat oleh kalangan mahasiswa. Mereka menekankan perlunya langkah nyata dari pemerintah dalam menangani persoalan pendidikan, pengelolaan lingkungan, serta pemberantasan tambang ilegal yang masih marak di wilayah ini. Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menanggapi berbagai aspirasi tersebut dengan menyatakan komitmen Pemprov untuk mewujudkan solusi konkret yang sejalan dengan agenda prioritas pembangunan daerah. Salah satu program unggulan yang disorot adalah pemberian pendidikan tinggi gratis yang akan mulai diberlakukan pada pertengahan tahun 2025 untuk mahasiswa semester awal, dengan rencana perluasan cakupan hingga semester akhir pada tahun 2026. “Program…
Halonusantara.id, Samarinda — Aktivitas pertambangan ilegal di Kalimantan Timur (Kaltim) tetap menjadi masalah serius yang belum menunjukkan tanda-tanda penurunan signifikan. Meski pemerintah mengklaim telah melakukan pemantauan intensif, berbagai kalangan menilai langkah penanganan yang diambil belum cukup efektif untuk mengatasi persoalan ini secara tuntas. Keberadaan tambang ilegal yang tersebar di berbagai wilayah di Kaltim terus menimbulkan keresahan. Selain merusak lingkungan, aktivitas ini juga berpotensi memicu konflik sosial dan menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat sekitar. Kritikan tajam datang dari mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat yang menyoroti lambatnya penegakan hukum serta kurangnya komitmen serius dari aparat terkait. Menurut Kepala Dinas Energi dan…
Halonusantara.id, Samarinda — Meski tren akses sanitasi di Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan peningkatan, upaya untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat masih menemui banyak tantangan. Pemerintah Provinsi Kaltim menegaskan komitmennya mempercepat penyediaan layanan sanitasi layak dengan mengucurkan anggaran Rp200 miliar melalui mekanisme bantuan keuangan kepada kabupaten dan kota. Langkah ini merupakan bagian dari strategi mendorong pencapaian target akses sanitasi aman hingga 100 persen dalam dua hingga tiga tahun mendatang. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (DPUPR-Pera) Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, menjelaskan bahwa sanitasi bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan pekerjaan sosial jangka panjang yang sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat.…