Halonusantara.id, Samarinda – Permasalahan aset daerah yang tak dimanfaatkan secara optimal kembali mencuat di Kalimantan Timur (Kaltim). Salah satu sorotan tertuju pada bangunan eks-Hotel Atlet milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim yang hingga kini terbengkalai. Kondisi itu memantik dorongan dari legislatif agar aset tersebut segera dialihfungsikan demi kepentingan yang lebih besar bagi masyarakat. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Jahidin, menyampaikan bahwa alih fungsi bangunan eks-Hotel Atlet menjadi asrama mahasiswa merupakan langkah tepat dalam menyelamatkan aset publik yang mangkrak sekaligus menjawab kebutuhan nyata generasi muda Kaltim yang sedang menempuh pendidikan tinggi di ibu kota provinsi. “Jangan biarkan bangunan itu terus jadi bangkai…
Penulis: Halo Nusantara
Halonusantara.id, Samarinda – Sektor peternakan dinilai sebagai salah satu pilar penting dalam mewujudkan ketahanan pangan sekaligus membuka peluang ekonomi baru di Kalimantan Timur (Kaltim). Terlebih, dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN), kebutuhan pangan, termasuk daging, akan meningkat drastis dan harus disiapkan sejak dini. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, mendorong percepatan pembangunan ekosistem peternakan yang terstruktur dan modern. Menurutnya, swasembada daging tidak hanya soal mencukupi konsumsi, tetapi juga momentum untuk mendorong pertumbuhan usaha rakyat, khususnya bagi generasi muda. “Jangan lihat swasembada daging hanya dari sisi konsumsi, ini juga peluang usaha. Anak muda bisa masuk ke dunia peternakan, apalagi kalau…
Halonusantara.id, Samarinda – Polemik penguasaan ruang publik oleh kepentingan korporasi kembali menjadi perhatian serius di Kalimantan Timur. Persoalan ini mencuat ketika DPRD Kaltim menyoroti penggunaan jalan nasional oleh perusahaan tambang, yang dinilai merugikan masyarakat secara langsung. Sorotan tajam datang dari Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Jahidin, yang menyampaikan kekhawatirannya terhadap maraknya truk tambang yang melintasi jalan nasional tanpa izin yang sah dan mengganggu aktivitas warga. Menurutnya, situasi ini menunjukkan ketimpangan struktural yang kian mengakar dalam tata kelola infrastruktur publik di daerah. “Jalan nasional itu dibangun dari uang rakyat, tapi sekarang justru rakyat yang harus mengalah ketika perusahaan tambang lewat. Ini…
Halonusantara.id, Samarinda — Menyambut hari raya Idul Adha 2025, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memperketat pengawasan terhadap distribusi dan harga bahan pangan pokok guna mencegah gejolak pasar. Momentum keagamaan yang kerap memicu lonjakan konsumsi ini menjadi ujian penting bagi daya tahan sistem pangan daerah. Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim menyatakan kesiapannya mengawal jalur pasok dan mengamankan ketersediaan komoditas utama seperti daging, beras, minyak goreng, serta kebutuhan pokok lainnya. Fokus utama bukan hanya pada jumlah stok yang tersedia, melainkan bagaimana barang-barang tersebut bisa sampai ke tangan masyarakat dengan harga yang wajar. “Persoalan pangan itu menyangkut aspek keadilan sosial.…
Halonusantara.id, Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan bahwa bencana longsor yang terjadi di Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kutai Kartanegara, tidak disebabkan oleh aktivitas pertambangan di wilayah tersebut. Meski begitu, pemantauan dan investigasi tetap dilakukan untuk menjamin tidak adanya pelanggaran teknis di lapangan. Penegasan ini disampaikan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim, Bambang Arwanto, dalam rapat bersama Komisi III DPRD Kaltim, Senin (2/6/2025). Ia memaparkan hasil kajian teknis yang telah dilakukan instansinya, yang menyebutkan bahwa titik longsor memiliki jarak cukup signifikan dari operasi tambang terdekat. “Lokasi longsor berjarak sekitar 1,7 kilometer dari tambang aktif milik…
Halonusantara.id, Samarinda —Upaya mewujudkan transisi energi di Indonesia Timur mendapatkan momentum baru. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menyatakan komitmennya dalam mendukung Mahakam Ulu sebagai calon kawasan utama penghasil energi bersih melalui pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH). Meski selama ini dikenal sebagai wilayah yang cukup terisolasi secara geografis, Mahakam Ulu dinilai menyimpan potensi energi terbarukan yang besar, khususnya dari kekayaan sumber daya airnya. Proyek PLTMH berkapasitas hingga 300 Megawatt yang direncanakan di wilayah ini menjadi bagian dari terobosan strategis yang digadang-gadang mampu memutus mata rantai keterisolasian daerah tersebut. Pemprov Kaltim pun memastikan tidak hanya hadir sebagai pengawas, tetapi juga…
Halonusantara.id, Samarinda – Pelayanan administrasi dasar bagi warga Kelurahan Karang Mumus, Kota Samarinda, masih menghadapi hambatan serius akibat belum tersedianya kantor lurah permanen. Hingga pertengahan 2025, kantor kelurahan yang sebelumnya terletak di Jalan Nahkoda, masih menjalankan operasional dari bangunan kontrakan di Jalan Pulau Samosir. Pemindahan ini dilakukan sejak awal 2024 karena kondisi bangunan lama yang dinilai tak layak dan membahayakan. Namun hingga kini, belum ada tanda-tanda dimulainya pembangunan kantor baru. Kondisi tersebut menimbulkan kebingungan di tengah warga yang ingin mengakses pelayanan administrasi. “Banyak warga bingung. Mau urus akta, surat pindah, atau keperluan lainnya, harus tanya-tanya dulu karena kantor kelurahannya berpindah…
Halonusantara.id, Samarinda – Pengelolaan kawasan strategis seperti Daerah Aliran Sungai (DAS) Mahakam dan Berau dinilai belum mencerminkan keadilan fiskal bagi Kalimantan Timur. DPRD Kaltim, melalui Komisi II, menyuarakan keprihatinan karena selama ini manfaat ekonomi dari sektor tersebut lebih banyak mengalir ke luar daerah, bukan untuk kesejahteraan masyarakat lokal. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, menyoroti dominasi Pelindo dan sejumlah pihak swasta dalam pengelolaan kawasan DAS tersebut. Ia menilai, potensi besar yang dihasilkan dari aktivitas tambatan kapal dan pengolongan seharusnya bisa memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Setiap bulan potensi pendapatan dari tambatan kapal dan pengolongan bisa…
Halonusantara.id, Samarinda – Ketidakteraturan sistem administrasi pendidikan kembali disorot setelah insentif guru honorer swasta di Kalimantan Timur (Kaltim) mengalami keterlambatan pencairan. Persoalan ini tidak hanya menyangkut masalah teknis pencairan, tetapi menyentuh aspek yang lebih dalam: keadilan dan keakuratan tata kelola data pendidikan. Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi, menegaskan bahwa insentif tersebut merupakan bagian dari hak yang semestinya diterima guru honorer, bukan semata-mata bentuk belas kasihan. “Masalahnya bukan anggaran. Ini soal bagaimana negara memastikan sistem administrasinya bekerja adil untuk mereka yang paling berjasa dalam mencerdaskan bangsa,” ujar Darlis. Ia mengungkapkan bahwa keterlambatan pencairan kerap terjadi akibat permasalahan pada…
Halonusantara.id, Samarinda – Ancaman alih fungsi lahan pertanian di Kalimantan Timur (Kaltim) semakin kritis. Sarkowi V Zahry, anggota Komisi IV DPRD Kaltim, menyoroti ketidakjelasan kebijakan untuk melindungi lahan produktif—jika tak segera diatasi, bukan tidak mungkin mimpi swasembada pangan di provinsi ini hanya akan menjadi omong kosong “Kita tidak bisa bicara swasembada pangan kalau lahannya terus menyusut tiap tahun. Ini bukan sekadar soal petani menjual lahannya, ini soal arah pembangunan kita mau ke mana,” ujar Sarkowi. Menurutnya, godaan ekspansi tambang dan perkebunan sawit membuat banyak lahan subur bergeser fungsinya. Kondisi ini diperparah dengan lemahnya regulasi perlindungan lahan pangan di tingkat daerah,…